Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi proyek merupakan bahasan kompleks. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, serta ruang lingkup yang berbeda tergantung pada pihak-pihak yang terkait dengan benefit dan cost dari proyek yang bersangkutan. Sebagai distributor semen utama di daerah Sumatera bagian Selatan, PTSB memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada para pemegang sahamnya, tetapi juga kepada masyarakat. Dalam kasus PTSB ini, evaluasi dilakukan pada pertengahan proyek. POPT, demikian proyek tersebut disingkat, merupakan proyek survival bagi PTSB. Pelaksanaan tahap pertama dari proyek ini, atau POPT I, berjalan dengan lancar. Target proyek dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan, bahkan tanpa sengaja ditemukan suatu inovasi baru yang memberikan kontribusi berharga bagi industri semen. Saatnya untuk merampungkan proyek ini. Namun, badai krisis moneter memaksa manajemen PTSB untuk menghentikan POPT II di tengah jalan. Manajemen dihadapkan pada kenyataan, jika proyek tidak dilanjutkan perusahaan dapat terancam bangkrut, karena tidak mampu melunasi hutang proyek yang membengkak. Di samping itu, Social & Economic cost yang cukup besar harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jika perusahaan ditutup. POPT harus dilanjutkan. Namun, membengkaknya biaya proyek menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menurun. Restrukturisasi finansial perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian proyek dapat dilanjutkan dengan proyeksi yang menguntungkan."

"Dunia keuangan dan perbankan, khususnya perkreditan dewasa ini telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap tersebut didalam Paket kegiatan ini. Pengendalian dan pengawasan merupakan tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan dikeluarkannya Kebijaksanaan 29 Mei 1993 atau yang lebih dikenal dengan PAKMEI 1993. Dalam Pakmei ini diwajibkan kepada semua bank untuk memberikan kreditnya sebesar 20% dari total kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut kepada pengusaha kecil melalui Kredit Usaha Kecil (KUK), kecuali bagi bank-bank asing dan bank campuran yang 50% kreditnya diberikan untuk ekspor. Peraturan ini dikeluarkan karena ada kecenderungan dari bank-bank yang enggan untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil melalui KUK karena resiko tinggi, yaitu resiko kredit macet. Sehubungan dengan hal itu maka kepada bank yang memberikan kredit bagi pengusaha kecil melalui Kredit Usaha Kecil di perbolehkan untuk mengasuransikan kredit tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia. Asuransi kredit ini dimaksudkan agar bank tidak segan-segan untuk memberikan kredit kepada para pengusaha kecil karena apabila beralih terjadi kredit macet maka resiko tersebut kepada penanggung, yakni PT. Asuransi Indonesia. Penanggung, dalam hal ini PT. Asuransi Indonesia akan menanggung kerugian yang diderita bank sebesar 80% dari sisa baki kredit yang macet. Jadi bank tidak harus menanggung seluruh kerugian yang dialami dari adanya kredit macet. Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 ini dikeluarkan untuk membantu para pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan dan memajukan usahanya. Asuransi kredit ini merupakan salah satu jaminan atas pinjaman kredit, dan ini merupakan salah satu alternatif bagi bank untuk mengamankan kredit yang telah dikeluarkan bagi para pengusaha kecil."