Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang pada era pasca Perang Dingin, khususnya masa Clinton I, dengan memfokuskan pada aliansi keamanan AS-Jepang dan upaya AS mempertahankan komitmennya di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah kebijakan dan perilaku politik AS dan Jepang - dua negara besar di dunia.Kelangsungan aliansi AS-Jepang penting bagi kawasan. Dalam pandangan AS, aliansi keamanan AS-Jepang adalah kuat dan penting, namun untuk terus menjaga tercapainya kepentingan nasional bersama, aliansi tersebut harus terus berkembang. Khususnya untuk kawasan Asia Timur, AS mencari bentuk aliansi yang dapat terus menjadi insurance policy, yaitu menyediakan pertahanan bagi Jepang dan menjamin stabilitas di Asia Timur dan dapat bertindak sebagai investment policy yaitu dalam hal meningkatkan kontribusi bagi stabilitas regional dan keamanan global. Dalam kaitan ini, ada dua faktor yang mempengaruhi aliansi keamanan AS-Jepang yaitu perubahan pada lingkungan strategis kedua negara dan persepsi yang berbeda dalam berbagi beban, tanggung jawab dan kekuatan diantara mereka.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan pendapat Hanrieder yang mengaitkan kebijakan luar negeri dengan sasaran yang hendak dicapai, teori Lentner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan, pendapat Newsom mengenai cakupan politik Iuar negeri, pendekatan sistem politik Almond, teori Kegley dan Wittkopf dan Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri dan tujuan jangka panjang suatu politik luar negeri, pendapat Gross mengenai kepentingan nasional suatu negara, konsep keamanan Buzan, dan pandangan Viotti dan Kauppi mengenai negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan komitmen dan keberadaan militernya di kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh tarik menarik antara dua faktor, yaitu perubahan persepsi ancaman keamanan eksternal AS dan perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin."

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."

"Serangan terorisme ke AS pada 11 September 2001 telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan globa} dan kawasan. Dalam rangka merespons aksi-aksi terorisme yang sungguh-sungguh telah mengancam eksistensi negaranya, serta stabilitas dan keamanan dunia dewasa ini, pemerintah AS telah mengintroduksi kebijakan luar negeri dan militer baru di atas prinsip zero-sum game. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman instabilitas keamanan dalam negeri, menghadapi dilema yang sulit antara harus memenuhi tekanan AS dan koalisi global melawan terorisme dan memperhatikan tuntutan kekuatan-kekuatan politik domestik. Sebagai sebuah masalah yang kontroversial, terorisme semakin membuat nyata paradigma "baru" keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi terfokus pada isu-isu tradisional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu non-tradisional yang datang dari para pelaku non-negara. "