Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menciptakan legitimasi hukum pidana dalam mayantara perlu melalui beberapa tahap. Perlu dibuka ruang-ruang komunikasi sehingga antara pihak aktifis mayantara dengan pemerintah sebagai pihak penentu kebijakan, komunikasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan klaim-klaim kesahihan tentang pandangan masing-masing. Kemudian akan menuntun kepada konsensus yang membimbing kepada pembentukan kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana yang sesuai dengan pemahaman dan pengamatan teknis para profesional komunitas cyber (hacker). Dan terbukanya kemungkinan konsensus tidaklah mungkin tanpa adanya pemahaman yang baik oleh satu pihak terhadap pihak lainnya dan sebaliknya. Karena pengaruh media yang tidak selalu benar dalam memberitakan tentang komunitas hacker, maka perlu adanya kajian terhadap komunitas hacker dengan lebih baik, agar proses komunikasi yang berkelanjutan dengan tujuan pemulihan ketertiban bersama dapat terwujud dengan baik. Dengan tujuan utama terciptanya peran serta yang positif oleh para hacker dan komunitasnya yang mewakili publik mayantara dalam turut serta membantu perangkat penegak hukum dalam penegakan hukum dengan kemampuan dan keutamaannya, secara khusus dalam penanganan cybercrime.

---

To create the legitimacy of criminal law in cyberspace, its need to go through several stages. Need to creat open communication spaces between cyberspace activists with the government as the policy maker, this communication must be made in such a way that each sides may submit claims to the validity of their respective views. Then it will lead to the consensus that led to the formation of policies that criminal law enforcement in accordance with the understanding and technical professionals observation cyber community (hackers). And opening the possibility of consensus is not possible without a good understanding by one side against the other side and vice versa.

Because of the influence of media, it is not always true in preaching about the hacker community, it is necessary to study the hacker community with better understanding, so that an ongoing communication process with the goal of restoration of order can be realized together very well. With the main objective for created positive participation by the hackers and the community who represent the public of cyberspace participation in helping law enforcer in law enforcement with their abilities and virtues, specifically in handling cybercrimes."

"Perkembangan teknologi informasi memunculkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan umat manusia, dampak positif yakni mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin meningkatnya kejahatan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Hal ini senada dengan sebuah teori yang menyatakan bahwa crime is product of society its self.Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin meningkat pula bentuk-bentuk kejahatan yang muncul. Kehadiran komputer sebagai ujung tombak revolusi teknologi informasi membuka potensi kemajuan berbagai macam teknologi yang terkait. Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru, yakni internet.Internet membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan fakta dari seluruh penjuru dunia. Sifat dari internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas, melahirkan kejahatan baru. Cyber crime memanfaatkan jaringan teknologi informasi secara global. Aspek global menimbulkan kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya (borderless).Permasalahan muncul dalam menentukan locus delictie cyber crime ini, sehubungan dengan sifat dari internet yang lintas batas. Keadaan ini dapat mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (locus delictie) terjadi di negara yang berbeda-beda. Penentuan locus delictie secara umum yang digunakan oleh ilmu hukum pidana saat ini apakah masih relevan bila diterapkan dalam penentuan locus delictie cyber crime mengingat sifat cyber crime yang lintas batas wilayah negara.Adanya instrumen hukum untuk memberantas cyber crime ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sesuai dengan teori sosiologi hukum, bahwa perubahan sosial mengakibatkan perubahan hukum, karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Sehingga dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet."