Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses industrialisasi dan urbanisasi merupakan dua elemen penting dalam proses pembangunan suatu kota. Kota Depok sebagai salah satu kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dalam perkembangannya tidak terlepas dari kedua hal di atas. Kedekatan secara geografis dengan kota metropolitan Jakarta, menjadikan Kota Depok tumbuh secara cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat melalui indikasi tingginya jumlah penduduk yang menjadikan kota ini tumbuh tidak terkendali.Pembangunan perumahan dan sektor lain terlihat secara sporadis. Kecenderungan di atas pada akhirnya berpengaruh pada "demand" terhadap tanah (lahan). Pemanfaatan lahan bagi perumahan dalam skala besar, bagi industri, bagi kegiatan komersial serta penggunaan lainnya mempengaruhi secara signifikan terhadap pola pertumbuhan fisik kota. Dengan demikian peranan pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan penggunaan lahan di kota ini sangatlah panting. Dalam menganalisis mekanisme implementasi kebijakan penggunaan tanah di Kota Depok dengan pendekatan metodologi kualitatif.Dari penelitian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penggunaan tanah di kota tersebut belum efektif Hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Berbagai indikasi yeng bersifat negatif mulai nampak, antara lain kerusakan dan pencemaran lingkungan fisik kota dengan mulai munculnya banjir, longsor, kasus-kasus pencemaran permukiman, kemacetan dan sebagainya.Dari outcome yang dihasilkan terlihat justru merugikan masyarakat luas. Dengan pengamatan dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja yang belum optimal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: faktor politik, faktor kemampuan dana, faktor manajerial dan faktor kemampuan teknis. Oleh karena itu dengan melihat pada kendala-kendala tersebut maka Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat melkkukan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk mempertegas kembali perihal visi dan nisi Kota Depok sebagai acuan dalam pembangunan kota, perbaikan terhadap fungsi manajerial, penggalian potensi daerah sebagai salah sumber keuangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya."

"ulisan ini bertujuan menelaah urgensi reformasi kebijakan TPPU sebelum Rupiah Digital digunakan secara masif. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan penelitian berorientasi pembaruan, tulisan ini menemukan bahwa kebijakan APUPPT saat ini belum cukup mumpuni dalam tahapan menuju penggunaan Rupiah Digital secara masif. Berdasarkan temuan singkat tersebut, maka tulisan ini juga menawarkan kebaruan mengenai pembahasan antara Rupiah Digital dan pencucian uang yang sumbernya diambil dari white paper milik Bank Indonesia sehingga, berbeda dengan tulisan lainnya yang hanya membahas konsep CBDC/Rupiah Digital secara umum dan tidak langsung mengambil dari sumber white papermilik Bank Indonesia"

"Dilatarbelakangi oleh sering munculnya masalah legalitas tanah di unit permukiman transmigrasi menjadi daya tarik bagi penulis melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana implementasi kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan oleh aparat pelaksana Depnakertrans dan instansi terkait, faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan, serta dampaknya.Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penyediaan tanah transmigrasi digunakan pendekatan sistem evaluasi dengan cara membandingkan antara kinerja hasil nyata dengan kinerja yang direncanakan, membandingkan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. lndikator kinerja outcomes, benefits, dan impacts, akan digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positip atau dampak negatip serta signifikasi manfaat.Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data sekunder maupun data primer, yang diperoieh dari cara melakukan Studi pustaka serta Studi lapangan dengan teknik komunikasi langsung atau wawancara, serta metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat adanya trend peningkatan kinerja pada saat kondisi sebelum dan kondisi setelah penerapan kebijakan, terlihat dari banyaknya Iokasi transmigrasi yang didukung Iegalitas tanah secara clear and clean, minimnya jumlah UPT yang mempunyai masalah Iegalitas tanah, meningkatnya dukungan dana program kegiatan setiap tahun anggaran serta adanya kepastian hak atas tanah para transmigran. Ada fakta yang sejalan dengan hasil penelitian bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kurang tercapainya sasaran kebijakan yang diinginkan adalah fakor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana Serta hambatan-hambatan eksternal lainnya, Seperti kurang Iancarnya koordinasi dengan instansi terkait.Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyirnpulkan bahwa kinerja aparat pelaksana Depnakertrans dan Instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan tanah transmigrasi masih dapat ditingkatkan melalui usaha sosialisasi agar proses penyediaan tanah dapat dipahami aparat pelaksana dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan. Disamping usaha tersebut juga ditingkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.Hasil evaluasi menunjukkan dengan diterapkannya kebijakan penyediaan tanah mempunyai manfaat dan dampak sangat besar bagi keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Atas dasar evaluasi tersebut, maka implementasi kebijakan penyediaan tanah yang tertuang dalam SKB tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan kebijakan otonomi daerah."