Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu pada dasarnya merupakan hasil dari rangkaian aktivitas di bidang manajemen sumberdaya manusia, terdapat aktivitas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi langsung terhadap upaya seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam jabatannya. Aktivitas tersebut adalah proses rekrutmen, seeksi, dan penempatan pegawai (pejabat).Bagi pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai pada dasarnya mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2002 yang mengganti PP No. 6 Tahun 1976, PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS dan diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002, serta dalam Keputusan Kepala BKN No, 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut seringkali diabaikan dan dikalahkan dengan kebijaksanaan pimpinan atau pihak-pihak lain yang lebih bersifat politis.Di sisi lain, pola pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai yang demikian tentuanya berimplikasi terhadap kinerja pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja memilih judul Pengaruh Proses rekruitmen seleksi dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mendiskripsikan kondisi Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan, serta Kinerja Pegawai, dan 2) mendiskripsikan pola pengaruh proses rekrutmen, seleksi dan pemenpatan terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis Rentang Kriteris dan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Dari hasil analisis dengan teknik analisis Rentag Kritesia diperoleh indikasi bahwa kondisi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan kinerja pegawai di lokus penelitian cenderung masih belum optimal. Selanjutnya dengan SEM diindikasikan adanya pola keterkaitan yang erat antara variabel independen, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Selain itu, keluaran SEM juga mengindikasikan adanya pola keterkaitan yang signifikan variabel-variabel independen tersebut dengan kinerja pegawai (varibel dependen). Pola keterkaitan inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pembenahan kondisi kinerja pegawai (pejabat) di lingkungan Deputi Administrasi Sekretariat Negara Republik Indonesia, yaitu melalui upaya pembenahan terlebih dahulu pada proses rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai yang dilaksanakan selama ini."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran trust pegawai pada deputi IIILemsaneg, dan melakukan intervensi untuk meningkatkan trust pegawai.Dari data dan fakta yang ada peneliti berasumsi bahwa tidak terjadi sharingpegawai pada Deputi III Lemsaneg, dan faktor terpenting yangmempengaruhinya adalah trust.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif di mana datadikumpulkan dengan instrumen kuesioner. Alat ukur yang digunakan adalahmeasuring trust in organization (paine, 2003), alat ukur ini mengukur trustindividu dan organisasi. Hasil penelitian adalah Trust di antara pegawai padaDeputi III Lemsaneg dapat digambarkan pada dimensi openness dan honestytergolong rendah, sedangkan trust pegawai terhadap organisasi digambarkanpada semua dimensi tergolong rendah. Intervensi yang digunakan untukmeningkatkan trust pegawai dengan menggunakan metode action research.

---

ABSTRACTThis research is about trust in a governmental institution in Indonesia. Theobjective of this research is to increase employee’s trust, since trust is proved tobe one of the strongest variables to influence knowledge sharing behavioramongst the employees. This research employs 51 respondents, all o f which arethe population of employees in Deputi III Lemsaneg. Instrument used isMeasuring Trust in Organization Questionnaire by Paine (2003). Result of thisresearch indicates that there is a low trust of the employees to the organizationin all dimensions, and the lowest dimension is Openness and Honestydimension. Among the three intervension methods considered to enhance trust,we use action research method."

"Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Kementerian ini telah mulai melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2005 dengan melakukan penggabungan 5 kesekretariatan di lingkungan Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer) menjadi 2 kesekretariatan (Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet). Reorganisasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, dalam kurun waktu 2005 s.d. 2010, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan pada beberapa bidang, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.Salah satu agenda perubahan pada Kementerian Sekretariat Negara ini adalah terjadinya reorganisasi. Dikarenakan organisasi masa kini harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasional, global dan internal, tentunya juga memperhatikan dinamika yang terus berkembang dan berubah agar mampu menerapkan strategi yang proaktif, sehingga perubahan yang terjadi pun melibatkan banyak sumber daya ahli guna memberikan nilai tambah terhadap efektivitas organisasi. Pada bidang Manajemen Perubahan, salah satu perubahan terjadi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yaitu mampu melakukan perubahan dengan merampingkan struktur organisasi yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif guna mengetahui implikasi yang terjadi akibat adanya kebijakan reorganisasi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, baik implikasi yang positif maupun yang negatif.Dari hasil analisis didapat analisa bahwa Kementerian Sekretariat Negara mengaplikasikan prinsip Rightsizing yaitu adanya suatu tujuan dalam perkembangan yang berkelanjutan, dengan melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan, meskipun perubahan yang terjadi dapat dilakukan secara perlahan maupun secara radikal. Strategi perubahan ini terjadi karenan adanya dukungan untuk melakukan perubahan terhadap desain organisasi yang dirasa relatif gemuk. Sehingga diharapkan agar kebijakan reorganisasi yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal, serta perlu diikuti dengan adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas mengenai pembagian tugas, fungsi, peran dan kewenangan masing-masing pejabat.

---

Secretariat of the Ministry of State has the duty and function of providing technical and administrative support to the President and Vice President in carrying out state power. This ministry has started to reform the bureaucracy since 2005 by merging 5 Presidential Institution environmental secretariat (Secretariat of President, Vice-President of the Secretariat, the Secretariat of State, Cabinet Secretariat and the Military Secretary) to 2 Secretariat (the Secretariat of State and Cabinet Secretariat). Reorganization is poured through Presidential Decree No. 31 Year 2005 concerning the Secretariat of State and the Cabinet Secretariat. Moreover, in the period of 2005 s.d. 2010, Ministry of State Secretariat has also planned to reform the bureaucracy, comprehensive, systemic, and sustained in some areas, namely institutional, management, human resources, and management information systems.

One of the agenda for change in the Ministry's Secretariat of State is the reorganization. Due to today's organizations must be able to adapt to the organizational environment, global and internal, of course, also pay attention to the dynamics are constantly evolving and changing to be able to implement a proactive strategy, so that any changes involving many expert resources in order to provide added value to organizational effectiveness. In the field of Change Management, one of the changes occurred in the Deputy Institutional and Community Relations, which is able to make changes to streamline the existing organizational structure. In this study, the authors used a qualitative research approach to determine the implications that occur as a result of the reorganization policies Deputy Institutional and Community Relations, implications both positive and negative.

Analysis of the results of analyzes obtained that the Ministry of the State Secretariat to apply the principles of rightsizing the existence of an objective in sustainable development, by making changes to adapt to the development, although the changes can be done slowly and radically. This change in strategy occurred due to the lack support to make changes to organizational design that feels relatively stout. So it is expected that the reorganization policy set can be implemented optimally, and to be followed by the implementation of the rules or regulations regarding the distribution of the explanatory tasks, functions, roles and powers of each officer."

"The existence of human resources in management is very strategic; even it becomes a crucial factor to success in implementing any activities and achieving its goals. It can be comprehended because even other resources are available; they are beneficial if other resources are empowered by good quality human resources. It means that human who has ability and willingness, and meets the need of organizational activities will accomplish expected productivity of work.This research aims to analyze the main problem in this thesis which is, is there any relation between human resource empowemlent with employee's productivity of work in that institution and what are the factors which relate to human resource empowerment" The aim of the research is to analyze, the relation between human resource empowerment and employee's productivity of work and factors which are significant in the human resource empowerment process.The method of survey is used in this research which is carried out in the National Law Education Institution. It is applied to analyze the population (universe), big and small population, then select and analyze the sample which is chosen from the population, to find incident, distribution, and relative inter-relation of the sociology and psychology variables.The result of the analysis show that respondents characteristics influence the productivity except age of respondent. Meanwhile, correlation between empowerment of human resource and empIoyee's productivity of work is significantly strong, The factors which intiuence the empowerment of human resource are ability, employee?s work placement, obvious authority, responsibility, trust, support, leadership and motivation."

"Motivasi bagi kebanyakan pegawai bekerja adalah mencari nafkah. Apabila di satu pihak pegawai menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk berkarya, di Iain pihak pegawai mengharapkan, menerima imbalan tertentu. Berdasarkan pemikiran demikian, saat ini masalah imbalan dipandang sebagai salah satu tantangan yang periu dihadapi oleh manajemen suatu organisasi, oleh karena imbalan tidak Iagi dipandang sebagai alat pemuasan kebutuhan materi tetapi sudah dikaitkan dengan karakter dan martabat manusia. Sebaliknya organisasi memikirkan sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Berarti daiam mengembangkan dan menerapkan suatu imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan kepentingan para pekerja mutlak perlu diperhitungka.Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai. Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif yaitu menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, dalam hal ini hubungan antara sub-sub variabel kompensasi dengan sub-sub variabel motivasi, dengan menggunakan teknik analisa data "rho Spearman's" dibantu program SPSS 10.00 for 1/Wndows. Penelitian dilakukan pada Kantor Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan sampel sebanyak 95 orang responden, masing-masing mewakili 4 (empat) asisten deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakaia. Hasit peneiitian membuktikan bahwa ada hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai di Deputi Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, lebih rincinya ada hubungan antara kompensasi finansial, kompensasi non hnansiaf 'dengan motivasi pegawai, tetapi diantara kedua variabel kompensasi tersebut, temyata rata-rata variabel kompensasi non inansial berkorelasi dengan semua variabel motivasi, berarti pemberian kompensasi non tinansial menunjukkan lebih dominan pengaruhnya terhadap motivasi. Hubungan antar variabel yang ditampilkan sangat bervariasi yaitu hubungan ? cukup kuat dan signiikan ?, hubungan cukup kuat ini tidaklah mendominasi, karena hubungan ?|emah? dan bahkan ?tidak adanya hubungan" ditunjukkan dalam hubungan antara kompensasi dengan motivasi. Hal ini menunjukkan setiap unsur kompensasi memiliki pola interaksi berbeda terhadap semua unsur motivasi. Oleh karena itu para deciskan maker perlu hati-hati daiam merancang pola pemberian kompensasi, dan memikirkan komposisi terbaik dan pota pemberian kompensasi agar seluruh pegawai benar-benar temwotivasi, Sena melaksanakan pemantauan terhadap pola interaksi antara kompensasi dengan motivaéi secara kontinyu."

"ABSTRAKPeran penting dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia menuntut DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RIuntuk bekerja secara disiplin, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan datasurvei dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerjamemengaruhi kinerja karyawan di Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI. Oleh karena itu, penyediaan alatpelaksanaan disiplin kerja; pembuatan, pelaksanaan, dan sosialisasi SPO yangjelas serta rinci; dan sistem pemberian insentif menjadi hal yang perlu dilakukan.

---

ABSTRACTImportant role in the resolution of land cases at Indonesia demanded Deputy of

Assessment and Management Dispute and Land Conflict National Land Agency

to work in discipline, so as produce good performance. This research uses a

quantitative approach and techniques of data collection by questionnaire survey.

The result of this research indicate that the work discipline affect employee

performance at Deputy of Assessment and Management Dispute and Land

Conflict National Land Agency. Therefore, the provision instrument of work

discipline; creating, implementation, and socialization of clear and detailed SPO;

and the system of incentives needs to be done."

"Sistem Pemasyarakatan memiliki karakteristik di dalam penegakan hukum dibandingkan dengan sistem penegakan hukum lainnya, seperti penyidik (Kepolisian), penuntut umum (Kejaksaan), serta penyidangan (Pengadilan). Oleh karena itu sistem pemasyarakatan menyangkut misi pemulihan karakteristik dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang kesemuanya terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Dan proses pemulihan atau mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat kembali memerlukan suatu pengorganisasian yang memadai sehingga dari proses perlakuan terpidana memerlukan beberapa, komponen pembinaan antara, lain waktu yang sesuai, sarana pembinaan, biaya yang seimbang, adanya disiplin ilmu yang diberikan, kemampuan dari personil petugas sebagai pembina serta, yang dibina, Oleh karena itu untuk menuju kompetensi dari suatu kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan diperlukan suatu manajemen dalam pengelolaan sumberdaya yang ada pada organisasi, agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal.Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknva kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat-obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dengan Pembinaan Narapidana Terhadap Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kompetensi sumber daya manusia petugas dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Lapas Kelas I Semarang dalam pembinaan narapidana.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai koefesien korelasi r = 0,269 antara kompetensi pegawai dengan kinerja Lapas Kelas I Semarang. Hal ini berarti bahwa dalam mencapai kinerja Lapas Kelas I Semarang diperlukan suatu kompetensi petugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedalam program pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu organisasi.Ada hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai koefesien korelasi r = 0,295 antara pembinaan narapidana dengan kinerja Lapas Kelas I Semarang, Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembinaan yang telah diprogramkan pada Lapas Kelas I Semarang, harus dilaksanakan sesuai dengan bidang ketrampilan yang ada serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan pembinaan narapidana terhadap kinerja Lapas Kelas I Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi petugas merupakan bagian yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana untuk mewujudkan kinerja Lapas Kelas I Semarang yang optimal. Demikian sebaliknya untuk melaksanakan program pembinaan narapidana diperlukan kompetensi petugas yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya, sehingga akan tercapai kinerja yang optimal pada Lapas Klas I Semarang.Daftar Pustaka : 44 Buku + 4 Dokumen + 1 Majalah + 3 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1951 s-d Tahun 2003)

---

A Context Between Human Resources's Competence and Developing Convicts to the Performance of First Grade Correctional Institution SemarangCorrectional system has a special characteristic of law enforcement instead the other system, such as the investigator (police department), public prosecutor (Prosecution counsel), and also the judicial (Judiciary). Therefore, correctional system is arranged from a characteristically and life recovery of the developed community in the correctional institution, mentioned on the Law act number 12 Year of 1995, its contents about correctional.

In a recovery process or reverting the convicts to the community, we need a qualified organizing. From this process, they need some mediated developing components, an appropriate time, developing tools, an equal cost, sciences, skill and ability of the officers as mediation of developing process. Therefore, in order to reach the competence and performance of a correctional institution as a whole, a management in managing the existing resources on an organization is needed, so that the purposes and aims of the organization can be materialized.

The important meaning of those correctional institutions has not been balanced yet by their performance. It is showed by the quantity of disturbance cases, weapon ownership, drugs transaction and utilizing, the running away prisoners from the institution. As evaluation system and solution of all the problems in the correctional system in order to reach a better performance, writer has a deep willing in giving an appropriate description about the relationship between human resources competence and the convicts developing to the performance of first grade correctional institution Semarang.

The approach of this research is done by using an explorative survey method, in which trying to describe and also detect various data?s connected to the problem of officer resources competence in contributing on process reaching the performance first grade correctional institution Semarang in developing the prisoners.

Based on the result, there is a positive and significant relationship with corelation coefficient r = 0,269, between officer's competence to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that in reaching a better performance of first grade correctional institution Semarang we need a high competence of officers appropriate with the basic task and function to the implementation program of developing process to the prisoners balanced to the necessity in an organization.

There is a positive and significant relationship with correlation coefficient r -- 0,295 between developing process of the prisoners to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that the implementation of the developing process programmed by the first grade correctional institution Semarang must be appropriate with each skill sectors and also must be supported by qualified medium, tool, and infrastructure.

There is also a positive and significant relationship between officer's competence and prisoner's developing process to the performance of first grade correctional institution Semarang. It shows that officer's competence is an important part in implementing the developing program to bring an optimal performance of first grade correctional institution Semarang. In contrary, to implement the developing program we need an appropriate officer's competence balanced to the basic task and function, so that an optimal performance will be reached in the first grade correctional institution Semarang.

Literatures : 44 Books + 4 Documents + 3 Magazines + 3 Legislation Regulation (1951 until 2003)"