Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberantasan petty corruption pada pelayanan public khususnya di Kelurahan dan Kepolisian. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat 2 (dua) bentuk petty corruption yang terjadi pada pelayanan publik di Kelurahan dan Kepolisian: uang yang diberikan untuk mempercepat proses birokrasi dan uang yang diberikan untuk menghilangkan suatu proses dalam serangkaian proses dan bahkan dilakukan untuk membuat pegawai tingkat rendah melakukan pelanggaran terhadap kewenangan jabatannya.Namun dalam praktek, bentuk-bentuk petty corruption ini sulit diberantas karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberantasan petty corruption, yaitu faktor ketidakpaduan subsistem-subsistem pada tahap pra-adjudikasi dalam sistem peradilan pidana, faktor persepsi atau kebiasaan masyarakat yang membuat petty corruption semakin mengakar, faktor birokrasi dalam pelayanan publik yang kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis atau birokrasi yang berbelit-belit, kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat, inefisien, dan juga faktor peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena terdapat empat faktor penghambat pemberantasan petty corruption, peneliti mengajukan empat alternatif solusi dalam pemberantasan petty corruption: yaitu mengkategorikan petty corruption sebagai tindak pidana ringan, menindak para pelaku petty corruption dengan Afdoening Buiten Process.dengan reformasi birokrasi dan pengawasannya, menjadikan birokrasi berbayar.

---

This thesis discusses about eradicating petty corruption in public services, especially in the Sub-district office and the Police station. The research method using normative juridical research method, which is a research based primary legal materials in a way to examine the theories, concepts, principles of law as well as legislation related to this research. The data is obtained then processed qualitatively and described in a systematic form of the sentence. Results of this study conclude there are two forms of petty corruption that occurs on public services in the Sub-district office and the Police station: money given to speed up the bureaucratic process and the money given to eliminate a process in a series of processes and even made to make employees low-level offenses against his authority. But in practice, forms of petty corruption are difficult to combat because there are some inhibiting factors in eradicating petty corruption, which is a factor disagreement subsystems at the preadjudication in the criminal justice system, factors of perception or habits of the people who make petty corruption increasingly entrenched, factor bureaucracy in public services that are less responsive, less informative, less accessible, less coordination, bureaucratic or cumbersome bureaucracy, less willing to hear a complaint or suggestion or aspirations of the people, inefficient, and also factors of legislation, namely Article 12A Regulation No. 20 of 2001. Therefore, there are four factors inhibiting eradicating petty corruption, researchers found four alternative solutions in the fight against petty corruption: categorize petty corruption as a misdemeanor, crack the perpetrators of petty corruption with Afdoening Buiten Process,bureaucratic reform and supervision, petty corruption as bureaucratic cost."

"Menurut Badan_Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2003, peningkatan pengguna NAPZA 3 kaIi lipat dari tahun 2000, diperkirakan 1,3-3 juta orang pengguna NAPZA yang berumur 16-25 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali dan mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap penggunaan NAPZA dikalangan remaja putra. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana, jumlah sampel sebanyak 30 orang yaitu warga masyarakat yang telah memiliki anak remaja putra, instrument yang digunakan adalah kuisioner yang dibagikan kepada responden untuk mengisi pertanyaan yang diajukan. Analisa data dengan menghitung persentasi deskripsi frekuentif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat mempunyai persepsi penggunaan NAPZA mempengaruhi kesehatan remaja, merupakan suatu penyakit dan masalah moral, masyarakat harus ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap remaja dengan ikut mengawasi remaja dilingkungannya masing masing."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hipotesis grease the wheels dapat menjelaskan fenomena suap di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini menggunakan analisis data cross-section yang didapatkan dari survei nasional tentang Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indoensia (LSI). Suvei nasional tersebut memiliki 3,670 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa hipotesis grease the wheels hanya ditemukan di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan publik turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap saat pelayanan publik kurang baik. Hasil dari regresi logit menunjukkan kelompok masyarakat miskin secara signifikan mengalami kenaikan rasio peluang untuk menyuap sebesar faktor 8,207 apabila mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya buruk dibanding jika mereka memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya sudah baik. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik layanan seperti tingkat rivalitas, biaya pelayanan alternatif, dan resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan menjadi faktor yang menentukan perilaku suap dalam pelayanan publik.

---

The study attempts to find out to what extent grease the wheels hypothesis can explain the bribery phenomena in Indonesia that has been done by the poor to access public services like public administration, police, health, and education. The study used cross-section data from a national survey of the Public Perception of the Corruption Trend 2018 conducted by Lembaga Survey Indonesia (LSI). The surveys respondents are 3,670 households spread in 34 provinces in Indonesia. The study shows that the grease the wheels hypothesis is found only in health sector, confirming that the characteristics of the public services determine the likelihood of the poor to bribe when the quality of the public service is poor. The result of logit regression shows that the odds ratio of the poor people increases by a factor of 8,207 if they have a bad perception on the quality of public service compared with the one who have a good perception of public service. This shows that the characteristics of public services, such as the level of rivalry, cost of alternative services, and the risk to be excluded from the public service are the determinants of bribery in public services."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina. Migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok, khususnya Kelurahan Pondok Cina. Oleh karena itu, dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang terjadinya perubahan pola kehidupan sosial masyarakat di lingkungan Kelurahan Pondok Cina yang tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pondok Cina tersebut, diperlukan data yang didapat dari beberapa kasus. Untuk memperoleh data tersebut, maka dilakukan wawancara kepada beberapa penduduk, baik itu penduduk asli Pondok Cina yaitu Betawi, maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang pada umumnya datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian menetap di Kota Jakarta dan akhimya pindah ke wilayah Pondok Cina. Selain dari wawancara, penelitian ini juga mengambiI data melalui beberapa dokumentasi dan observasi. Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina dibatasi pada perubahan sosial di lapangan pekerjaan, perubahan sosial pada kehidupan keluarga, dan perubahan sosial pada pola gaya hidup."

"Untuk mewujudkan good public and corporate governance (GCG) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mencakup perubahan format lembaga dan penyempurnaan alat-alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti sistem anggaran dan sistem akuntansi. Sebagaimana diketahui kondisi regular APBN yang lalu meniliki banyak kelemahan, diantaranya adalah penggunaan basis anggaran tradisional, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran oleh penyedia layanan publik, hambatan birokrasi yang mengurangi otonomi dalam pelayanan publik, dan banyaknya dana yang bersifat off budget.Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor bare bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai badan layanan umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada basil (kinerja). Konsep tersebut didasari oleh konsep agencifrcation yang telah meluas di berbagai negara dan sukses dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya good governance. Buktibukti di negara-negara OECD menunjukkan bahwa penerapan agencif cation telah membuat adanya perbaikan pecan dan kualitas dalam pelayanan publik (Rob Laking-2002).Yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dart mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisms yang sehat. Termasuk dalam tujuan ini adalah perwujudan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengelola badan penyedia jasa layanan publik atas konsep pembentukan BLU dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU. Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Materi Kuesioner mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 68 dan 69.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi BLU memiliki score terendah yakni 2.84 (dibawah nilai median 3.00) yang berarti bahwa sosialisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kesiapannya untuk menjadi BLU yang ditunjukkan dengan score sebesar 3.62. Sedangkan tingkat keyakinan responden terhadap konsep BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berturutturut adalah 3.45, 3.68, dan 3.53. Hal ini menunjukkan responden menyatakan yakin bahwa konsep BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kualitas pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar melalui hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat yang telah melakukan pelayanan tersebut. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang telah melakukan pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata rata terendah berada pada dimensi tangibles (bukti fisik), yaitu sebesar -0.30, maka dimensi tangibles (bukti fisik) ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata rata tertinggi berada pada dimensi empathy (empati), yaitu sebesar 0.43, maka dimensi empathy (jaminan) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 68.28%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar sudah memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan petugas diberikan pelatihan atau training mengenai pelayanan prima. Sehingga masyarakat lebih merasa di priorotaskan dan mendapatkan pelayanan yang baik.

---

ABSTRACT

This research discussed the quality of e-KTP services in Kelurahan Cisalak Pasar through the results of research on the satisfaction of the people who have had these services. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions namely, physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with communities that have provided e-KTP services in Cisalak Pasar Village. The results showed that there was a gap between the quality of services provided and those expected by the community. This gap shows that the users expectations of the five dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better service can be said. The lowest average gap value is in the tangibles (physical proof) dimension, which is -0.30, so this tangibles (physical proof) dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the empathy dimension (empathy), which is equal to 0.43, then the empathy dimension (guarantee) can be said to be unfavorable and needs to be improved. The level of concordance of the results of the analysis between user expectations with overall reality of 68.28%. Based on this assessment, it can be said that respondents satisfaction regarding e-KTP services in Cisalak Pasar Village is satisfactory. The results of the study suggest that officers are given training on excellent service. So that people feel more prioritized and get good service."

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pelayanannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa mix method.

Berdasarkan konsep dimensi pelayanan publik Valerie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner yang meliputi dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiviness, dimensi assurance, dan dimensi empathy, kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sudah cukup baik pada tahun 2017, namun terdapat satu dimensi yang mendapatkan nilai buruk, yaitu dimensi assurance.

---

This thesis discusses the quality of public service with case study of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi. This thesis aims to know how the quality of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat based on relevant concepts and theories. In addition, this thesis aims to describe the obstacles encountered in the service. The approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of mix method.

Based on the concept of public service dimension Valerie A. Zeithaml and Marry Jo Bitner covering tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy dimension, public service quality is e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi is good enough in year 2017, but there is one dimension that gets a bad score, namely the assurance dimension."