Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, temtama pengumsan sertiiikasi bidang tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN yang masih dianggap kurang tertib dan kurang memuaskan bagi masyarakat.Demikian pula halnya yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selalan, memprmyai wgas pelayanan bidang pertanahan pada cakupan wilayah kerja Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan cakupan wilayah keja yang demikian Iuas dan kompleks tersebut, proses pemberian pelayanan yang dbalankan oleh unit-unit kerjanya sangat dituntut untuk dapat mcmberikan pelayanan berkualitas agar dapat memberikan kepuasan bagi rnasyarakat.Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat pengguna jasa mengenai kualitas dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna terhadap kualitas pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, dimana hasil pcnelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik.Kerangka teori dalarn penelitian ini terdiri dari teori-teori mcngenai persepsi masyarakat, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik, kualilas pelayanan, dan teori kepuasan pelanggan Serta pengkuran terhadap kepuasan pelanggan.Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatiti Dimana data yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner. Penyebaran kuisioner dilakukan melalui teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Responden dipilih dari sejumlah masyarakat yang telah mengurus administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan. Teknik ini dipergunakan karena tidak adanya daftar sampel. Selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas pelayanan, didapatkan hasil bahwa masyarakat menilai pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan sudah cukup baik. Hampir sebagian besar indeks kinerja pelayanan menurut respnnden berada pada persentase 80%. Beberapa indikator yang dinilai cukup baik yakni: pertama, indikator aspek reliability tentang petugas yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang dapat diandalkan dalam pelayanan (87%) Kedua, indikator tentang pelanggan selama ini tidak menemukan kasalahan dalam pelayanan (86%), Akan tetapi, diketahui masih terdapat keluhan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan responden yang diukur melalui indikator-indikator dari kelima dimensi servqual. Dari kelima dimensi tersebut, indikator pada dimensi responsiveness yakni tentang kecepatan dan ketepatan waktu pemerosesan urusan layanan yang diminta masyarakat (78%). Kemudian indikator pada dimensi assurance yakni tentang oknum petugas yang masih mau meminta dan menerima uang suap atau tip dari pelanggan diluar dari tarif resmi (78%).Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa menurut pendapat para responden, ternyata secara keseluruhan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna telah cukup baik, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat responden yang memberikan tingkat penilaian atas kualitas pelayanan diatas 80% terhadap semua indikator dimensi servqual. Hanya ada beberapa penilaian yang masih perlu mendapat perhatian, salah satunya masalah pungutan diluar tarif resmi yang masih dilakukan oleh oknum petugas, walaupun hanya sebagian kecil responden yang mengalaminya. Kemudian dari segi sarana fisik pelayanan, Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan sudah cukup baik, karena bertempat dalam ruang pelayanan terpadu milik kantor Walikota Kodya Jakarta Selatan, sehingga dalam hal kordinasi antar instansi yang berkaitan juga lebih memudahkan pelayanan. Selanjutnya masalah sumber daya manusia (SDM) yang betugas baik yang berada di loket pelayanan (Front liner) maupun di ruang kantor (back office), menurut sebagian responden telah cukup memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat menunjang dalam pemberian pelayanan yang lebih baik.Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan, serta berdasarkan temuan dan masukan dari responden, penulis memberikan saran yakni: pertama, program pelayanan khusus yang diadakan Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan melalui kerjasama pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, seperti ; adjudikasi APBD dan swadaya, karena relatif murah dan cepat serta dilaksanakan di wilayah kelurahan domisili masyarakat setcmpat. Kedua, untuk lebih mempercepat proses penyelesaian berkas administmsi pertanahan, yang masih dikeluhkan responden karena lewat dari jangka waktu penyelesaian, maka yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan hirarki proses administrasi. Ketiga, untuk menekan pungutan liar dilakukan 3 upaya yakni: (a) agar diberikan insentif yang memadai kepada pctugas pelayanan untuk menghindari oknum petugas melakukan pungutan liar. (b) diberikan sanksi yang tegas kepada oknum petugas apabila masih melakukan pungutan liar, baik berupa teguran lisan maupun tertulis, bila perlu dapat dimutasikan hingga dipecat. (c) prosedur dan tarif resmi yang dikenakan terhadap jenis layanan agar dapat diketahui masyarakat melalui media-media inforrnasi seperti: brosur, Ieaflet, spanduk dll.

---

The role of land in the development activities is increasingly needed, resulting in its increasing value. The application of land administration and service management, especially the handling of certification on a piece of land often brings with the a comples matters, among other things its service applications in BPN Land Office considered as not too orderly and not too satisfactory for the people at large.

The same thing exists in Land Office of South Jakarta Municipality, having its duties in the field of land matters in the working scope of South Jakarta Municipality. With that large and complex working scope as such, the process in providing services being run by its working units is very much demanded to provided quality services in order to provide satisfaction to the people at large.

On that basis, this research is carried out to measure the perception of the people at large as service users concerning the quality and satisfactory services provided by Land Office of South Jakarta Municipality. The objective of this research is to find out how much the satisfaction of the people at large as users on service quality in the field of land in Land Office of South Jakarta Municipality, whereas the results on the research are expected to be used as inputs for decision makers, particularly in the field of public services.

The theoritical framework in this research consists of theories on the perception ofthe people at large, the goverment as provider of public services, service quality, and the theory of customer satisfaction as well as measurement on customer satisfaction.

The data collecting carried out in this research uses quantitative method, whereas the data collected through questionnaire instrument. The questionnaire distribution is done through accidental sampling technique with the total respondents 100 respondents- The respondents are selected from a number of people who have handled their land administration in Land Office of South Jakarta MUnicipality. This technique is used since there is no sample list. Further the quantative data is presented in the form of tables and percentages, and then to be analyzed by descriptive analysis.

Based on the results of research on service qualities, they results in the finding that the people consider the services in the field of land at Land Office of South Jakarta Municipality have been sufticiently good Almost the majority on the index of service performance according to the respondents exist in 80% percentage. Several indicators considered as sufficiently good are: first, the indicator on reliability aspect on the oflioers in charge having the reliable expertise and knowledge in the services (87%) Second, indicator of customer aspect so far there has not been any mistake in their services (86%) However, it was still found out complaints between the expectations and realities felt by the respondents measured by indicators of those tive servqual dimentions. Of those five dimensions, the indicator on responsiveness dimersion that is on the speed and punctuality of the processing on the services requested by the people at large(78%). Then the indicator on assurance dimension that is on the officer personality still willing and asking for bribes or tips from the customers outside the official determined price (78%)

The conclusions from the data analysis show that in the opinions of respondents, it is found out that the services provided to the people as users have been sufficiently good, as expected. This is shown by respondents? opinion giving their rating valuation on service quality above 80% on all indicator of servqual dimension There are only some valuations that need to be considered, one of them is extra charges outside the official price still done by the officers as parties, even though only a small part of the customers experiencing them. Then from the aspect of phisical facilities on the services, the Land Office of South Jakarta Municipality is sufficiently good, since it is located under one roof? service office belong to the Mayor office of South Jakarta Municipality, thus inter-cordination among the related institutions also has made it easier on the services. Next is the problem of Human Resource (HR) on duty both existing in the service locket (front liner) as well inside the office building (back office), according to part of respondents they already have sufficient ability and expertise that can support in providing better services.

In order to better improve the service quality and providing satisfaction among the people at large as users of the services the Land Office of South Jakarta Municipality, and based on the inputs and Endings from the respondents, the writer provides the following suggestions: first, the special service program held by the Land Ofiice of South Jakarta Municipality through cooperation with the local govemment of South Jakarta Muncipality such as adjudication and self-sufficient, because it is cheaper and quicker. Second, in order to accelerate the land file resolving processes, still complained by the respondents for exceeding the expected date, then the thing to be done is to simplify the administrative processing hirarchy. Third, to supress illegal charges: (a) providing sufficient incentives to service officers to avoid illegal charges. (IJ) giving strict sanction when the officer in change still carrying out illegal charges, both orally and in writing, up to mutation and dischage. (c) the official procedures and pricing incurred to types of services should be known by the people at large through information medias such as brochures, leaflets, billboards, etc."

"Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah (land tenure and land right) lembaga yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat daerah adalah Kantor Pertanahan sebagai organisasi publik yang berhak menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.Berdasarkan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan German Technical Cooperation (GTZ), telah ditemukan beberapa masalah pelayanan yang dialami oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Hal ini tertuang dalam survey pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan GTZ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak puas dari masyarakat.Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Indikator yang paling sesuai untuk mengukur kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang akan digunakan penulis dalam penelitiann ini mengacu pada Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan Kep.MenPan No.63 Tahun 2003 yang terdiri dari 10 dimensi, yaitu : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan atau Keramahan dan Kenyamanan. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa indikator ketidakpuasan masyarakat serta prioritas perbaikan indikator yang direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

---

In terms of implementation of land management, particularly related to management control and rights over land (land tenure and land rights) is the regulating authority of the Republic of Indonesia National Land Agency (BPN RI) for the central level, while for the regional level is the Land Office as an organization public has the right to organize land management and providing services to the public in the area of land.Based on service quality improvement activities through community participation which have been carried out by Gorontalo City Land Office in cooperation with the Ministry of Administrative Reform and the Germany Technical Cooperation (GTZ), has found some problems experienced by public service users of land in the Land Office in Gorontalo city. This was stated in a survey of public complaints against the service at the Land Office in Gorontalo city conducted by the Ministry of PAN and GTZ which was held on February 10, 2009 until February 28, 2009. The existence of the gap between public perception about the quality of service with the actual quality of service expected by the community, causing a feeling satisfied or not satisfied from the community.Therefore, it is necessary to implement research on the quality of services provided by the Land Office Gorontalo City. The most appropriate indicators to measure service quality Gorontalo City Land Office to be used in this study the authors refer to the Principles of Public Service under Kep.MenPan No.63 of 2003 which consists of 10 dimensions, namely: Simplicity, Clarity, Certainty Time, Accuracy, Safety, Responsibility, Completion Services and Tools, Easy Access, Discipline, Courtesy, or Hospitality and Leisure. From the research, found several indicators of dissatisfaction with society and the improvement of priority indicators that recommended several policies that can be applied by the Land Office in Gorontalo city in an attempt to improve the quality of land services."

"This research deals with the poor quality of land certification service and poor communication and working motivation of government employees at the Land Office of South Jakarta Municipality. This research design in form of explanatory survey using line statistics analysis completed with confirmation using qualitative data through participatory observation on documents and in depth interviews to find out the essence of what and how good communication."

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, terutama pengurusan sertifikat hak tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN kurang tertib dan kurang memuaskan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah bagaimana pengerahan sumber daya organisasi dan manajemen pelayanan Kantor Pertanahan BPN, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah kepada masyarakat. Fokus perhatiannya ialah mengkaji hubungan antara faktor iklim organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas dengan efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor iklim kerja organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas, masing-masing terbukti terdapat hubungan yang signifikan terhadap efektivitas tugas pelayanan pada Kantor Pertanahan. Temuan yang lain, terdapat penilaian yang berbeda antara pandangan pihak intern (pegawai Kantor Pertanahan) dengan pihak klien. Karena Kantor Pertanahan BPN terbukti efektif dalam tugas pelayanan, sedangkan dari sudut pandang pihak klien, pada umumnya menilai bahwa Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan masih kurang efektif. Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya organisasi pada umumnya termasuk dalam katagori baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan sertifikat tanah. Namun terdapat indikasi lain, terutama menyangkut faktor teknologi, kondisinya dalam katagori kurang baik. Penggunaan alat-alat mekanis secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai kualitasnya lemah, koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang konsisten. Pendidikan dan latihan pegawai, kesempatannya masih terbatas. Akibatnya kurang menunjang upaya meningkatkan prestasi kerja, dan tingkat profesionalitas petugas dalam tugas pelayanan masih lemah. Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar pada faktor iklim kerja lebih ditingkatkan program pendidikan dan latihan pegawai secara terencana, guna mendukung pengembangan prestasi kerja dan kualitas profesional pegawai. Faktor teknologi organisasi, agar ditingkatkan penyediaan dan penggunaan alat mekaniknya. Aspek prosedur kerja, agar dilakukan penyempurnaan perangkat lunaknya, dan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan pelayanan lebih disinkronkan menurut urutan dan ketentuan tata kerjanya."

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dirasakan penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dimensi model Servqual. Dimensi kualitas yang digunakan terdiri adalah dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty yang meliputi 21 indikator pelayanan. Dalam penelitian ini, metode importance performance analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui indikator pelayanan mana yang perlu ditingkatkan.Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen sehingga perlu meningkatkan layanan pada beberapa indikator terutama pemakaian sistem peralatan modern seperti sistem antrian, kecepatan waktu pengurusan sesuai standar prosedur, ketepatan jam buka layanan, pemberitahuan apabila berkas permohonan telah selesai, keberadaan bagian yang mendengarkan/membantu keluhan masyarakat, waktu tunggu untuk dilayani

---

To improve the quality of land registration services in South Jakarta Land Office, it?s necessary to evaluate the quality of services. The quality of service in this study is measured by the dimensions of Servqual model. Dimensions quality that is used consists of the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance and emphaty which included 21 service indicators. In this research, importance performance analysis (IPA) use to know which indicators of services need to improve.Data collect with Quetioner and used purposive sampling. Based on the results of the study, it conclude that the service quality has not meet the consumer?s expectations so that needs to improve the services on some indicators especially the use of modern equipment such as queuing systems, speeds processing time according to the standard procedure, the accuracy of opening hours, notification when the application file has been completed, the existence division of complaints, the waiting time to be served."

"ABSTRAKSementara ini terdapat kesan bahwa pengurusan pelayanan, belum memenuhi harapan masyarakat, masih berbelit-belit dan sering menimbulkan duplikasi dalam pengurusan oleh berbagai instansi, Usaha melenyapkan anggapan ini harus selalu terus menerus diusahakan oleh instansi/aparat yang menangani masalah ini dengan perbaikan sistim pengurusan dan penggunaan alat-alat yang memenuhi tuntutan zaman, Untuk mengetahui sampai sejauh mana sinkronisasi dan koordinasi pe layanan masyarakat di bidang pertanahan di D.K.I, Penelitian kepustakaan, peneli tian lapangan, penelitian sampling. Sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara aparat terutama adalah bidang penentuan nilai/harga tanah dan peta dasar. Kerjasama perlu ditingkatkan antara aparat Pemda dan aparat Pusat, disamping itu penggunaan alat-alat yang lebih memenuhi tuntutan zaman sangat dibutuhkan seperti komputerisasi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh public service motivation PSM dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behaviour OCB di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan pada 108 responden dari total populasi 131 pegawai. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour dan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour

---

ABSTRACTThis research discuss about The Effect of Public Service Motivation PSM and Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviour OCB in Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research conduct 108 respondent among 131 total population of employees. Data analysis is conducted using SPSS version 22.0 software. The results of this research shows that public service motivation have direct influence on job satisfaction, job satisfaction have direct influence on organizational citizenship behaviour and public service motivation have direct influence on organizational citizenship behaviour."

"Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah sudah cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi akan pelayanan pendaftaran tanah perlu digalakkan, menjalin komunikasi yang baik dengan pemohon, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta memberdayakan sarana pengaduan kemudian menindaklanjuti saran dan kritik yang masuk.

---

This thesis was meant to describe service excellence on land registry service in Kantor Pertanahan Bogor Regency. Land registration held a vital role in maintaining law supremacy for all rightful owner of the land, and in order to avoid conflict in the future. This research is a quantitative research with descricption of service excellence theory on land registry service. The result showed that service excellence on land registry service was well implemented. Researcher suggestion was to socialize the service, maintaining communication with applicant, education to officers and cultivate complaint mechanism regarding complaint and other constructive suggestion."

"Dengan telah disahkanya Undang-undangnomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka beberapa kebimbangan penggunaan data pertanahan secara elektronik telah menmukan titik terang terutama yang berkaitan dengan dengan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dan keamanan data elektronik, Tentunya ini harus diikuti dengan pembenahan dalam instratruktur teknologi infomasi dan komunikasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, prosedur layanan, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.Kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat sebagai penyedia informasi pertanahan dan penyedia layanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah, hendaknya bisa memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat dengan menyiapkan metodologi dan pembenahan data pertanahan yang masih dalam bentuk analog menjadi digital, untuk itu perlu diketahui bagaimana cara operasional dalam pelayanan, apa saja hambatanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara online di kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Barat yang bisa memberikan informasi yang transparan dalam pelayanan di bidang pertanahan.

---

By the enactment of Law number 11 Year 2008 regarding Electronic Information and Transaction, certain doubts on the use of land data electronically has found clearness particularly with regard to electronic document which is used as evidence and electronic data security. This of course should be followed by the improvement in the infrastructure of technology of information and communication entirely and comprehensively in term of hardware, software, service procedure, and the providing of adequate human resources.

The Land Office of Administrative City of West Jakarta as the provider of land information and provider of land title issuer service and land registration should be able to provide online service to the public by preparing methodology and improvement of land data which are still in the form of analog into digital form. Therefore, it is important to know how the operational way of the service, what are the obstacle and what is the legal protection toward the maintenance of online land registration data at the Land Office of Administrative City of West Jakarta that can provide transparent information in the land field services."