Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesejajaran dan kesetaraan sektor publik-privat dalam pelayanan jasa menjadi semakin jelas wujudnya serta semakin tipis batasannya. Teori dan praktek yang terjadi di sektor privat terbukti dapat berjalan di sektor publik. Efektivitas kinerja diukur sama-sama dengan perangkat intrumen yang sama. Transformasi pemikiran dengan kandungan kewirausahaan terjadi dari sektor private ke sektor publik. Untuk mengukur sejauhmana tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan pada sektor publik dimana UPT Imigrasi menjadi unit penelitiannya, dipakai metode SERVICE QUALITY dengan 5 (lima) kelompok acuannya yaitu : (1) tangibles (penampilan fisik), (2) reliability (kemampuan mewujudkan janji), (3) responsiveness ( tingkat ketanggapan dalam pemberian pelayanan), (4) assurance (kemampuan memberikan jaminan dalam pelayanan) dan (5) empathy (kemampuan untuk memahami hasrat dan kehendak pelanggan). Penunjukkan responden sebanyak 50 yang melakukan transaksi pelayanan jasa keimigrasian dengan pihak Kantor Imigrasi Jakarta Barat sebagai salah satu UPT berpredikat penyandang penghargaan Abdi Satyabakti tahun 1997. Responden dipilih dari mereka yang berurusan di Kantor tersebut pada periode bulan Maret 1999 (tgl 1 sd 5) dan April 1999 (tgl 5 sd 9). Penunjukkan sampel didasarkan pada metode acak bertujuan dengan dasar pertimbangan segi kepraktisan dan kendala waktu yang ada. Dari hasil penelitian terbukti predikat penyandang penghargaan Abdi Satyabakti secara relatif dapat dipertanggungjawabkan mengingat skor rata-rata pada 4 komponen servqual pelayanannya bernilai positif (+) dan demikian juga pada 4 komponen servqual perolehan skor rata-rata dalam tingkat kepuasan pelanggan adalah lebih besar dari 1 (>1). Dengan hasil tersebut maka pelayanan prima (excelence service) telah dapat dipenuhi. Selanjutnya kondisi ini memperkuat pendapat untuk memilih Kantor Imigrasi Jakarta Barat sebagai sasaran "benchmarking" bagi UPT lainnya di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kinerja pelayanan publik."

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan kantor Imigrasi di Jakarta. Kualitas pelayanan merupakan aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik suatu organisasi pemerintah. Kantor Imigrasi sebagai salah satu unit organisasi pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang keimigrasian yang handal dan profesional. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh berbagai macam dimensi dan variabel. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dimensi-dimensi yang menjadi unsur kualitas pelayanan dan variabel pelatihan dan kepuasan kerja pegawai sebagai aspek pengelolaan manajemen SDM.Populasi dan sampel penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan imigrasi yang diharapkan dapat mengungkap pendapat pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi. Sedangkan pegawai Kantor Imigrasi digunakan untuk mengkaji keterkaitan faktor internal organisasi dengan kualitas pelayanan. Sampel masyarakat sebanyak 50 orang dan 83 orang sampel yang diambil dari pegawai.Analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah deskriptip statistik untuk menggambarkan kualitas pelayanan yang dikaji dari masing-masing dimensi tangibilitas, responsiveness, emphaty, assurance dan reliabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek tangibilitas 78% responden menganggap dimensi ini baik dan 22% yang berpendapat masih perlu peningkatan. Dimensi responsiveness menunjukkan sekitar 74% pelanggan berpendapat baik dan 26% perlu perbaikan. Pada dimensi reliabilitas sekitar 66% pelanggan menganggap baik dan 34% perlu peningkatan.Ditinjau dari dimensi assurance sekitar 86% berpendapat bahwa dimensi ini telah baik dan 14% menganggap perlu ada peningkatan. Sedangkan dimensi emphaty sekitar 64% pelanggan berpendapat baik dan 36% berpendapat perlu ada peningkatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kualitas pelayanan dengan pelatihan dan kepuasan kerja pegawai. Namun, tingkat korelasi tersebut tidak menunjukkan korelasi yang kuat walaupun secara statistik sangat signifikan. Secara umum dapat diartikan kualitas pelatihan dan kepuasan pegawai perlu mendapat perhatian agar pegawai dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi."

"ABSTRAKPenelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Paspor Berbasis Biometrik Pada Kantor Imigrasi ini merupakan bagian dari studi kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan pada hahekatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itulah Keputusan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mempermudah pelayanan paspor yang sekaligus mengedepankan aspek keamanannya.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasinya yang ditinjau dari beberapa faktor pengaruh yang meliputi pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kuantitatif yang menerapkan sample jenuh diperoleh sebanyak 77 responden Kepala Kantor Imigrasi dari 103 populasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan anlisis data, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi telah berhasil dengan baik (skala pengukuran: kurang baik, cukup baik, baik serta sangat baik). Kebersamaan keempat variabel secara signifikan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi.Guna mencapai keberhasilan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti pemilihan metode simulasi sebagai media transformasi isi kebijakan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif sebagai penghargaan atas prestasi kerja, penerapan pelayanan antrian secara digital, meningkatkan kemampuan operasional sarana online system, serta kepatuhan terhadap standar operating procedure.

---

ABSTRACT

Researching about the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is a part of Regulation Study. As we know that a regulation is made for solving the existing problems. For those reason, that the decree of Ministry of Law and Human rights Department Number: M.02.IZ.03.10 in 2006 about the implementation of integrated photo system base on biometric in departure letter of Republic of Indonesia is operated to make easier servicing passport and to give safety aspects.

Researching is made purposely to get the result of the succeeded implementation which is analyzed from some affected factors that including communication patterns, human resources, disposition and structure of bureaucracy With quantitative approach that implemented full sample that total result was got is 77 respondents of the Head of Immigrant Bureaus from 103 population of the Head of Immigrant Bureaus. Base on the Analysis of data can be calculated that the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is in good position (measure scale: less good, good enough, good, and very good). All the four variables that are mentioned significantly influence the succeed of the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureaus.

To achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution, such as, choose simulation method as the media of transformation of medium of regulation, increase the number of immigrant bureau employees by improving their education and training, give them incentive as the reward for their achievement in work, implement the servicing line digitally, improve the service operational by on line system, keep the loyalty to the standardization of operating procedure."