Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses globalisasi dibidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional dewasa ini telah memberikan dampak yang cukup luas, antara lain dengan semakin menghilangnya batas-batas wilayah suatu Negara. Kedua proses tersebut telah mendorong banyak perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara-negara maju untuk beroperasi diberbagai negara dan memasarkan produknya ke pasar Negara-Hegara lain. Hal tersebut pada akhirnya memicu persaingan yang semakin ketat antara dunia usaha.Saat ini fenomena ini terjadi hampir di berhagai belahan dunia, tak terkecuali di Negara Indonesia. Menyikapi perkembangan dibidang perekonomian tersebut, pelaku usaha berusaha meningkatkan daya saingnya dengan melakukan efisiensi diberbaqai bidang. Langkah-langkah efisiensi dibidang proses produksi, manajemen, ketenagakerjaan, permodalan dan lain-lain dikakukan dalam upaya agar tetap dapat bertahan ditengah ketatnya persaingan usaha.Dari beberapa langkah efisiensi yang dapat dilakukan, tindakan penggabungan usaha merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh suatu perusahaan. Penggahungan usaha merupakan suatu langkah memperkuat permodalan, manajemen, pemasaran dan tenaga kerja dengan cara menyatukan keunggulan-qpggulan yang dimiliki beberapa perusahaan menjadi satu kekuatan baru.Ditinjau dari segi hukum, penggabungan usaha mengakibatkan hapusnya badan human dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima penyerahan segala hak dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri tersebut. Beberapa keuntungan dapat dipetik dari langkah penggahungan usaha ini meskipun. tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ekses negatif dari penggabungan mungkin dapat timbul.Selain menganalisis akibat hukum dari tindakan penggabungan usaha, tesis ini juga mengungkapkan berbagai keuntungan maupun ekses negatifnya dari suatu tindakan penggabungan. Lebih lanjut, tesis ini juga berusaha menawarkan solusi yang dapat diambil untuk mengeliminir ekses negatif tersebut."

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."

"Kita mengenal bentuk jaminan benda bergerak selain lembaga gadai digunakan juga lembaga fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu obyek jaminan fidusia adalah barang persediaan (barang dagangan). Jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang sering diterapkan di dalam pemberian kredit mengingat kebutuhan yang sangat terasa di dalam lalu lintas perdagangan. Kontruksi dari fidusia itu sendiri adalahpenyerahan kepercayaan hak kepemilikan dari debitur kepadakreditur dengan perjanjian bahwa apabila debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada debitur. Dalam hal ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur untuk keperluan usaha maupun keperluan sehari-hari. Pada dasarnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (perjanjian kredit). Didalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas barang persediaan diawali dengandibuatnya perjanjian kredit baik dengan akta notaril maupun akta di bawah tangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dengan didaftarnya jaminan fidusia maka keluarlah sertifikatfidusia sebagai jaminan bagi kredifur. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya termasuk dalam hal debitur dinyatakan pailit. Di dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas barang persediaan mengalami beberapa kendala yang dapat merugikan bank sebagai kreditur, antara lain bukti kepemilikan tidak kuat dan barang persediaan merupakanbarang bergerak yang mudah dipindah-pindahkan sehingga debitur yang tidak mempunyai itikad baik dapat melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk melindungi kreditur maka barang persediaan hanya dapat dijadikan jaminan tambahan untuk kredit jangka pendek."

"Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia merupakan hasil perjuangan politik yg dipengaruhi berbagai variabel, baik itu variabel sosial, politik, budaya, agama, keamanan, pendidikan maupun hukum."