Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKekuatan sistem ekonomi berlandaskan pengetahuan dan daya saing dapatdiketahui dari keberadaan kebijakan iptek dan inovasi yang diterbitkan negaratersebut. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami kebijakan terutamadari sisi konten. Kebijakan iptek dan inovasi selama periode 2000 ? 2011 dibedahmenggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil analisismenunjukkan sebagian besar kebijakan nasional kurang berpihak padapengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi di daerah. Akan tetapi padatingkat daerah terutama Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dukungankebijakan cenderung lebih baik, khususnya Sumatera Selatan menunjukkankeberpihakan terhadap pengembangan sistem inovasi. Keberadaan kebijakan iptekdan inovasi di Indonesia cenderung tidak beraturan, kondisi semacam ini berbedadengan kebijakan iptek dan inovasi di Brazil dimana regulasi yang ada secarahistoris terbangun dengan baik dimulai dengan kemunculan dan penguatankelembagaan, dukungan program kapasitas iptek dan inovasi, dan penguatansistem inovasi nasional yang kemudian menjadi kekuatan sistem iptek dan inovasidi negara tersebut. Hasil penelitian ini pun berhasil mengungkap adanyafenomena kemunculan dukungan kepemimpinan daerah sangat memengaruhikebijakan iptek dan inovasi di daerah tersebut, bahkan ada sejumlah regulasi yangditerbitkan secara nasional yang menuntut untuk dibuatkan pengaturan di tingkatdaerah tetapi tidak ditindak lanjuti oleh kepemimpinan daerah tersebut.

---

ABSTRACTPower of economic system based on science and competitiveness can beidentified by its science, technology and innovation published by its country. Thisthesis contributes to understand the policy especially from its content. Thescience, technology and innovation during 2000-2011 period will be studied usingcontent analysis with the framework of innovation system. The outcome showsthat most of the national policy less takes side to regional development (inresearch), diffusion, and technology application. However, in regional level,support for the policy tends to be better than in the national level, especially inSouth Sumatera region. Indonesia?s Science, Technology, and Innovation Policytend to be not well organized, this is contrast with Brazil?s, and they werehistorical well organized. They started with the organizational emergence andempowerment, support of the science, technology and innovation program, andthen become the power of science, technology and innovation system in thatcountry. This research also discovered a phenomenon that the Science,Technology, and Innovation Policy was greatly affected by its regional supportand leadership. There are even a number of regulations that had been issuednationally but demands to be made in form of regulation at the regional level, butstill not followed up by the authority of the regions."

"Elemen sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang meliputi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, industri serta pemerintah telah lama berinteraksi. Kendatipun demikian proses menumbuh kembangkan kemampuan inovasi masih dapat dikatakan rendah intensitasnya. Hal ini disebabkan masing-masing elemen masih enggan berinteraksi untuk saling memanfaatkan demi kemajuan, bersama-sama mengembangkan dan menguasai segala potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Lembaga penelitian dan pengembangan cenderung hanya mengembangkan sendiri bidang kajian penelitiannya tanpa mau melihat kebutuhan dan tuntutan pasar, sementara itu lembaga pendidikan seringkali menghasilkan penelitian yang hanya bernilai akademik keilmuan tanpa memperhatikan peluang dan sumbangan bagi industri. Sebagai akibatnya, industri pun berkecenderungan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan."

"This research investigated the behavioral differences between web-based registration system's users and manual registration system's users.There are several difference characteristics of each user for instance;personal innovativeness in the domain of information technology (PIIT) ,attitude,usefulness,ease of use,subjective norm, behavioral control,facilitating condition and self efficacy....."

"Buku ini berisi berbagai inovasi teknologi dibidang kelautan untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan."

"ABSTRAKKesenjangan wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa kota maupun antara kota kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Pada dasarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan agar daerah terdorong untuk kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing daerah. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat pula dikurangi."

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."