Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada kenyataannya menunjukkan bahwa usaha Bank dalam membantu pengusaha kecil melalui kredit sering kali mengalami berbagai hambatan, yang berpangkal dari kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pihak yang memerlukan kredit. Menyadari akan hal tersebut, maka Bank berusaha agar ada pihak lain yang bersedia betindak sebagai penjamin , sehingga Bank dapat memberikan kreditnya kepada pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu menyediakan jaminan yang cukup. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tentang Penyertaan Moda l Negara R.I . untuk pendirian perseroan dalam bidang Perasuransian kredit, maka berdirilah PT. Asuransi Kredit Indonesi a (PT. Askrindo). Dengan adanya PT. Askrindo sebagai penanggung yang bersedia menanggung kerugian yang diderita oleh Bank, maka Bank dapat menggunakan jasa pertanggungan dari PT. Askrindo. Dan PT. Askrindo dalam menjalankan fungsinya tersebut, akan membuat Perjanjian Asuransi Kredit (PAK), yang mengatur hubungan hukum antara PT. Askrindo sebagai pihak penanggung dan Bank sebagai pihak tertanggung dengan kredit Bank sebagai obyek yang dipertanggungkan."

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang XYZ adalah merupakan salah satu Cabang Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah Kredit Usaha Kecil yang ditujukan untuk para pengusaha ritel.Permasalahan utama Bank BNI Cabang XYZ adalah menurunnya performance kredit usaha kecil sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 serta bagaimana agar perusahaan mampu meningkatkan pangsa pasar di kemudian hari mengingat prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20 % dari total kredit yang disalurkan. Penelitian ini di awali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BNI Cabang XYZ, dimana dalam menganalisis tersebut di gunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk memberikan bobot derajat kepentingan setiap faktor, sedangkan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ digunakan metode General Electric Matrix.Hasil dari pengujian PHA dan General Electric Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ berada pada set V yaitu Hold and Maintain (bertahan dan membangun), sesuai dengan posisi bersaing perusahaan menurut Fred R David dapat direkomendasikan bahwa strategi alternatif perusahan adalah pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat dan diversifikasi horizontal.Berdasarkan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ disertai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan, maka strategi alternatif yang paling cocok bagi Bank BNI Cabang XYZ adalah strategi pengembangan pasar, mengingat pasar masih belum jenuh dan mempunyai prospek baik di masa mendatang."

"Krisis perbankan di Indonesia masih belum pulih walaupun pemerintah telah melaksanakan rekapitalisasi perbankan flaSlOflal dengan memindahkan kredit-kredit macet perbnkan baik kredìt korporasi maupun kredit usaha kecil dan menengah dengan pagu di atas Rp. 5 milyar ke hadan khusus yang dibentuk yaitu Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN). Namun cara ini ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya karena masih banyaknya kredit bermasalah yang ada di perbankan terutama berasal dari sektor usaha kecil dan menengah dengan jumlah debitur yang banyak dan dengan beraneka ragam permasalahan yang berbeda-beda, untuk merestrukturisasi kredit kredit tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Penulis tertarik untuk mendalami salah satu jenis usaha yang jumlah debiturnya cukup banyak dan memiliki kharakteristik yang sama yaitu usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dalam hal ini adalah PT. XYZ. Pembahasan berbagai skenario pola restrukturisasi akan dievaluasi pada perusahaan ini. Dari perusahaan ini akan didentifikasi penyebab terjadìnya tunggakan dan penyelesaiannya, untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Selain itu dicari pola restrukturisasi yang sesuai dan membandingkannya dengan kebiasaan di bank M. Sebagian besar pola restruktunisasi yang dilakukan untuk debitur usaha kecil dan menengah adalah dengan memperpaniang jangka waktu kredit. menurunkan tingkat suku bunga dan menjadwal tuggakan bunga yang telah terjadi sesuai kemampuan cash flow debitur. Namun seringkali pelaksanaannya tidak berjalan, sehingga program restrukturisasinya perlu ditinjau ulang bahkan sampai berkali-kali. Hal inilah yang menyita tenaga dan waktu petugas bank. Selain itu pola restrukturisasi ini tidak mengutamakan pengembalian pokok kredit, sehingga penyelesaian permasalahan tidak tuntas. Apabila restrukturisasj gagal ditengah jalan, maka bank akan terbebani lagi dengan biaya PPAP sebesar pokok kredit semula (karena tidak ada cicilan). Dengan dasar tersebut penulis tertarik untuk mencuri suatu pola umum restrukturisasi yang lebih baik. Pola restrukturisasi alternatif yang akan penulis bahas melakukan pendekatan berdasarkan kemampuan cash flow debitur, dan dana yang tersedia tersebut digunakan untuk mengurangi pokok kredit terlebih dahulu, kemudian sisa dana tersebut untuk membayar bunga kredit baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan pola ini permasalahan debitur dapat tuntas tertangani, minimal mengurangi beban bunga debitur. Apabila restrukturisasi gagal ditengah jalan, maka bank akan terbebani dengan biaya PPAP yang lebih kecil karena pokok kredit telah berkurang dengan adanya cicilan. Sebagai pengontrol kebijakan restruktunisasi yang diberikan, dilakukan dengan cara menean present value dan total penenimaan pokok dan bunga dikurangkan dengan jumlah pokok dan tunggakan bunga saat restrukturisasi dilakukan, kemudian ditambahkan dengan release PPAP yang terjadi sebagai akibat peningkatan kolektibilitas debitur, sehingga diketahui apakah restrukturisasi tersebut rugi atau menguntungkan. "