Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aimed at understanding of housing location determination over the areas of Gedebage, Bandung City. The evaluation is based on physical conditions of the environment and socioeconomic conditions, by comparing existing conditions of the housing with established standards. The findings are: (i) Batununggal (B1) in Bandung Kidul Sub-District belongs to suitable category of housing location, (ii) Mengger (B3) in Bandung Kidul Sub-District belongs to unsuitable category of housing location, (iii) Sekejati (M3) in Margacinta Sub-District belongs to suitable category of housing location; (iv) Cisaranten Kidul (R4) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable category of housing location; and (iv) Cisaranten Kidul (R2) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable housing location."

"As with the development of the railway, the construction of the train station has an important role in the development of the rail transportation mode. The afford ability and alignment with other modes of transportation are important to consider in its placement in the layout of the city. The placement of Bandung’s railway station in the city of Bandung in spatial colonial times is the issue of this paper. The descriptive analytical research methods used to answer this issue. Data were collected through survey and literature studies. The result showed that the placement of Bandung’s railway station in the city is very strategic for its location is within easy reach from all parts of the city."

"Penelitian mengenai Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST) di Bandung pada tahun 1927 ? 1934 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pergerakan nasional dan sejarah tentang perburuhan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis, karena penggunaan sumber lisan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan serikat pekerja setelah tahun 1927 tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan serikat pekerja pada awalnya berjalan secara radikal dan revolusioner dengan diwarnai oleh pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh. Aksi inilah yang digunakan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dirasa tidak adil oleh para pekerja. Aksi ini turut didukung oleh gerakan-gerakan politik yang kontra terhadap pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Kondisi ini kemudian berubah setelah tahun 1927 dengan adanya pembatasan ruang gerak untuk pergerakan kaum pribumi di Hindia Belanda. Pergerakan serikat pekerja pun kemudian berubah menuju ke arah yang lebih lunak dengan jalan kooperatif dengan pemerintah, terutama untuk mereka yang bekerja di perusahaan negara. Kondisi yang seperti inilah yang kemudian menyulitkan para pekerja untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya, ditambah lagi dengan situasi ekonomi malaise yang melanda di Hindia Belanda. Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST), serikat pekerja untuk kaum beambten --pekerja kelas II-- di dalam Staatsspoorwegen (SS), merupakan salah satunya yang melewati periode tersebut."

"ABSTRAKPemerintah Kota Bandung membangun pusat kota baru dengan menetapkan konsepTechnopolis dalam penataan ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage yang memilikifungsi sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage memerlukan pendekatan berbeda karena terdapatbanyak faktor bersifat dinamis yang mempengaruhi keberlangsungannya. Penelitian inidilakukan untuk menganalisis unsur-unsur dynamic capabilities (thinking ahead,thinking again, dan thinking across) dalam kebijakan pengembangan KawasanTeknopolis Gedebage sebagai adaptive policy selama periode tahun 2013-2017.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakanpengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage merupakan kebijakan yang adaptif,sebagaimana dapat ditemukan proses-proses pembelajaran dan penyesuaian yangdilakukan terus-menerus oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkanunsur-unsur dalam proses thinking ahead dan thinking across dapat digambarkan secaraoptimal, adapun unsur-unsur dalam proses thinking again tidak dapat digambarkansecara optimal. Peran dan pengaruh dominan dari Walikota Ridwan Kamil sebagaipemimpin yang dinamis, merupakan pengungkit terciptanya kebijakan pengembanganKawasan Teknopolis Gedebage sebagai kebijakan yang adaptif, yang disisi lainmerupakan penyebab belum ditemukannya empat dari lima aktivitas dalam prosesthinking again. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Bandung perlumelakukan strategi dan upaya untuk menciptakan proses regenerasi keterampilankepemimpinan, sehingga aktivitas-aktivitas dalam proses thinking again dapat berjalansecara optimal.

---

ABSTRACTBandung city government is currently building a new city center by setting the conceptof Technopolis in the urban planning of Gedebage Sub-City Area that functions as a cityservice center. Policy for the development of Gedebage Technopolis Area requires adifferent approach as there are various dynamic factors that affect its execution. Thisstudy aimed to analyze the elements of dynamic capabilities (comprising of thinkingahead, thinking again, and thinking across) in the policy of Gedebage Technopolis Areadevelopment as an adaptive policy for the periods of 2013-2017. This study is aqualitative study. Results of this study proved that the policy of Gedebage TechnopolisArea development is in fact an adaptive policy as there are evidences of ongoingresearch and adjustments done by Bandung city government. Results of this study alsoshowed that elements within thinking ahead and thinking across processes are depictedoptimally, whereas elements within thinking again process is not depicted as optimal asthe other two processes. The dominant role and influence of Mayor Ridwan Kamil as adynamic leader is a lever in the formation of policy for the development of GedebageTechnopolis Area as an adaptive policy, while at the same time, forming as the reasonwhy there are still four out of five activities within thinking again process that have yetto be done. For future recommendations, these results suggest Bandung city governmentto urgently build and implement strategy and effort to be able to create regeneration forleadership capabilities, which results in activities within thinking again process can bedone optimally."

"Mantapnya ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan, ditentukan oleh tingkat keuletan dan ketangguhan dari masing--masing gatra yang menjadi sub-sub sistemnya, di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, meningkatnya ketahanan nasional di salah satu gatra secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya keuletan dan ketangguhan dari salah satu gatra, dengan sendirinya akan berpengaruh pada penurunan kemantapan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Dalam kaitan dengan itu, GBHN menyebutkan bahwa antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional terdapat hubungan timbal balik yang positif, dalam arti berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional sedangkan terpeliharanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan menghasilkan pembangunan yang baik, yakni terciptanya pertumbuhan (kemajuan) yang terus menerus, pemerataan dan stabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menurunnya penerimaan devisa yang berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam cair (migas) sebagai akibat penurunan harga di pasaran internasional yang dimulai pada tahun 1983, relatif telah menurunkan ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya terhadap neraca pembayaran dan APBN. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penundaan pembangunan beberapa proyek besar yang banyak mengandung komponen impor, terutama barang modal harus mengalami jadwal ulang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap impor barang-barang lainya, antara lain dengan cara memberlakukan lisensi impor khusus untuk barangbarang tertentu, atau pemberian monopoli kepada satu atau beberapa importir tertentu untuk barang-barang tertentu. Sebagai subsistem dari sistem ketahanan nasional, melemahnya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi selanjutnya akan berinteraksi dengan sub-sub sistem ketahahan nasional lainnya sehingga akan berpengaruh pula pada ketangguhan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi semakin memburuknya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi pada khususnya dan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan pada umumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan devisa, ditempuh melalui pengembangan peranan ekspor nonmigas. Dengan kata lain ekspor nonmigas diharapkan akan mampu mensubstitusikan penerimaan devisa yang sebelumnya lebih mengandalkan pada ekspor migas. Dengan demikian kebutuhan devisa untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan nusantara diharapkan tetap tersedia. Upaya pengembangan ekspor nonmigas merupakan kebijaksanaan yang mengandung variabel strategis. Keberhasilan peningkatan kegiatan tersebut, selain akan lebih menjamin bagi ketersediaan devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal keperluan pembangunan yang belum dapat diproduksikan di dalam negeri atau sudah diproduksikan akan tetapi masih belum cukup, juga berpengaruh positif pada pembukuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber kekayaan alam yang masih bersifat potensial, pemanfaatan posisi geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilannya secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun demikian kebijaksanaan ini pun membawa keharusan pada pemerintah indonesia untuk lebih membuka diri. Strategi perdagangan Indonesia yang sebelumnya lebih bersifat "inward looking" atau substitusi impor yang berorientasi kepada pasar di dalam negeri, berubah menjadi strategi "outward looking" atau orientasi ekspor yang bercirikan perdagangan bebas dan perluasan ekspor. Hal ini dengan sendirinya membawa keharusan pada Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya dimasyarakat internasional. "

"ABSTRAKTransportasi laut merupakan sarana yang penting didalampengangkutan barang dan penumpang antar negara maupun dalamsatu negara, khususnya Indonesia yang secara geographismerupakan negara kepulauan. Biaya operasi dan biaya angkut tnenggunakan kapal peti kemasyang lebih murah dibandingkan kapal konvensional dan manfaatekonomi peti kemas yang lain, mendorong peningkatan penggunaanpeti kemas untuk pengiriman barang. Meskipun demikiankeuntungan penggunaan peti kemas ini akan kurang bermanfaatjika pelayanan Pelabuhan Peti Remas kurang efisien danefektif. Untuk memberikan pelayanan yang baik, Pelabuhan Tanjung Priok,khususnya Divisi Usaha Terminal Peti Kemas (DUTPK), telahmenyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adapunsalah satu diantaranya adalah Sistem Informasi Peti Kemas atauSistem Informasi Manajemen Divisi Usaha Terminal Peti Kemas(SIM DUTPK). SIM DUTPK yang seperti halnya struktur organisasi DUTPK,merupakan bagian dari SIM Perum Pelabuhan II. 3ika dilaniutkan ke tingkat yang lebih atas, SIM Perum Pelabuhan II tidakdapat dilepaskan dari SIM subsektor perhubungan Laut dan SIMSektor Perhubungan. Oleh karena itu pengembangan SIM DUTPKselain ditujukan untuk mendukung pengoperasian dan pengusahaanpelabuhan Peti Kemas, juga untuk mendukung kebutuhan /permintaan data dan SIM tingkat yang lebih atas. SIM DUTPK pada dasarnya digunakan untuk menjejaki petikemas selama berada di pelabuhan, yang pada gilirannya kandigunakan sebagai data untuk menghitung biaya jasa peti kemasselama di Pelabuhan. Pembayaran jasa oleh pemilik Peti Kernasmerupakan pendapatan utama Pelabuhan disamping pernbayaran jasakapal selama di Pelabuhan. Selain dari pada itu, SIM DUTPK juge diperlukan untuk membantuperencanaan operasi seperti perencanaan lapangan penumpukan,perencanaan kapal, perencanaan penggunaan alat, perencanaanpenggunaan tenaga manusia dan lain?lainnnya. Dengan adanyaperencanaan operasi yang baik, dapat diharapkan pelayanan jasapelabuhan akan lebih efisien dan efektif. Meskipun SIM - DUTPK dapat meningkatkan efisiensi danefektivitas operasi pelabuhan, bukan berarti bahwa SIM DUTPKdapat memecahkan seluruh permasalahan operasional. Hasil temuan menunjukkan beberapa masalah operasional yangterjadi dan perlu diatasi dengan cara operasional. Demikianjuga ditemukannya masalah keuangan yang berkaitan denganmasalah operasi perlu diatasi dengan alternatif prosedurkeuangan. Adapun masalah yang berkaitan dengan SIM - DUTPK pada umumnyaberkaitan dengan perancangan sistem yang perlu ditingkatkandan perlu dibuatnya beberapa aplikasi sistem tambahan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masalah operasional yangberkaitan dengan tingginya jumlah peti kernas yang ditumpuk danlamanya rata?rata waktu penurnpukan telah diatasi dengan adanyaSurat Keputusan Direksi Perum Pelabuhan II dan pemindahan kelokasi penumpukan di luar area Pelabuhan. Masalah keuangan yang berkaitan dengan keharusan untukmembayar secara tunai, sehingga diperkirakan merupakan salahsatu penghambat kelancaran pelayanan, telah diusulkanalternatif kemungkinan penggunaan mekanisme piutang (accountreceivable) terutama untuk perusahaan besar dan bonafid. Ada 3 alternatif usulan yang diberikan dalam rangka mengatasipermasalahan SIM-DUTPK, dimana setelah dilakukan pembahasandipilih satu alternatif usulan. Alternatif usulan yang dipilih ialah Perancangan kembalisietem yang ada dengan menggunakan teknologi yang baru, dantetap memanfaatkan peralatan yang ada. Sebagai tindak lanjut dan usulan tersebut telahdiberikan beberapa saran yang diharapkan dapet mempercepat danmengamankan pengembangan SIM-DUTPK. Saran-saran tersebut antara lain meliputi aspek legalitas yangmendorong keberhasilan operasi DUTPK, penataan strukturpengelola SIM, penyetaraan keperangkatan pelaksana SIM denganpejabat fungsional Pranata Komputer, dan pembuatan rencanainvestasi jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitandengan pembangunan SIM-DUTPK."