Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat), pengembangan karir, dan implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bappenas.Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan fokus memperoleh gambaran apa adanya tentang permasalahan yang dibahas, yaitu implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir PNS di lingkungan Bappenas. Populasi penelitian adalah PNS di lingkungan Bappenas yang telah mengikuti diklat ARUM dan Spama dan menduduki jabatan struktural yang berjumlah 213 orang. Sedangkan sampelnya adalah 60 orang PNS. Penarikan sampel dilakukan secara simple random sampling (acak sederhana). Pengumpulan data dilakukan inelalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan hasil jawaban responder yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara apa adanya dengan mengacu pada nilai rata-rata, frekuensi dan prosentase jawaban responden.Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan panting sebagai berikut :Kondisi pelaksanaan diklat di Bappenas tergolong baik dalam aspek instruktur dan metode, namun kurang baik dalam aspek fasilitas dan kurikulum.Kondisi pengembangan karir pegawai di Bappenas tergolong baik jika dilihat dari aspek sistem merit dan sistem karir, namun masih diwarnai praktek patronage.Dengan kondisi diklat dan pengembangan karir seperti itu, diklat dipandang bermanfaat bagi pengembangan karir oleh sekelompok pegawai, namun tidak demikian halnya bagi kelompok pegawai lain. Ambiguitas pandangan tersebut disebabkan oleh materi diklat yang kurang mengakomodasi kepentingan pegawai untuk suatu promosi jabatan, tidak adanya ketentuan yang mengatur kenaikan pangkat kompensasi setelah pegawai mengikuti diklat dan adanya suatu fakta (sistem patronage).Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan : (1) pelaksanaan diklat di lingkungan Bappenas perlu penyempurnaan terutama content materi promosi jabatan, serta perbaikan fasilitas diklat khususnya laboratorium komputer, media intern, alat-alat praktek, laboratorium bahasa, ruang simulasi dan ruang tamu; (2) perlu reduksi sistem patronage yang masih mewarnai pola pengembangan karir di Bappenas melalui penerbitan peraturan tentang tindakan anti-patronage bagi pegawai di lingkungan Bappenas, atau melalui penciptaan budaya organisasi yang kedap dari praktek patronage; dan (3) dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan atau pengaruh diklat terhadap pengembangan karir pegawai di lingkungan Bappenas."

"Perbedoon pengaturan otonomi daerah padaUU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 prinsfp yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jowab, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 prinsip yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaon pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan pada asas yang digunakan. "

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."

"Sindrom metabolik mempakan sekumpulan gangguan metabolik yang dialami seseorang, meliputi obesitas, dislipidemia (rendahnya kadar I-IDL kolestcrol dan tingginya kadar trigiliserida), gangguan metabolisme glukosa serta hipertensi, yang dapat meningkadcan risiko tcrhadap pényakit kardiovaskuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan hubungan antam karalcteristik individu, asupan makan dan faktor lainnya terhadap sindrom metabolik pada pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti pemeriksaau kesehatan di Rumah Sakit Balcd Yudha Kota Depok. Studi potong lintang ini berlangsung pada bulan Mamet-Mei 2009, menggunakan data sekunder terhadap 164 responden dari RS Bakti Yudha, meliputi data kadar kolesterol total, HDL kolesterol, trigliserida diukur dcngan metode enzimatik colorimen-ik, kadar gula darah puasa menggunakan glucose dehydrogenase oxidize phosphate (GO D-PAP). Tekanan darah diukur dengan Nova Presameter air raksa (manual) can IMT mmggumim mocks BB/TB2 Bam badan dan finggi badan cliukur menggunakan alat Weighing Machine Mode? ZT-I20. Untuk data primer meliputi karakteristik responden, kebiasaan merokok, kehiasaan olahraga, dan riwayat penyaldt keluarga, diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner. Asupan makan dan pola konsumsi makanan indeks glikemik tinggi diperoleh melalui wawancara menggunakan food recall lx 24 jam dan food jiequency questionnaire. Analisis data dengan uji kai kuadrat, uji T- independcn Lmtuk analisis bivariat dan regrcsi logistik ganda model prediksi untuk analisis multivariat. Hasil siudi menunjukkan prevalensi sindrom metabolik sebesar 23,8%. Hasil analisis multivariat model prediksi diperoleh ada hubungan antara umur (p value =0,027 95% CI l,l 1-5,55), kadar total kolestcrol (p value =0,o4s 95% Cl 1,01- 2l,48), kebiasaan olahraga (p value =0,010 95% CI 1,50-20,26) dan pola konsumsi makanan indeks glikemik tinggi (p value =0,009 95% CI 1,31-6,59) dengan kejadian sindrom metabolik. Faktor paling dominan berhubungan dengan sindrom metabolik adalah olahraga, dengan nilai OR = 5,5, dapat diartikan rcsponden yang tidak olahraga berisiko sebesar 5,5 kali uniuk rnengalami sindrom metabolik dibandingkan responden yang berolahraga setelah dikontrol oleh umur, kadar kolesterol total dan iiekuensi konsumsi makanan indeks glikemik.

---

The metabolic syndrome is a constellation of metabolic disturbances in persons, it typically includes obesity, dyslipidemia (characterized by reduced HDL cholesterol and elevated triglyceride concentration), elevated fasting glucose and raised blood pressure which increase the risk of developing cardiovascular disease. The objective of this study was to assess prevalence of metabolic syndrome and the associations between individual characteristic, dietary intake and the other related factors to metabolic syndrome among civil servant who attended health examination at Balcti Yudha Hospital Depok City.

Cross sectional study conducted in March - May 2009. This study used secondary data fiom 164 subject at Bakti Yudha Hospital which included information of cholesterol total, HDL cholesterol, triglyceride concentration using the enzymatic colorimetric method, fasting glucose using glucose dehydrogenase oxidize phosphate (GO D-PAP). Blood pressure were measured with a standard mercmy sphygmomanometer and BMI expressed in weight/height (kg/mz). Weight and height was measured use Weighing Machine Model ZT-120. Primary data such as characteristic of study participants, smoking habits, physical exercise dan family history of disease, was obtained from interview by using questiormaire guidelines. Dietary intake and high glicemic index dietary habits data 'dom 24-h recall and food frequency questionnaire. Statistical analysis used were chi-square, independent T-test for bivariate analysis and multiple logistic regression prediction model for multivariat analysis.

The results of study shows prevalence of metabolic syndrome was 23,8%. From multivariat analysis results, age (p value =0,027; 95%CI 1,11-5,55), total cholesterol (p value =0,048; 95%CI 1,01-2I,48), physical exercise (p value =0,0l0; 95%CI l,50~20,26) and high glicemic index dietary habits (p value =0,009; 95%CI 1,31-6,59) was assocciated with syndrome metabolic. Dominant factor was assocciated with syndrome metabolic is physical exercise and largest OR = S,5, means that the respondents who do not physical exercise have risk of 5,5 times for the metabolic syndrome than respondents do physical exercise, after controlling age, total cholesterol and high glicemic index dietary habits."