Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26715 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
S7993
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S8176
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wijaya
"Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.

The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Arullah
"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki. Dalam konteks ini, praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang industri pertahanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunkan metode penelitian kualitatif, Data didapatkan melaui praktik wawancara dengan Menteri Pertahanan RI periode 2009-2014. Selain itu, data sekunder didapatkan dari hasil pencarian dokumen resmi, website resmi serta sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai faktor yang mendasari mengapa Indonesia menjalin kerjasama industri pertahanan yang strategis dengan Turki dibandinkan dengan negara industri pertahanan yang lebih maju. Kontribusi diplomasi pertahanan terhadap Turki bagi Indonesia yaitu meningkatnya hubungan dua negara, meningkatnya kapabilitas militer dan menuju kemandirian industri pertahanan. "
Universitas Pertahanan Indonesia, [date of publication not identified]
345 JPUPI 6:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Karyanto
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.


This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chaidir Basrie
"Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangga dan negara. Pada hakekatnya ketahanan nasidnal adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Seperti halnya dengan Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional di dalam GBHN juga ditetapkan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Berhubung dengan itu maka arah dan sasaran
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara dan meningkatkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, kedua masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, juga ditujukan arah dan sasarannya dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan meningkatklan Ketahanan Nasional.
Pembahasan dalam tesis ini dilakukan dengan Cara pendekatan dan penggunaan penelitian tipe eksploratif."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1987
T41120
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This paper discusses about Indonesian government policies towards defence industries revitalisation agenda. Indonesian national defence industries consist of many companies. This paper though will only analyse prime contractors industries represented by PT Pindad, PT DI, and PT PAL. Those industries are still suffered from various challenges. To overcome, Indonesian government made several policies. However, those policies have not been sufficient enough to achieve its purpose. Revolution of military and business affairs theory are used as the grand theory of this research. As recommendation this paper emphasis on the need of comprehensive legal framework and forum that involve all related stakeholders. To fulfil these needs, the government should adopt the concept of minimum essential procurement as complement of minimum essential force concept in order to achieve defence self-reliance."
JPUPI 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Widjajanto
Jakarta: UI-Press, 2012
338.476 234 AND d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muh. Darlis
"ABSTRAK
Pelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakan
aspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.
Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwa
kualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesia
yang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untuk
ditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.
Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannya
telah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun
pelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna
yang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasi
maritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air
Traffic Control (ATC) Singapura.
Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politik
dari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teori
kebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metode
pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah
Indonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentingan
pertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanan
nasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnya
kebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaga
negara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskan
kebijakan strategis.
Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salah
satu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegas
kedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. Tesis
Huntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruh
otoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holsti
mengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan
didominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).
Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi para
pembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalam
pembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunn
seperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi
Kebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negara
Indonesia.

ABSTRACT
The violation of the Indonesian air space and the control to Singapore is
the crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficient
of Indonesian government attention to the air space is showing the quality of state
policy to airspace tends to less significant. The air space, which has been
controlling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building the
Indonesian sovereignty.
The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impacted
to Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcement
in Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both Indonesian
Navy and Air Force that have implemented maritime and air space operations as
the control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).
The theoretical base of this research applies the politic development of
Samuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and the
theory of public policy by William Dunn. This research is implemented a
qualitative method and used descriptive analysis research type with interviewing
and documents study in gaining the data collection.
The findings from this research have shown that the policy of Indonesian
government dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with the
need of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as the
agent of the main duty in defending the national air space is not the insider party
in determining state policies of FIR. The decision making was merely determined
in a state institution without involving related institutions that have competence in
designing strategic policy.
Theory implication is showing that Huntington theory revealed that one
element in politic development acquires a firm state and country external
sovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requires
firmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.
Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, the
decision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holsti
strongly emphasized to the importance of orientation observation of the decision
and policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implemented
in policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policy
such as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policy
implementation, and Policy evaluation are not implemented as references in
policy taking in Indonesia."
2013
T33632
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Makalah ini berisi solusi peningkatan kualitas SDM di bidang industri pertahanan menuju pertahanan negara yang tangguh memenuhi tuntutan nasional dan global."
JPUPI 5:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>