Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan menyampaikan daftar tersebut ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.Tesis ini membahas akibat hukum terhadap akta wasiat dalam hal Notaris melalaikan kewajiban tersebut, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 yang menyatakan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat apabila Notaris melalaikan kewajiban ini adalah akta wasiat tersebut kehilangan otentisitas dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah kurang tepat.

---

Notary are public officers authorized to make authentic deeds and any other authorities referred to in Notary Acts. One of such authority of a Notary is to make a testament. In the process of making a testament, the role of the Notary is not limited to after the testament was made, because a Notary still has an obligation that must be met in accordance with the law, one of which is an obligation to make a register of the relevant documentation of the testament and to report the register to the Center of The Testament Register of the Ministry of Law and Human Rights no later than five 5 days on the first week of the following month.

This thesis discusses about the legal consequences of the testament in the case that the Notary neglects these obligations, and also analyze the ruling of the Indonesia Supreme Court Number 320 K Pdt 2013, which rules that the testament in that case is null and void. The method used in this thesis is a literature research with juridical normative approach.

The results of this research can be concluded that the legal consequences of the testament in which the Notary did not fulfil his obligations is that the testament will loses its authenticity and only has the strength of an evidence as an un notarized deed, and the Supreme Court Ruling was not appropriate in accordance to the law."

"Buku ini menguraikan mengenai daftar atau index dari Babad Tanah Jawi (proza) oleh Meinsma J.J. Lampiran 1. Berupa ringkasan isi dari Babad Tanah Jawi; Lampiran 2. Serat Pustaka Raja Puwara pada masa Paku Buwana II; Lampiran 3. Serat Raja Kapakapa; Lampiran 4. Serat Wadu Aji; Lampiran 5. Perjalanan orang-orang Belanda ke Mataram."

"ABSTRAKKonflik kehutanan umumnya dikarenakan adanya ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam, tumpang tindih, administrasi penggunaan tanah yang kurang baik, dan penegakan hukum yang lemah.Konflik penggunaan tanah dapat mengganggu tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah yang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan tanah.Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan HTI Register 45 yang buruk sebagai aspek yang paling berpengaruh terhadap adanya potensi konflik. Buruknya pengelolaan akan mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah-tanah perkebunan yang tidak digarap untuk kepentingan pribadinya. Ditinjau dari aspek sosial, HTI yang berpotensi konflik tinggi adalah masyarakat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi dan penguasaan lahan pertanian yang sempit. Ditinjau dari aspek fisik, Kawasan yang berpotensi konflik adalah kawasan yang memiliki tanah yang belum digarap, memiliki aksesibilitas yang baik dan memiliki harga tanah yang tinggi.

---

ABSTRACT

Forestry conflict are generally due to the inequality of control over land and natural resources, overlapping, chaotic administration of land use, and weak law enforcement.

Land use conflicts in the plantation sector can interfere with development goals national. On the other hand, population growth and poverty lead to increased land requirements that become factors causing land use conflicts.

The results showed HTI management register 45 bad as the most influential aspects against any potential conflict. Poor management will encourage people to use the estate lands are not cultivated for personal use. Judging from the social aspect, HTI high conflict potential is communities with a high population density, high levels of poverty and narrow agricultural land tenure. Judging from the physical aspect, which potentially conflict area is the area that has not been tilled land, has good accessibility and has a high land prices."

"ABSTRAKPenelitian ini membandingkan dampak alokasi anggaran antara daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan tidak langsung dan dampaknya terhadap pendapatan per kapita daerah. Alokasi anggaran menggunakan total belanja, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menggunakan data kabupaten dan kota di Indonesia pada kurun waktu 2005-2010. Secara empiris hasil estimasi dengan menggunakan Pooled Least Square secara umum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita daerah antara rezim dengan pilkada langsung versus tidak langsung di Indonesia. Namun terjadi perbedaan signifikan dalam hal total belanja di Pulau Sumatera dan belanja langsung serta belanja tidak langsung di Pulau Jawa dan Bali antara rezim pilkada langsung versus tidak langsung dengan kecenderungan bahwa dampak alokasi anggaran terhadap pendapatan per kapita pada rezim pilkada langsung lebih rendah bila dibandingkan rezim pemilihan tidak langsung.

---

ABSTRACT This study compares the impact of budgetary allocations between regions that have directly and indirectly elected regional heads and their impact on local per capita incomes. Budget allocation uses total expenditure, direct expenditure and indirect expenditure. Using district and city data in Indonesia during the period 2005 2010. Empirically the estimates using Pooled Least Square generally do not show a significant difference in budget allocation to per capita income between regimes and direct and indirect local elections in Indonesia. However, there were significant differences in total spending on Sumatra Island and direct expenditure and indirect spending on Java and Bali between direct and indirect election regimes with the tendency that the impact of budget allocations on per capita revenues on direct election regimes is lower than election regimes indirect. "