Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai mekanisme kerja Pasar Tunggal & Basis Produksi di ASEANkhususnya di sektor pangan dan keterikatan Indonesia terhadapnya berdasarkan komitmenyang telah dibuat. Bahwa atas hal tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam kebijakannasional khususnya mengenai pertanian dan pangan yang difokuskan pada produk beras.Kebijakan nasional tersebut memiliki dampak-dampak negatif terhadap petani kecil pedesaankarena hilangnya perlindungan negara terhadap mereka atas penerapan kebijakan pertaniandan pangan nasional yang dilandasi atas sistem pasar bebas (liberalisasi pertanian). Ataskondisi ini maka diperlukan adanya satu konsep alternatif dalam penyusunan kebijakanpertanian dan pangan nasional yang dibuat dengan menekankan pada kedaulatan pangan yangdipilih untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the working mechanism of a Single Market and Production Basein ASEAN, especially in the food sector and Indonesia engagement based on thecommitments already made. Then the commitment transformed into a national policy,especially regarding food and agricultural products that are focused on rice. National policieshave negative impacts on rural smallholders because of their loss of state protection for theimplementation of national food and agricultural policies which based on the free marketsystem (agricultural liberalization). For this condition it is necessary of the alternativeconcept in formulating national agricultural policy and food emphasis on the foodsovereignty to eliminate dependency on imported products."

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"Timbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Dalam lingkup regionalisme, upaya kerjasama ekonomi di Asia Tenggara juga semakin ditingkatkan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (ASEAN Vision) pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003, diantaranya menyepakati tercapainya ASEAN Economic Community (AEC), salah satunya adalah rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Adapun rencana penerapan tersebut tentu akan berdampak bagi persaingan usaha di negara anggota ASEAN, khususnya di Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai perkembangan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN dan dampak dari rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terhadap pengaturan hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dengan cara mencari data-data yang terdapat pada bahan-bahan pustaka. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil mengenai perkembangan pengaturan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN yang memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Ada juga beberapa negara yang belum memiliki pengaturan hukum persaingan usaha secara khusus dan lembaga pengawasnya. Sementara itu, beberapa negara yang sudah memiliki pengaturan hukum persaingan usaha tersebut, namun masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengaturannya di masing-masing negara. Dengan adanya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015, maka negara anggota ASEAN akan mendapatkan dampak-dampak dari rencana tersebut terhadap hukum persaingan usaha, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha dan harus melakukan harmonisasi terhadap pengaturan tersebut di negara anggota ASEAN."

"Tesis ini membahas kebijakan publik pasar tunggal dan basis produksi ASEAN untuk produk Elektronika terhadap daya saing nasional dengan studi kasus lampu swaballast. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk elektronika, merupakan bagian dari komitmen kuat para pemimpin ASEAN dalam mewujudkan komunitas masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan publik berupa regulasi teknis yang tepat bagi industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri. Tujuan utama tesis ini ialah memberikan rekomendasi alternatif skenario regulasi teknis yang efektif dan cerdas kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Tesis ini menggunakan metode trade-off sebagai alat analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan, dari ketiga alternatif skenario kebijakan, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri menjadi prioritas utama dengan bobot 62,32%. Selanjutnya, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri sebagai prioritas kedua dengan bobot 23,95%. Prioritas skenario kebijakan terakhir yaitu regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan bobot 13,72%.

---

The focus of this thesis is to analyse public policy on the implementation of ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product for National?s Competitiveness which case study is swaballast lamp. ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product is a part of strong ASEAN Leaders? commitment in realizing ASEAN Economic Community in 2015. For this reason, Indonesia government need to develop a good public policy for domestic industry and conformity assessment body. The main purpose of this thesis is to provide the alternative recommendation of technical regulation to government in improving national competitiveness. This thesis uses trade off method as a tool of its analysis.Result of research shows that based on three public policy alternatives, technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement taking into account of capability of domestic industry and conformity assessment body would be the most priority with score 62,32%. Then, followed by technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement regardless capability of domestic industry and conformity assessment body would be second priority with score 23,95%. The last priority is technical regulation which is not in line with provision of AHEEERR agreement with score 13,72%."

"Tesis ini membahas pengaruh kompetisi terhadap stabilitas perbankan dibeberapa negara ASEAN, diantaranya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,dan Filipina. Temuan utama tesis ini adalah seluruh negara ASEAN 5 memilikitingkat persaingan yang terkonsentrasi dengan ditandai oleh nilai Boone yangpositif. Namun demikian, peneliti tidak menemukan pengaruh kompetisi yangsignifikan terhadap stabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat stabilitasnegara ASEAN 5 lebih dimotivasi oleh kebijakan bank sentral masing-masingnegara yang cenderung memproteksi pasar perbankan dalam negeri.Namun demikian, peneliti menemukan pengaruh kompetisi yangsignifikan terhadap stabilitas ketika peneliti mempertimbangkan variabellikuiditas. Bank dengan level likuiditas yang tinggi dan rendah dapat memperkuatpengaruh kompetisi terhadap stabilitas secara negatif signifikan, yaitu dimanasemakin kompetitif suatu sistem perbankan, maka semakin tidak stabil lingkunganperbankannya. Hal ini berimplikasi penting bagi regulator untuk mengembangkanaturan mengenai tingkat likuiditas bank yang tepat sehingga mendorong kondisiperbankan yang stabil.

---

This study explores the impact of bank competition on banks’ stability in

fiveSouth East Asia countries, such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand,

and Philippines. The main finding of this study is that all of those countries have

concentrated competition level which indicated by the positive value of Boone

indicator.However, this study did not find significant impact of competition to

stability. That is caused by central bank’s regulations which protect the domestic

banking instead of the competition itself.

On the other hand, researcher found significant impact of competition to

stability when liquidity level is considered. High and low liquidity banks enhance

competition impact significantly negative to stability. It shows that the more

competitive banking system the more unstable banking environment. These leadto

an important implication that regulator need to develop policies related to

liquidity level stabilizing the banking system"

"Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap sektor pertanian di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor pertanian di Indonesia. Pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama peningkatan perkenomian Indonesia. Dalam subsektor holtikultura yang merasakan dampak yang paling signifikan dengan melonjaknya impor dari China, dan dalam subsektor perkebunan yang merasakan dampak positif dari pemberlakuan ACFTA ini karena permintaan ekspor dari China semakin meningkat. pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi produk pertanian di Indonesia akibat dari dampak ACFTA ini.

---

The focus of this thesis is the impact of the validity into force of the ASEANChina Free Trade Area towards the agricultural sector in Indonesia. ACFTA gradually led to the validity of new problem to the agricultural sector in Indonesia. The agricultural sector should be a major increase in Indonesian economy. In the education subsector feel the impact the most significant with skyrocketing imports from China, and in a sense the subsector estates had a positive impact of the validity of this because of the export request ACFTA China was increasing. Government has an important role in protecting agricultural products in Indonesia as a result of ACFTA."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh macroeconomic uncertainty dan financial uncertainty dari Amerika Serikat terhadap pasar modal saham konvensional dan saham syariah di emerging markets, Amerika Serikat dan ASEAN 5 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Data yang digunakan dari tahun 2002 sampai dengan 2017. Ada 4 metode asset pricing yang digunakan yaitu Fama-French 3 Factor Model, Carhart 4 Factor Model, Fama-French 5 Factor Model, dan Bali, Brown and Tang model. Dalam penelitian ini, digunakan 3 jenis metode olah data. Pertama menggunakan ordinary least square untuk melihat bagaimana pengaruh uncertainty Amerika Serikat. Yang kedua dan ketiga yang dilakukan adalah robustness check yaitu mengolah data dengan ARCH/GARCH dan mengurangkan indeks pasar modal dengan treasury bills rate. Hasil penelitian ini, yang pertama menyatakan bahwa macroeconomic uncertainty dari Amerika Serikat secara signifikan memengaruhi pasar modal saham konvensional emerging markets, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Yang kedua, financial uncertainty dari Amerika Serikat secara signifikan memengaruhi pasar modal saham konvensional emerging markets dan Singapura jika mengunakan metode French 5 Factor Model dan Bali, Brown and Tang model. Yang ketiga, macroeconomic uncertainty dari Amerika Serikat secara signifikan memengaruhi pasar modal saham syariah emerging markets, Singapura dan Malaysia. Yang keempat, financial uncertainty dari Amerika Serikat secara signifikan memengaruhi pasar modal saham syariah Singapura jika menggunakan model French 5 Factor Model dan Bali, Brown and Tang model.

---

This study analyzes the impact of macroeconomic uncertainty and financial uncertainty from the United States on conventional stock market and Islamic stocks in emerging markets, the United States and ASEAN 5, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines. The data was used from 2002 to 2017. There were 4 asset pricing methods used, namely Fama-French 3 Factor Model, Carhart 4 Factor Model, Fama-French 5 Factor Model, and Bali, Brown and Tang model. In this study, 3 types of data processing methods were used. The first one used was ordinary least square to see how the United States uncertainty affects. The second and third conducted is robustness check, namely processing data with ARCH/GARCH and subtracting stock market index with treasury bills rate. The results of this study, the first stated that macroeconomic uncertainty from the United States significantly affected the conventional stock market of emerging markets, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and the Philippines. Secondly, financial uncertainty from the United States significantly affected the conventional stock market of emerging markets and Singapore if using the French 5 Factor Model and Bali, Brown and Tang models. Third, macroeconomic uncertainty from the United States significantly affected the Islamic stock market in emerging markets, Singapore and Malaysia. Fourth, financial uncertainty from the United States significantly affected the Islamic capital markets of Singapore if using the French 5 Factor Model and Bali, Brown and Tang models."

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."