Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan telaah mengenai perjanjian bilateral mengenai peningkatan penanaman modal, yang dilatar belakangi adanya keinginan investasi transnasional yang aman oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Yang menjadi dasar hukumnya bukan hanya dasar hukum perjanjian internasional akan tetapi hukum nasional dari negara terkait juga harus disesuaikan. Substansi dari perjanjian bilateral mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal selain adanya perlindungan hukum dari kedua negara terkait dengan investasi, perjanjian ini juga merupakan bentuk dari pengakuan kedaulatan dari kedua negara, adanya upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mentelaah lebih jauh maka dilakukan stidu kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal.

---

This thesis addresses issues on the legal basis for bilateral agreements on the increase and protection of investment under the international law and the national law, functions and substance of the agreements which are entered into by various countries in the world and a case study on the agreement between Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment. The discussion of the issues is of great importance in order to learn about the objective of the agreements, resulting in deep understanding of bilateral agreements on the increase and protection of investment. The research uses a normative method. The background of the research is the need to have safe transnational investment which requires legal guarantee from both parties to the agreement. The legal bases are not only limited to the legal basis of international law since the national law of the relevant countries should also be adjusted. The substance of bilateral agreements on the increase and protection of investment includes legal protection from both countries and such an agreement is also a form of acknowledgment of the sovereignty of both countries and represents an effort to maintain world peace through amicable dispute resolutions. To review it further, a case study is conducted on the agreement between the Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment."

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"Setiap negara seringkali menghadapi defisit neraca perdagangan. Beberapa studi empiris menyatakan bahwa pendapatan dan nilai tukar merupakan faktor penentu utama neraca perdagangan. Penulis berpendapat bahwa komposisi ekspor dan impor juga merupakan variabel penjelas utama karena beberapa barang bersifat inelastis dan/atau memiliki nilai tambah yang tinggi, yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi elastisitas pendapatan dan harga serta neraca perdagangan. Dengan demikian, apabila ekspor dan/atau impor yang signifikan terdiri dari produk-produk yang inelastis, maka dampak positif dan negatifnya diperkirakan akan berdampak pada neraca perdagangan. Beberapa prosedur seleksi digunakan untuk mengetahui komposisi komoditas ekspor-impor mana yang mempengaruhi perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra. Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat 14 komoditas ekspor dan 23 komoditas impor yang terus menerus mempengaruhi neraca perdagangan bilateral Indonesia. Terdapat 11 negara mitra yang menunjukkan kemitraan perdagangan yang konsisten dalam kurun waktu 1999 hingga 2021. Dengan menggunakan data perdagangan bilateral dan model panel, penulis menemukan bahwa ekspor minyak/lemak hewani dan nabati serta kertas & kertas karton berhubungan secara signifikan dan positif terhadap neraca perdagangan barang Indonesia. Sementara itu, bahan bakar mineral mempunyai hubungan negatif namun signifikan terhadap neraca perdagangan barang Indonesia. Rasio neraca perdagangan bilateral Indonesia juga merespons perubahan pendapatan relatif dan nilai tukar.

---

Every country often faces a trade balance deficit. Several empirical studies state that income and exchange rates are the main determining factors of the trade balance. The author believes that the composition of exports and imports is also a key explanatory variable because some goods are inelastic and/or with high added value, which directly and indirectly affects income and price elasticity and the trade balance. Thus, if significant exports and/or imports consist of inelastic products, then the positive and negative impacts are expected to have an impact on the trade balance. Some selection procedures are used to find out which export-import commodity composition influence the bilateral trade between Indonesia and partner countries. The process showed that there are 14 export commodities and 23 import commodities continuously affect Indonesia bilateral trade balance. There are 11 countries partner are shown consistent trade partnership within 1999 to 2021. Using bilateral trade data and panel models, the author finds that exports of animal and vegetable oils/fats and paper & paperboards are significantly and positively related to Indonesia's goods trade balance. Meanwhile, mineral fuels have a negative but significant relationship to Indonesia's goods trade balance. Indonesia's bilateral trade balance ratio also responds to changes in relative income and exchange rates."

"Teori-teori mengenai perdagangan internasional, baik yang tradisional semacam absolute avantage, comparative advantage, dan Heckscher-Ohlin maupun teori perdagangan internasional baru semacam product differentiation model hanya mampu menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang bersifat kualitatif, seperti barang-barang apa saja yang diperdagangkan suatu negara. Padahal untuk menjawab pertanyaaan yang sifatnya kuantitatif, seperti berapa banyak dari barang yang diproduksi suatu negara diperdagangkan, juga tidak kalah penting. Beberapa dekade terakhir model gravitasi merupakan model yang paling populer untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus perdagangan suatu negara.Dengan menggunakan model gravitasi augmented, studi ini berusaha mencari tahu mengenai pengaruh variabel dasar model gravitasi yaitu GDP, GDP per kapita, serta jarak antar negara terhadap arus perdagangan bilateral Indonesia dengan 21 negara partner dagang utamanya. Dimasukkannya variabel struktur perdagangan yang direpresentasikan oleh TCI (Trade Conformity Index) adalah untuk melihat keterkaitan antara pola perdagangan Indonesia dan negara partner dengan pertumbuhan arus perdagangan bilateral Indonesia. Dengan kata lain, identifikasi atas pola perdagangan dari model gravitasi augmented dengan TCI dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya kualitatif juga yang sifatnya kuantitatif. Variabel dummy ASEAN juga dimasukkan dalam model empiris sebagai explanatory variable untuk menentukan seberapa besar pengaruh kesepakatan kerjasama perdagangan regional terhadap pertumbuhan arus perdagangan bilateral Indonesia."

"Skripsi ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan untuk menganalisa secara sektoral dampak dari ketidakpastian nilai tukar terhadap perdagangan bilateral Indonesia. Dengan mengambil sampel data perdagangan bilateral tahunan dari tahun 1987 sampai 2006, penelitian ini mengalokasikan 10 tahun sampel dari masa rejim nilai tukar terkendali dan 10 tahun dari masa rejim nilai tukar mengambang. Selain itu, skripsi ini juga menghasilkan kalkulasi tingkat ketidakpastian nilai tukar riil antara rupiah dan mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Dengan menggunakan model gravitasi maka diperoleh hasil estimasi dampak ketidakpastian nilai tukar. Skripsi ini menemukan bahwa ketidakpastian nilai tukar berpengaruh negatif pada dua sektor perdagangan Indonesia namun juga berpengaruh positif pada tujuh sektor perdagangan Indonesia lainnya.

---

This thesis is the first research performed with the aim to explicate sectoral analysis of exchange rate uncertainty?s impacts on Indonesia?s bilateral trade. Having a sample of annual trade data in the period between 1987 and 2006, the research allocates 10 years of sample under the adoption of fixed-exchange rate regime and 10 years under the adoption of free-floating exchange rate regime. The research also calculates medium term and long term exchange rate uncertainty between rupiah and the currencies of Indonesia?s main trading partners. Using gravity model, the research estimates the impact of exchange rate uncertainty on trade. This research finds that exchange rate uncertainty discourages two trade sectors of Indonesia?s bilateral trade but also encourages other seven trade sectors of Indonesia?s bilateral trade."

"Penelitian ini mengkaji standar Full Protection and Security (FPS) dalam Bilateral Investment Treaties (BITs), dengan fokus pada perannya secara historis dalam menjamin perlindungan fisik dan kontroversi terkait perluasannya ke perlindungan hukum. Secara tradisional, FPS mewajibkan negara tuan rumah untuk melindungi investor asing dan aset mereka dari ancaman fisik, seperti kekerasan atau kerusuhan sipil. Namun, putusan arbitrase baru-baru ini telah memperluas cakupan FPS untuk mencakup keamanan hukum, yang memunculkan kritik terkait ketidakjelasan, tumpang tindih dengan standar Fair and Equitable Treatment (FET), serta beban yang berlebihan pada negara tuan rumah. Sementara kasus seperti Azurix v. Argentina dan CME v. Czech Republic mendukung interpretasi yang diperluas ini, kasus lain seperti Suez and Vivendi v. Argentina dan Infinito Gold v. Costa Rica menegaskan kembali fokus asli FPS pada perlindungan fisik, dengan menekankan pentingnya kejelasan dan kesesuaian dengan maksud historisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standar FPS sebaiknya tetap dibatasi pada perlindungan fisik untuk menjaga koherensi hukum dan mencegah kewajiban berlebihan bagi negara tuan rumah. Rekomendasi meliputi penentuan yang jelas tentang FPS dalam BITs di masa depan, mendorong majelis arbitrase untuk mempertahankan interpretasi tradisional, serta memastikan kewajiban yang seimbang yang menghormati otonomi regulasi negara tuan rumah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas dalam hukum investasi internasional, terutama bagi negara-negara untuk menyempurnakan BIT-nya dan menghadapi tantangan dalam Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

---

This research investigates the Full Protection and Security (FPS) standard in Bilateral Investment Treaties (BITs), focusing on its historical role in ensuring physical protection and its controversial expansion to legal protection. Traditionally, FPS obligated host states to protect foreign investors and their assets from physical harm, such as violence or civil unrest. However, recent arbitral decisions have broadened FPS to include legal security, leading to criticisms of vagueness, overlaps with the Fair and Equitable Treatment (FET) standard, and undue burdens on host states. While cases like Azurix v. Argentina and CME v. Czech Republic support this expanded interpretation, others, such as Suez and Vivendi v. Argentina and Infinito Gold v. Costa Rica, reaffirm FPS's original focus on physical security, emphasizing the need for clarity and adherence to its historical intent. The study concludes that the FPS standard should remain limited to physical protection to maintain legal coherence and prevent excessive obligations for host states. Recommendations include clearly defining FPS in future BITs, encouraging tribunals to uphold its traditional interpretation, and ensuring balanced obligations that respect host states' regulatory autonomy. These measures aim to enhance legal certainty and stability in international investment law, especially for countries to refine its BITs and addressing Investor-State Dispute Settlement (ISDS) challenges."

"Many scholars believed that the changing of national leadership will to some extent also lead to the changing of foreign policy. This also applies to US foreign policy when Donald Trump took office as the 45th President of the US.Particularly in the foreign policy, his campaigns rhetoric brought up questions on the direction of US relations with its allies and adversaries. Previously, the US goverment under President Barrack Obama focused his foreign policy to Asia Pacific and Indonesia in particular with his "rebalance policy". With the changing of leadership of the US, some may argue that Donald Trump will also make some changes of his foreign policy toward Southeast Asia. This article discusses the possible impacts of the new US foreign polcy to Southeast Asia, in particular to Indonesia. It argues that in the short term, US foreign policy will pay more attention to non-Asia Pacific affairs. However, with the dynamic changes in the region, the US foreign policy to the region and especially to Indonesia will not alter substantially. US Vice President Mike Pence visit to Indonesia on April, 2017 indicated a positive continuity in US-Indonesia bilateral relations especially with discussion on deepening economic and security cooperation. To put it another way, there will be components of changes and continuity of US foreign policy to Indonesia due to its strategic interest to the region and to Indonesia."

"Yordania memandang perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai kesempatan untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya. Namun masalah ekonomi dan keamanan Yordania mungkin lebih kompleks ketika hubungan tersebut harus melibatkan Iran. Teori Balance of Interest serta konsep geopolitik digunakan dalam penelitian agar dapat mengalisis bagaimana tantangan hubungan kedua negara dari perspektif negara Yordania, serta dampak yang dihasilkan bagi ekonomi dan keamanan Yordania akibat dari faktor geopolitiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Yordania-Iran akan menghadapi banyak tantangan mengingat dinamika hubungan kedua negara sejak 2003 dan faktor Iran dalam ekonomi dan keamanan Yordania. Tantangan yang akan dihadapi Yordania dalam hubungan dengan Iran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang saling terkait; tantangan internal, regional, dan internasional. Atas dasar tersebut, hubungan Yordania-Iran sulit terwujud untuk menjadi hubungan yang lebih harmonis jika Iran masih terus menggunakan sebuah doktrin agama untuk tujuan politik untuk memaksakan ambisi ekspansionisnya di Timur Tengah.

---

Jordan views the developments in the Middle East region as an opportunity to make a breakthrough in bilateral relations in order to maintain the country's economic stability and security. But Jordan's economic and security issues may be more complex when the relationship involves Iran. The Balance of Interest theory and geopolitical concepts are used in this research in order to be able to analyze the challenges of relations between the two countries from the perspective of the Jordan, as well as the impact on Jordan's economy and security as a result of its geopolitical factors. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. Based on the research results, Jordan-Iran relations will face many challenges given the dynamics of relations between the two countries since 2003 and the Iranian factor in Jordan's economy and security. The challenges that Jordan will face in relations with Iran can be classified into three interrelated levels; internal, regional and international challenges. Based on that, it will be difficult for Jordan-Iran relations to become more harmonious if Iran continues to use a religious doctrine for political purposes to impose its expansionist ambitions in the Middle East."

"Saat ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara non tradisional, salah satunya Chile. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh penurunan tarif (liberalisasi perdagangan) terhadap ekspor Indonesia ke Chile. Variabel-variabel lain yang akan diteliti adalah GDP, RER, trade cost, dan negara-negara yang telah melakukan FTA dengan Indonesia dan Chile, menggunakan model regresi data panel dan model SMART sebagai pendukung hasil interpretasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dengan Chile akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Chile. Selain itu, ditemukan bahwa kompetitor utama ekspor Indonesia ke Chile adalah China, sedangkan produk Jepang dan New Zealand bersifat komplementer dengan produk ekspor Indonesia.

---

Currently, Indonesian government is trying to diversify its exports to nontraditional countries, including Chile. This study aims to analyze the tariff reduction effect (trade liberalization) on Indonesian exports to Chile. Other variables examined are GDP, RER, trade cost, and countries that have FTA with Indonesia and Chile. The method used in this thesis is panel data regression and SMART model to support the interpretation.

The result shows that trade liberalization between Indonesia-Chile will increase Indonesia`s export to Chile. It is also found that Indonesia`s main competitor is China, while Japan and New Zealand`s products are complementary to Indonesia`s export products."