Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hubungan antara kelompok risiko dengan tingkat kekerapan, keparahan dan besaran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka mengkaji pengelompokkan risiko sesuai dengan PP No.14 Tahun 1993 yang berlaku saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain korelatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokkan risiko sangat erat hubungannya dengan premi yang harus dibayar oleh masing-masing kelompok tersebut. Oleh karenanya, untuk menilai apakah premi yang berlaku saat ini masih relevan atau tidak, harus dilakukan kajian terhadap konsep premi yang ideal yang dikcmukakan oleh John H Magee, 1995. Setelah dibandingkan dengan konsep tersebut, ternyata premi saat ini hanya memenuhi 1 dari 4 syarat premi ideal yaitu premi haruslah adekuat. Sedangkan disisi lain premi saat ini cenderung berlebihan/excessive, tidak adil dan tidak fleksibel. Berdasarkan data kecelakaan kerja tahun 2007-2009 dari PT. Jamsostek, yang kemudian dianalisa linieritas datanya dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot untuk melihat adanya hubungan antar variabel, didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara kelompok risiko dengan tingkat kekerapan, keparahan maupun besaran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa sistim pengelompokkan risiko yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar penentuan premi jaminan kecelakaan kerja. Untuk itu disarankan untuk segera dilakukan evaluasi ulang terhadap sistim pengelompokkan risiko tersebut sekaligus melakukan kajian mendalam terhadap sistim pengelompokkan risiko yanglebih memenuhi unsur premi ideal."

"Telah dilakukan kajian secara kritis tentang konsep jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia dengan membandingkan jaminan sosial di beberapa negara maju dan berkembang. Kemudian dilakukan telaah terhadap kondisi perusahaan PT Jamsostek dalam bentuk konsep maupun operasionalnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (welfare state). Untuk itu perlu membandingkan kondisi jaminan sosial yang ideal dengan keadaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), sehingga diketahui positioning PT jamsostek saat ini.Dari positioning ini akan terlihat kesenjangan (gap) antara keadaan perusahaan PT. Jamsostek sekarang dengan keadaan jaminan sosial yang Ideal (seharusnya}. Kemudian ditentukan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut sekaligus merealisasikan misinya untuk melindungi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

---

There carried out a critical review of social security concept held in Indonesia by comparing social securities among developed and developing countries. Hence, there analyzed conditions of PT. Jamsostek in the fbrm of concept and its operation. It is adapted to the requirements of Indonesian nation to achieve the welfare state. For that purpose, it is significant to compare the conditions of ideal social security with those of Jamsostek-bused social security for the current positioning cal PT Jamsostek.

It is from this positioning that one will observe a gap between PT Jamsostek 's current conditions and those of ideal social security. Then, there determined target, strategy and action plan to achieve the ideal conditions and realize the mission for protecting the whole workforce in Indonesia."

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "