Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRAKLatar belakang pemikiran penyusunan tesis ini, karena masih ada keluhan dari pemakai jalan tol terhadap mutu layanan Jasa Marga, yang didasarkan dari data sekunder. Dari data sekunder permasalahan terbanyak tentang pelayanan, di gardu maupun di jalan tol (Jabotabek) khususnya dalam kota Jakarta. Mendasarkan keluhan tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penelitian terhadap mutu layanan, yakni kepada pemakai jalan tol, dan kepada Jasa Marga dengan menggunakan kuesioner. Strategi pelayanannya menyandarkan pada identifikasi SERVICE dari De Vrye, 1994, dalam buku "Good Service is Good Business". SERVICE dimaksudkan adalah : Self Esteem, yakni variabel harga diri, Exceed Expectation, yakni variabel untuk memenuhi harapan secara berlebihan, Recover, yakni variabel pembenahan, Vision, yakni variabel pandangan ke depan, Improvement, yakni variabel peningkatan, Care yakni variabel perhatian, dan Empowerment, yakni variabel pemberdayaan. Dan dengan memadukan pendapat ahli lainnya serta melakukan pengamatan di lapangan. Hasil yang didapat adalah : Pelayanan (di gardu) dikehendaki kecepatan, khususnya waktu layanannya. Demikian pula keramahan petugas, khususnya petugas di gardu. Untuk peningkatan mutu layanan dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya. Kemacetan (dalam kota) masih merupakan masalah. Di dalam struktur organisasi Jasa Marga belum ada unit yang khusus menangani, menampung dan mengatasi keluhan pelanggan. Diperlukan serta dikehendaki budaya perusahaan bagi Jasa Marga. Dari hasil yang didapat tersebut disarankan : Kecepatan layanan di gardu dengan tindakan turun tangan dari pimpinan dan aktif membantu kelancaran lalu lintas, khususnya sebelum menuju gardu. Di samping itu bagi petugas (kolektor tol) di dalam melayani perlu senyum dan keramahan serta terus diingatkan, agar tidak membedakan. Peningkatan mutu SDM dapat dilakukan dengan training internal maupun eksternal perusahaan, secara kontinu, diimbangi pemberian insentif. Untuk mengatasi kemacetan dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antar instansi seperti : Polri, Perhubungan, Pemda, Perindustrian dan Perdagangan. Serta mengupayakan pembangunan sub way (rail way) secara terpadu. Perlu dibentuk unit (bagian) yang khusus menangani keluhan dan penanganan masalah sekaligus. Budaya perusahaan Jasa Marga disarankan : JM 4 T yang meliputi Tanggap terhadap situasi dan kondisi, Tangkas dalam berfikir, bersikap, bertindak, Tepat terhadap sistem, waktu dan aplikasi, dan Tetap dalam arti konsisten dan dinamis didalam menjaga mutu kerja (telah ditetapkan),meningkatkan mutu kerja (selanjutnya)."

"ABSTRAKJalan yang merupakan infrastruktur transportasi, mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan wilayah, karcfna perpindahan fisilg balk manusia, maupun barang menjadi lancar.Sejalan dengan hal tersebut, mal-ca PT. Iasa Marga selalcu pengemban lcewenangan pemerintah dalam pengoperasian jalan tol, wajib memberikan pelayanan yang balk terhadap pengguna jalan tol, diantaranya adalah dengan memperhatil-can kesinarnbungan ketersediaan peralatan tol yaitu dengan adanya kegiatan pemeliharaan peralatan tol yang baik_ Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang balk dari pihak eksekutif sebagai penanggungjawab utama seluruh kegiatan di jalan tol, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan peralatan tol.Yang didefinisikan ekselcutif kegiatan pemeliharaan peralatan tol dalam struktur manajemen pengurnpulan tol PT. Jasa Marga adalah Kepala Sub Divisi Sarana Elelctronilc sebagai penanggung jawab kegiatan pemeliharaan peralatan tol tertinggi sebelum Kepala Divisi Manajemen Pengumpulan Tol.Kegiatan pemeliharaan peralatan tol bertujuan untulc dapat menjaga kesinambungan ketersediaan peralatan tol dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen, karenanya dari pekerjaan tersebut akan dihasilkan data-data serta laporan-laporan yang banyak yang alcan dianalisa oleh pihak eksekutif dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang baik. Data-data. tersebut harus dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi analisa eksekutiftersebut."

"Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir.

---

Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized."

"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.

The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "