Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Paspor Berbasis Biometrik Pada Kantor Imigrasi ini merupakan bagian dari studi kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan pada hahekatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itulah Keputusan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mempermudah pelayanan paspor yang sekaligus mengedepankan aspek keamanannya.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasinya yang ditinjau dari beberapa faktor pengaruh yang meliputi pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kuantitatif yang menerapkan sample jenuh diperoleh sebanyak 77 responden Kepala Kantor Imigrasi dari 103 populasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan anlisis data, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi telah berhasil dengan baik (skala pengukuran: kurang baik, cukup baik, baik serta sangat baik). Kebersamaan keempat variabel secara signifikan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi.Guna mencapai keberhasilan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti pemilihan metode simulasi sebagai media transformasi isi kebijakan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif sebagai penghargaan atas prestasi kerja, penerapan pelayanan antrian secara digital, meningkatkan kemampuan operasional sarana online system, serta kepatuhan terhadap standar operating procedure.

---

ABSTRACT

Researching about the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is a part of Regulation Study. As we know that a regulation is made for solving the existing problems. For those reason, that the decree of Ministry of Law and Human rights Department Number: M.02.IZ.03.10 in 2006 about the implementation of integrated photo system base on biometric in departure letter of Republic of Indonesia is operated to make easier servicing passport and to give safety aspects.

Researching is made purposely to get the result of the succeeded implementation which is analyzed from some affected factors that including communication patterns, human resources, disposition and structure of bureaucracy With quantitative approach that implemented full sample that total result was got is 77 respondents of the Head of Immigrant Bureaus from 103 population of the Head of Immigrant Bureaus. Base on the Analysis of data can be calculated that the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is in good position (measure scale: less good, good enough, good, and very good). All the four variables that are mentioned significantly influence the succeed of the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureaus.

To achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution, such as, choose simulation method as the media of transformation of medium of regulation, increase the number of immigrant bureau employees by improving their education and training, give them incentive as the reward for their achievement in work, implement the servicing line digitally, improve the service operational by on line system, keep the loyalty to the standardization of operating procedure."

"Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sadar akan pentingnya peningkatan pelayanan dan berusaha mendekatkan diri pada masyarakat. lembaga lni juga selain tercatat aktlf melakukan berbagai kegiatan penyebaran informasikepada masyarakat atas peraturan keimigrasian dimana Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga tercatat sebagai anggota Sadan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kementerian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia.Walaupun aktif melakukan penyebaran lnformasi kepada masyarakat namun tetap ada beberapa hal yang esensial atas pelayanan yang diberikannya belum tersosialisasi secara balk kepada masyarakat. Adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : M.08-IZ.03.10 TAHUN 2006 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menter! Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.Ol- IZ.03.10 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, Dan surat Perjalan laksana Paspor Untuk Orang Asing yang menyatakan bahwa permohonan Surat Pe1jalanan Republik Indonesia dapat dilakukan di kantor imigrasi manapun dengan ketentuan syarat - syarat dasar berupa kepemllikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta l.ahir atau ijasah terpenuhi.Kemudahan yang ditawarkan oleh Kementerian ini seharusnya menyebabkan adanya penyebaran permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia pada kantor - kantor yang volume kerjanya tldak terlalu tinggi namun kemudahan in! beberapa tahun setelah pelaksanaannya tidak menimbulkan penyebaran permohonan sebagaimana diharapkan.DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara memiliki beberapa kantor imigras kelas I Khusus dan kelas I yang setiap tahun kegiatan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh kantor - kantor ini mengalami peningkatan bahkan menyumbang sekitar 20% dari total penerbitan paspor di seluruh Indonesia. Seiring diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut diatas diharapkan masyarakat memiliki alternatif untuk mendaftarkan permohonannya pada kantor - kantor yang dianggap menguntungkan bagi dirinya.Riset ini bertujuan? untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan tidak terjadinya penyebaran permohonan ke kantor- kantor lmigrasi lain yang ada di seputar DKI Jakarta melalui analisa perilaku konsumen jasa oleh Fandy l]iptono. Kerangka analisa in! melipui 5 (lima) dimensi yaitu : identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan konsumsi serta evaluasi purnabeli.Dalam riset ini,data kuantitatif yang diperoleh dar! survei dianalisis dengan menggunakan metode rata- rata (mean) yang. kemudian dilakukan pembobotan guna mendapatkan data yang lebih balk untuk selanjutnya hasil kuatitatif akan lebih diperinci dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

---

Directorate General of Immigration is one of the directorates within the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia which is aware of the importance of improving services and draws closer to the community. The institute is also active to carrying a variety of activities to the public dissemination of information toward immigration regulations.In addition, the Public Relations Directorate General of Immigration Is also registered as a member of the Coordinating Agency for Public Relations at the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia.Although active in distributing information to the public but still there are some things that are some essential toward the service they provide, has not been properly socialized to the community. Is the decision of the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number: M.O8-HZ.03.10 YEAR 2006 on the Fourth Amendment to Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.Ol- IZ.03.10 About Regular Passport,align Passport,as a lieu as a passport for Indonesian citizen, as a lieu as a passport which is stated that the application of the Republic of Indonesia Travel letter can be made at any immigration office with the provisions of the terms - the basic requirement of ownership of Identity Card (ID),Family Card (KK} and Deed of birth or fulfillment certificate.The simplicity offered by the Ministry supposed to cause the spread of the petition of the Republic of Indonesia Travel Document or passport of the Republic of Indonesia at the offiCes that the volume of work is not to high,but this simplidty of a few years after Its implementation did not result in the spread of the applications as expected.DKI Jakarta as the capital of the State has several special classes of immigration offices which each year of the issuance of travel of the Republic of Indonesia issued by the offices has increased moreover contributed about 20% of the total issuance of passports in Indonesia. As the issuance held by Decree of the Minister above are expected to have an ?alternative community to register their petition at the offices which considered favorable for them.This research alms to analyze the factors that cause the absence of spread of the petition to other immigration offices around the DKI Jakarta through the analysis of consumer behavior by Fandy Tjlptono services. The framework of this analysis include 5 (five) dimensions: the identification of needs, information search, alternative evaluation, purchase and consumption as well as evaluation of post purchase. In this research, qualitative data obtained through in-depth interviews with quantitative data obtained from the survey which have been analyzed using the distribution of frequency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baik atau buruknya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Kepuasan pemohon paspor di jadikan variabel puas atau tidak puas nya pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan teknik accidental sampling terhadap seluruh pemohon paspor yang datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang berjumlah 150 responden. Model SERVQUAL dari parasurahman dan berry dijadikan model untuk meng analisis penelitian ini, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di imigrasi sudah dinyatakan puas tetapi tetap masih harus ada peningkatan dan perbaikan di beberapa sektor pelayanannya.

---

This study, learn about service and customers satisfaction to make the variables that influence customer satisfaction in South Jakarta Imigration. This study aims to determine the extent of the immigration service in south jakarta. by used the quantitative approach plus a survey method that uses accidental sampling technique for all the customers who come to jakarta immigration totaling 150 respondents. SERVQUAL teori by parasurahman and berry being the method for this study, results showed that the immigration ministry has stated quite satisfactory but still there should be an increase and improvement in some services sectors."