Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) merupakan salah satu dari Badan Usaha Malik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani pelayanan transportasi darat melalui kereta api. Sebagaimana diketengahkan dalam Pelita VI, dimana diproyeksikan bahwa pertumbuhan angkutan penumpang dalam negeri akan meningkat rata-rata 11,20 % pertahun, dan angkutan barang meningkat rata-rata 9,21% pertahun. Sementara untuk keseluruhan angkutan dalam dan luar negeri, diproyeksikan akan meningkat rata-rata 11,29% untuk penumpang dan 9,45% untuk barang pertahun (Ditjen Perhubungan Darat : 1997).Dewasa ini peranan Kereta Api sebagai transportasi darat sangat kecil yaitu 4% dari keseluruhan land transportation. Secara keseluruhan peranan transportasi penumpang di Indonesia adalah 91% land transportation yang terdiri dari 27% cars 1 motorcycles, 59% buses I trycycles, 4% rail transportation, dan 1% ferry I river transportation. Sementara trasportasi udara dan taut berturut-turut, sebesar 8% dan 1% (Ditjen Perhubungan Darat : 1997).Peran swasta dibidang transportasi darat, laut dan udara tidak disangsikan lagi, hanya transportasi kereta api-lah yang hingga sekarang masih di pegang secara monopoli oleh Perumka. Hal ini tidak lain karena menyangkut pada biaya exploitasi yang tinggi dan rate of return yang rendah. Dalam kondisi operasi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa swasta sangat tidak tertarik untuk meuangani bisnis ini.Menyadari peran Perumka dalam pelayanan jasa transportasi darat maka peningkatan kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada penumpang dipandang sangat perlu. Walaupun-bisnis ini tidak memiliki pesaing, namun tidak berarti bahwa kualitas pelayanan menjadi diabaikan.Berdasarkan pada asumsi diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Perumka dalam hat ini mengambil sampel pelayanan KA Jabotabek di wilayah Jakarta - Depok - Bogor, terutama dengan mengukur skor -- gap antara "Persepsi Pelanggan" dengan "Harapan-harapan Pelanggan" yang selama ini dirasakan. Dari hasil pengukuran -gap atau kesenjangan kedua variabel tersebut, maka dapat dianalisis temuan-temuan yang menyangkut kualitas pelayanan Perumka, dan hal ini dapat menjadi masukan bagi Perumka sendiri.Adapun metode penggunaan pengukuran pada prinsipnya mengadopsi cara-cara yang lazim dilakukan oleh Zeithaml - Parasuraman - Berry dalam bukunya "Service Quality" (1990). Prinsip-prinsip dari pengukuran kepuasan pelanggan ini didasarkan atas perhitungan score gap antara "Harapan Pelanggan" dengan score "Persepsi Pelanggan".Dalam temuan yang akan dilaporkan nanti, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dari penghitungan score tersebut, yaitu score "Persepsi" akan lebih besar nilainya dari score "Harapan", artinya pelanggan merasa puas terhadap layanan Perumka. Yang kedua score "Persepsi" nilainya lebih kecil daripada score "Harapan" ini berarti pelanggan belum merasakan adanya kepuasan dari pelayanan Perumka. Temuan yang terakhir kemungkinan akan memiliki nilai score yang sama antara "Persepsi" dan "Harapan".Mengacu pada temuan-temuan tersebut, maka usulan perbaikan pelayanan maupun peningkatannya akan disampaikan pada Perumka, dengan harapan usaha-usaha Perumka untuk menuju pada era Service Quality dapat lebih mengenai sasaran dan mampu meningkatkan kinerja Perumka sendiri."

"ABSTRAKPerusahaan Umum Kereta Api (Perumka) merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani pelayaran transportasi darat melalui kereta api. Sebagaimana diketengahkan dalam Pelita VI, dimana diproyeksikan bahwa pertumbuhan angkutan penumpang dalam negeri akan meningkat rata-rata 11,20 % pertahun, dan angkutan barang meningkat rata-rata 9,21% pertahun. Sementara untuk keseluruhan angkutan dalam dan luar negeri, diproyeksikan akan meningkat rata-rata 11,29% untuk penumpang dan 9,45% untuk barang pertahun (Ditjen Perhubungan Darat : 1997). Dewasa ini peranan Kereta Api sebagai transportasi darat sangat kecil yaitu 4% dari keseluruhan land transportation. Secara keseluruhan peranan transportasi penumpang di Indonesia adalah 91% land transportation yang terdiri dari 27% cars 1 motorcycles, 59% buses / trycycles, 4% rail transportation, dan 1% ferry / river transportation. Sementara trasportasi udara dan laut berturut-turut, sebesar 8% dan 1% (Ditjen Perhubungan Darat : 1997). Peran swasta dibidang transportasi darat, laut dan udara tidak disangsikan lagi, hanya transportasi kereta api-lah yang hingga sekarang masih di pegang secara monopoli oleh Perumka. Hal ini tidak lain karena menyangkut pada biaya exploitasi yang tinggi dan rate of return yang rendah. Dalam kondisi operasi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa swasta sangat tidak tertarik untuk menangani bisnis ini. Menyadari peran Perumka dalam pelayanan jasa transportasi darat maka peningkatan kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada penumpang dipandang sangat perlu. Walaupun bisnis ini tidak memiliki pesaing, namun tidak berarti bahwa kualitas pelayanan menjadi diabaikan. Berdasarkan pada asumsi diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Perumka dalam hal ini mengambil sampel pelayanan KA Jabotabek di wilayah Jakarta - Depok - Bogor, terutama dengan mengukur skor - gap antara "Persepsi Pelanggan" dengan "Harapan-harapan Pelanggan" yang selama ini dirasakan. Dari hasil pengukuran gap atau kesenjangan kedua variabel tersebut, maka dapat dianalisis temuan-temuan yang menyangkut kualitas pelayanan Perumka, dan hal ini dapat menjadi masukan bagi Perumka sendiri. Adapun metode penggunaan pengukuran pada prinsipnya mengadopsi cara-cara yang lazim dilakukan oleh Zeithaml - Parasuraman - Berry dalam bukunya "Service Quality" (1990). Prinsip-prinsip dari pengukuran kepuasan pelanggan ini didasarkan atas perhitungan score gap antara "Harapan Pelanggan" dengan score "Persepsi Pelanggan". Dalam temuan yang akan dilaporkan nanti, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dari penghitungan score tersebut, yaitu score "Persepsi" akan lebih besar nilainya dari score "Harapan", artinya pelanggan merasa puas terhadap layanan Perumka. Yang kedua score "Persepsi" nilainya lebih kecil daripada score "Harapan" ini berarti pelanggan belum merasakan adanya kepuasan dari pelayanan Perumka. Temuan yang terakhir kemungkinan akan memiliki nilai score yang sama antara "Persepsi" dan "Harapan". Mengacu pada temuan-temuan tersebut, maka usulan perbaikan pelayanan maupun peningkatannya akan disampaikan pada Perumka, dengan harapan usaha-usaha Perumka untuk menuju pada era Service Quality dapat lebih mengenai sasaran dan mampu meningkatkan kinerja Perumka sendiri."

"Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator.Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN.Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud."

"Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat landasan bagi tertib hukum nasional dan landasan sistem ekonomi nasional, khususnya dalam Pasal 33 ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar dan bentuk pengelolaan sistem ekonomi nasional di mana dapat ditafsirkan bahwa bentuk - bentuk badan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri Bari Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMN memiliki tugas ganda yaitu sebagai perusahaan yang menjalankan program Pemerintah dan sebagai perusahaan pelaku ekonomi yang mencari laba sebagai sumber pemasukkan bagi negara. Hal ini menyebabkan Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN antara lain dalam bentuk proteksi dan intensif yang pads kenyataannya menimbulkan efek yang tidak baik bagi BUMN dimana terjadi iklim berusaha yang tidak what dan tidak profesional sehingga menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lemah dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kondisi BUMN ini makin terpuruk ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di Asia dan khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya implementasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Ini terlihat dari rendahnya daya saing BUMN di pasar, balk domestik maupun global dan rendahnya kinerja BUMN secara keseluruhan. Upaya untuk merubah perilaku korporasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun seperangkat proses, struktur dan sistem dalam perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika sehingga akhirnya mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam tesis ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN terkait dengan peraturan - peraturan yang berlaku seperti KEP-1171M-MBUI2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara", Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara". Akhirnya, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya yang terkait dengan masalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN, maka perlu kiranya kebijakan yang mengatur kaedah, norma dan pedoman korporasi untuk menuju sistem pengelolaan BUMN yang sehat, dapat lebih disempurnakan."

"Pertanyaan menyeluruh bagi pemerintah sebagai satu-satunya pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengapa perusahaan perlu dimiliki oleh negara. Di sisi lain, ada BUMN yang melakukan kegiatan bisnis serupa seperti PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis, kinerja dan daya saing serta untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT. PPI itu sendiri sebagai fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan penerapan model Altman dan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sebagai hasil penelitian tentang kesehatan keuangan PT. PPI, itu belum menunjukkan kinerja positif dan bahkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari Altman Z-Score yang berada di area abu-abu dan juga saat menggunakan metode DEA, skor efisiensi menunjukkan kurang dari satu. Studi ini merekomendasikan bahwa restrukturisasi PT. PPI dapat dilakukan untuk membuat BUMN sehat, sehingga dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Untuk merealisasikan hal ini, penelitian ini menemukan kemungkinan Perum Bulog untuk mengakuisisi PT. PPI.

---

The overarching question for the government as the sole owner of the State-Owned Enterprise (SOE) is why the companies need to be owned by the state.  On the other hand, there are SOEs that conduct similar business activities like Indonesia Trading Company (ITC)-PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). This study aims to measure the financial health of business, performance and competitiveness as well as to predict the risk of bankruptcy of ITC itself. This research was conducted by using secondary data from the company's financial statement and the application of the Altman model and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. As the result of the research about the financial health of the company, it has not shown positive performance and even loss. It can be seen from the Altman Z-Score which is in the gray area and also while using the DEA method, the efficiency score shows less than one. This study recommends that a restructuring of ITC can be carried out to make a SOE healthy, so that it can operate efficiently, transparently and professionally. To realize this, this study finds the possibility of Perum Bulog to acquire ITC."

"Badan Umum Milik Negara (BUMN), memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain: Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dikenal dengan nama Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pada tahun 2000 dibentuk Sekretaris Perusahaan yang membawahi Biro Humas yang bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan menjalankan fungsi mensosialisasikan Asuransi Jasindo kepada publik internal maupun publik eksternal.Penelitian tesis ini bertolak dan dasar pemikiran di organisasi dewasa ini, khususnya industri asuransi, fungsi Public Relations seharusnya mempunyai peranan penting untuk mendukung tujuan/goals perusahaan, sehingga Public Relation hares dioptimalkan fungsinya.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Public Relations menjalankan fungsi dan peran internal eksternalnya dalam koalisi dominan menjadi efektif dan sukses menurut konsep Public Relations karena praktisi public relations biasanya tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional kecuali jika ada dalam koalisi dominan.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mewawancarai 11 (sebelas) narasumber untuk mengevaluasi Peran Biro Humas Dalam Koalisi Dominan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) dijelaskan dalam tulisan Dr. Elizabeth Goenawan Ananto setiap organisasi memiliki konstituen (publik), baik di dalam maupun di luar organisasi dan konstituen atau publik ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan ke mana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat, dan sejauh mana koalisi yang dominan ini menganggap public relations efektif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek Public Relations di Asuransi Jasindo mempunyai potensi karena departemen Public Relations memiliki akses pada subsistem manajemen komunikasi namun dalam pelaksanaan programnya masih belum optimal, dan akan lebih optimal apabila mendapat guide line maupun mendapat dukungan penuh dari manajemen.Berdasarkan data empiris dan teoritis serta hasil penelitian melalui wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan Public Relations kini berperan penting dalam meningkatkan citra organisasi dan perusahaan oleh karena itu sesuai kerangka konsep, public relations akan lebih optimal dan efektif bila ada dalam koalisi dominan."

"IT Governance, sebuah bagian terintegrasi dari CorporateGovernance adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari TI serta jaminan kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. IT Governance telah menjadi prioritas utama pada banyak organisasi. Di Indonesia, telah dikeluarkan keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmen ini bersama dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menjadi suatu pendorong akan diperlukannya suatu Good IT Governance khususnya pada BUMN yang bergerak di Industri Minyak dan Gas Bumi. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi IT Governance yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut melalui berbagai model dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

IT Governance, an integral part of corporate governance, is a concept that become the answer of organizational demand to ensure value creation from IT and to ensure the return of IT investments. IT Governance has become a main priority of many organization. In Indonesia, the Ministry of State0Owned Enterprises has issued a decree no. Kep-117/M-MBU/2002 about the implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The decree, along with the Law No.22/2001 about the Oil and Gas, has become the drivers for Good Corporate Governance, especiallya for State Owned Enterprise in Oil and Gas sector. The objective of this paper is to illustrate IT Governance in such enterprise through mapping in multi model in order to get a more comprehensive picture of the governance."