Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menilai fungsi paru pre dan post operasi dalam kaitannya klinik dan hemodinamik penderita MS. Pemeriksaan fungsi paru berupa kapasitas vital paksa (KVP) dan volum ekspirasi paksa detik pertama (VEPI) serta dibedakan dalam 2 kelompok, pertama kelompok fungsi paru tidak baik I buruk (KVP,VEPI < 75 % ) terdixi dari dengan TI, dan tanpa TI, sedangkan kelompok kedua, fungsi paru baik (KVP , VEPI } 75 %). Pembagian kelompok ini dihubungkan dengan klinik, hemodinamik dari pemeriksaan kateterisasi jantung. Penelitian ini dilakukan secara retro-prospektif pada 21 penderita MS murni. 3 kasus diantaranya kombinasi dengan MT, yang berumur 33 tahun + 10.4 (15-54), terdiri dari 6 pria, 15 wanita, dimana telah dilakukan kateterisasi jantung dan spirometri serta ulangan 3-36 bulan (median 20 bulan) setelah operasi. Pada 11 kasus MS post MVR diperiksa secara dopier ekohardiografi untuk mengukur MVA dan mPA untuk dibandingkan dengan hemodinamik. Hasilnya menunjukkan pada kasus MS pre operasi, terdapat perbedaan yang bermakna ( P < 0,05 ), kesatu antara umur 29.4 tahun + 8,1, kedua lama sakit 5.3 tahun ± 3.4 dalam kelompok fungsi paru tidak balk, dibandingkan dengan umur 42 tahun + 10.3, lama sakit 2.5 tahun ± 1.3 dalam kelompok fungsi paru baik. Terdapat perbedaan yang bermakna ( p < 0,05 ), kesatu antara PA sistolik 70.8 mmHg + 22.9 mean 53.2 mmHg + 18.6, diastolik 39.3 mmHg + 13.5, kedua RV sistolik 68.8 mmHg ± 20.9, diastolik 9.3 mmHg (+ 4.6) dalam kelompok fungsi paru tidak balk, dibandingkan dengan PA sistolik 42.6 mmHg + 16.9 mean 31 mmHg ±12 diastolik 22 mmHg + 9, RV sistolik 46 + 11.3 diastolik 3.7 mmHg + 2, dalam kelompok fungsi paru baik. Pada kasus MS yang disertai TI terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0,05), kesatu antara RV diastolik 11.5 mmHg ± 3.7, kedua PA diastolik 45 mmHg + 10, ketiga PVR setinggi 10.8 HRU + 9.3 dalam kelompok fungsi paru tidak baik dengan TI dibandingkan dengan RV diastolik 3.7 mmHg } 2,PA diastolik 22 mmHg + 9, PVR sebesar 2.6 HRU +2.3 dalam kelompok fungsi paru baik ( tanpa TI ). Fungsi paru post operasi KVP 83.7 % + 14.4 VEPI 83.6 % + 17.3 dibandingkan pre operasi KVP 68.8 % + 14.6, VEPI 67.7 % + 19.3 mempunyai perbedaan yang bermakna (p C 0.05). Pada MS post operasi mPA 35.7 mmHg + 7.4 dan MVA 2.4 cm2 + 0.3 dibandingkan dengan pre operasi mPA 48.3 mmHg + 21, MVA 1cm2 + 0.5 masing masing mempunyai perbedaan yang bermakna ( p < 0.05 ). Kesimpulan faktor lama sakit lebih memegang peranan dari pada umur. Lama sakit yang panjang mempunyai hubungan dengan hemodinamik dan fungsi paru yang buruk. Pada penderita MS dengan TI mempunyai tekanan diastolik RV,PA,PVR yang tinggi dan mempunyai fungsi paru yang lebih buruk. Penggantian katup mitral dapat menurunkan tekanan PA secara bermakna. Fungsi paru post operasi terdapat perbaikan yang bermakna secara umum. "

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa penilaian kinerja pada organisasi nirlaba, khususnya dari segi manajemen keuangan, dengan pembahasan khusus pada organisasi konsumen. Informasi dalam pembuatan skripsi ini diperoleh melalui studi literatur dan studi kasus. Studi literatur mencakup buku-buku dan artikel mengenai penilaian kinerja, pengendalian manajemen, manajemen keuangan dan organisasi nirlaba. Data bagi studi kasus diperoleh melalui wawancara dan informasi tertulis lainnya. Perbedaan karakteristik antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba mengakibatkan tidak semua indikator penilaian kinerja yang dapat diterapkan pada organisasi bisnis relevan untuk digunakan pada organisasi nirlaba, terutama dari segi manajemen keuangan. Kalaupun dapat digunakan, interpretasinya dapat berbeda dengan penerapan pada organisasi bisnis. Penilaian kinerja dari segi manajemen keuangan pada organisasi nirlaba dapat dilakukan melalui anggaran serta rasio keuangan. Pada organisasi nirlaba (termasuk organisasi konsumen) yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya atau yang tidak bergantung pada donasi, sebagian besar rasio yang biaya digunakan oleh organisasi bisnis dapat diterapkan. Sebagai perkecualian adalah rasio-rasio keuangan yang menyangkut nilai saham serta kekayaan pemilik, sehubungan dengan sifat organisasi nirlaba yang tidak menyangkut kepemilikan. Sedangkan rasio lain yang dapat digunakan adalah fund mix dan persentase biaya. Bagi organisasi konsumen, yang tidak dapat menerima dana dari produsen, penilaian kinerja keuangan merupakan hal yang penting. Karena dengan sumber dana yang lebih terbatas, mereka harus lebih memantau kondisi keuangannya untuk menunjang usahanya memberikan jasa dan pelayanan bagi masyarakat, dan harus memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi keuangannya dalam usahanya untuk memperoleh dana."

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui seberapa jauh perbandingan peran dan pelaksanaan konsep Dwi fungsi ABRI yang dikemukakan oleh Jendral -AH. Nasution dengan konsep Dwi Fungsi ABRI yang dianut saat ini menurut Undang-undang No. 20 tabun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan studi lapangan. bahwa adanya dalam penelitian ini melalui dan Dari penelitian ini kepustakaan dapat pelaksanaan politik yang sipil bahkan kadang-kadang menguasai pemerintah politik tersendiri seperti ketidak sesuaian sosial kekuatan disimpulkan, Dwi Fungsi ABRI terutama di pada dasarnya sering mengimbangi bidang secara halus dan sebagai kekuatan sipil. diajukan adalah: Harus ada keterbatasan dianut oleh kalangan ABRI dengan Saran yang perlu dijaga dan melihat dari yang segala pertimbangan yang ada, yang mana doktrin Dwi Fungsi Bersenjata untuk menjadi dinamisator kearah pembangunan - yang dengan munculnya ABRI bersama memberikan hak kepada Angkatan stabilisator dan diharapkan."

"Seiring dengan keadaan perekonomian yang semakin ketat dengan adanya Kebijaksanaan Uang Ketat (Tight Money Policy) dimana kredit perbankan tidak lagi dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan adanya usaha anjak piutang yang merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan, dapat dijadikan jalan keluar bagi para pengusaha untuk mengatasi masalah cas flow dan credit department suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan aktivitas produksinya. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I. no 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No 1251/KMK.O13/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan factoring semakin banyak dilakukan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan anjak piutang yang memberikan fasilitas jasa anjak piutang. Akan tetapi kedua ketentuan di atas hanya mengatur mengenai perusahaan anjak piutang, tidak mengatur mengenai syarat-syarat dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta hampir tidak mengatur kegiatan perusahaan anjak piutang. Di dalam K.U.H.Perdata sebenarnya ada pengaturan mengenai perjajian anjak piutang, akan tetapi perjanjian anjak piutang dalam K.U.H.Perdata berbeda dengan perjanjian factoring. Oleh karena itu, dasar hukum perjanjian factoring adalah asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 K.U.H.Perdata. Sebagai konsekwensinya, dalam praktek timbul bermacam-macam jenis perjanjian factoring, karena apapun boleh diperjanjikan asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha anjak piutang tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul. Permasalahan yang timbul ini berdampak terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam skripsi ini akan dikemukakan empat upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan anjak piutang (factor) dalam menghadapi piutang yang tidak tertagih. Salah satu diantaranya adalah penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah atau perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dengan kesepakatan para pihak. Keadaan seperti ini menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana kepastian hukum penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan tersebut, sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak untuk mentaatinya. Upaya hukum perusahaan anjak piutang melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri memberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan melalui musyawarah atau perdamaian, karena keputusan hakim lebih mempunyai kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi para pihak untuk mentaatinya. Dan untuk memajukan perusahaan anjak piutang di Indonesia, juga untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang , kiranya masih diperlukan seperangkat peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan anjak piutang tersebut."