Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebanyak 518 pegawai yang bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual, dan untuk kepentingan penelitian tersebut di ambil sampel sebanyak 84 responden untuk mengisi kuisioner. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel terikat adalah Kinerja Pegawai (Y).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

This research aims at explaining the influence of organization culture and work motivation to the performance of employee at Directorate General of Intellectual Property Rights. Around 518 employees to work at Directorate General of Intellectual Property Rights, and for the research take a sample 84 respondent to fill the questioner. Analysis Method used linier regression which is Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) for the independent variable, and Performance employee (Y) is the dependent variable.This research it shows had significant influence from the independent variable Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) to dependent variable Performance employee(Y) at Directorate General of Intellectual Property Rights."

"ABSTRAKBagi organisasi publik seperti institusi pemerintahan, mengatur Sumber Daya Manusia adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja para pegawai diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifkasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai terkait kebijakan relokasi kerja, salah satu kebijakan dalam pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sampel dari 178 responden pegawai DJPb digunakan. Kuesioner digunakan sebagai alat metode pengukuran kuantitatif untuk mengukur hubungan antara faktor-faktor terkait relokasi kerja serta tingkat kepuasan pegawai. Faktor-faktor tersebut antara lain : peningkatan karir, kompensasi dan dukungan organisasi, preferensi lokasi; pertimbangan keluarga serta sosialkultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan dukungan organisasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan tingkat kepuasan kerja, sedangkan preferensi lokasi dan aspek sosial kultural secara statistik mempengaruhi kepuasan kerja pada tingkat yang "moderat". Selanjutnya penelitian ini dapat berdampak pada bagaimana memformulasikan kebijakan relokasi kerja yang tepat, terlebih lagi bagi institusi pemerintahan. "

"Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pengawasan dalam self assessment system. Fungsi tersebut dijalankan dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neri Sipil (PPNS). PPNS memiliki wewenang yang berbeda dengan PNS lainnya dilingkungan DJP sehingga rekrutmen, seleksi dan pengembangannya dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak (Ditinteldik).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen dan seleksi PPNS, untuk mengetahui dan menganalisis program pengembangan PPNS, dan untuk menganalisis cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan pengembangan PPNS.Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebelum adanya Dit Inteldik, rekrutmen dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh pimpinan, tanpa proses seleksi yang jelas. Setelah menjadi Ditinteldik, rekrutmen dilakukan lebih terbuka dengan memanfaatkan media internal dan seleksi dilakukan dengan berbagai tahapan, namun belum berdasarkan analisis yang menyeluruh tentang kualifikasi yang ideal untuk PPNS dan jumlah yang paling tepat untuk kebutuhan PPNS.Pengembangan PPNS telah dilakukan sejak awal adanya PPNS di lingkungan DJP, namun hanya diklat yang mendasar untuk membekali PPNS dengan pengetahuan berkaitan dengan wewenangnya. Pengembangan yang dilakukan belum didahului dengan analisis kebutuhan pengembangan, kebutuhan organisasi DJP dan juga pengembangan individu PPNS.Permasalahan yang dihadapi dalam rekrutmen, seleksi dan pengembangan PPNS berawal dari belum adanya perencanaan dan analisis yang matang tentang pengelolaan kegiatan manajemen SDM, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk rekrutmen dan seleksi PPNS. DJP sebaiknya segera melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja agar dapat merencanakan pengelolaan PPNS yang lebih baik, mulai dari merekrut, menyeleksi, dan pengembangan yang sebaiknya dilakukan.Untuk pengembangan diperlukan juga analisis kebutuhan pengembangan yang akan menghasilkan informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pendidikan apa yang paling mendesak untuk dilakukan. Setelah 26 tahun berlakunya self assessment system, sudah saatnya DJP lebih meningkatkan law enforcement melalui penyidikan, agar dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak.

---

Directorate General of Taxes (DJP) has the monitoring function in self assessment system. This function work with some activities such as investigating criminal action tax. The investigation can only be executed by PPNS. PPNS has difference authority with other PNS in DJP so the management of PPNS resource held by a directorate of Intelligence and Investigation Taxes (Ditinteldik). The wide authority for PPNS need the right person to execute this job. The process to recruit the qualify PPNS start from recruitment, selection, and development.The purpose of this research are to know and analyst the recruitment and selection process, to know and analyst the development program of PPNS, and to analyst the method to solve the problem in executing the recruitment, selection and development of PPNS in the Directorate of Intelligence and Investigation in DJP.The method used in this research is descriptive with the qualitative method. Before the project of Ditinteldik, recruitment was executed by direct appointment by the director without the selection process. After the project of Ditinteldik, recruitment is executed using the internal media and the selection process have some steps, but not using the comprehensive analysis of the ideal qualification for PPNS and the exact need of PPNS. The development of PPNS already made from the beginning of PPNS, but only in the form of short course to provide basic knowledge that have a relation to their authority. After the Ditinteldik, the development made more intensive but doesn?t precede with the analyst of development needs, DJP organization needs, and also PPNS personal development. PPNS development should ideally cover the PPNS development as personal employee achievement, organization Ditinteldik development and common DJP.The problem occured in recruitment, selection and development of PPNS in DJP started from no planning and proper assessment about management of human resources, so the problem solving of this case is to analyst the position and workload in the process of recruitment and selection of PPNS. The need assessment make the guided development, systematic and efficient. It's better for DJP to do the job analysis and workload analysis soon so that DJP can make plan to controll better PPNS.For the development, it is also important to have needs assessment development that result the information about urgent training and education needs. The ideal development can develop the personal PPNS and also DJP organization. After 26 years if self assessment system, it's time for DJP to upgrade law enforcement through investigation to give someone?s lesson to the tax payer."

"Efektifitas Diklatpim Tingkat III terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi "X" selama ini belum pernah diadakan evaluasi. Selama ini Diklatpim Tk. III berjalan begitu saja seakan-akan sebagai suatu keharusan yang harus diemban oleh setiap pegawai yang akan atau sudah duduk di jabatan struktural eselon III. Selama ini evaluasi terhadap Diklatpim Tk. III yang dikaitkan dengan kinerja pegawai belum dilakukan, sedangkan sebetulnya hal tersebut sangat penting untuk dilakukan.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara temyata memang ada beberapa keluhan baik dari atasan peserta Diktat ataupun peserta sendiri mengenai efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap peningkatan kinerja. Selama ini memang ada evaluasi tetapi yang berkisar pada penyelenggaraan Diklatpim TK. III saja.Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis berusaha untuk memberikan alternatif salah satu pemecahan masalahnya yaitu dengan mempertimbangkan level-level evaluasi pelatihan sesuai teori Five Level Framework dari Phillips. Untuk mengetahui efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap kinerja, maka perlu diadakan evaluasi terhadap program dimaksud dikaitkan dengan kinerja. Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi Diklatpim Tk. III bagi pegawai yang akan mengikuti Diklatpim Tk. III. Evaluasi Diktat menurut penulis dengan membuat suatu bentuk evaluasi minimal di level 3 yaitu Job application. Metode yang dipakai dalam mengevaluasi adalah dengan Pretest dan Postest. Yaitu evaluasi tersebut diberikan kepada pegawai sebelum mengikuti Diktat dan setelah mengikuti Diktat dan pada pegawai yang sama. Untuk lebih mengembangkan sistem evaluasi ini, dilakukan sosialisasi baik kepada atasan maupun pegawai sehingga diharapkan evaluasi level 3 dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai. Rancangan evaluasi ini diharapkan pula dapat menjadi tahap awal bagi pengembangan sistem evaluasi Diklat-diklat di Pemerintah Daerah Provinsi "X"."

"ABSTRAKAdministrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sayangnya karakter birokrasi yang hirarkis, formalistis dan terspesialisasi seringkali menjadi kendala bagi Administrasi Negara untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, bahkan rentannya organisasi birokrasi dari pengaruh politik seringkali memperburuk citra kinerja birokrasi yang berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur birokrasi, baik melalui jalur-jalur yang sudah disediakan dalam aturan kepegawaian maupun melalui inisiatif aparatur untuk meningkatkan motivasi, cara kerja, pendidikan dan sebagainya secara personal. Meski memiliki beberapa kelemahan, kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2005 sampai 2009 perlu dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi Administrasi Negara di Indonesia, tentunya jika diimbangi dengan berbagai upaya strategis peningkatan kapasitas aparatur, sehingga nantinya akan membentuk Administrasi Negara dengan kapasitas memadai dan mampu mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, terjangkau, tidak berbelit-belit dan bersahabat, sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Administrasi Negara. Otonomi Daerah juga memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas Administrasi Negara melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting bagi aparatur di daerah, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif yang didukung oleh data bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan untuk membuat kajian mengenai kapasitas sumber daya aparatur birokrasi menjadi lebih komprehensif."

"Penelitian ini dilakukan di Biro Kepegawaian Sekre¬tariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau hubungan tingkat peme - nuhan kebutuhan fisiologis, sosial, keamanan, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri terhadap semangat kerja pe¬gawai Biro Kepegawaian sekretariat jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, diguna¬kan metode penelitian deskriptif analitis-dengan sampel se¬banyak 100 responden melalui teknik pengambilan sampel se¬cara berkelompok (cluster sampling).Sedangkan untuk menganalisa data digunakan uji sta¬tistik I?ank Kendali ('t ) pada taraf uji L 0,05. Melalui uji statistik tersebut diketahui bahwa tingkat signifikan¬si untuk tingkat pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah se¬besar 1,5676595? atau p (HO) = 0,0559, untuk tingkat peme¬nuhan kebutuhan sosial sebesar 1,372361391 atau p (HO) - 0,0853, untuk tingkat pemenuhan kebutuhan akan keamanan sebesar 1,19259208 atau p (HO) =0,1170, untuk tingkat pe¬menuhan kebutuhan akan penghargaan sebesar 1,70033625 atau P (HO) = 0,01*1*6, dan untuk tingkat pemenuhan kebutuhan ak¬tualisasi diri sebesar 2,36181972 atau p (HO) = 0,0091.Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antara tingkat pemenuhan kebutuhan fisiologis, sosial, dan kebutuhan keamanan dengan semangat kerja seseorang. Sebaliknya terdapat hubungan atau penga - ruh antara tingkat pemenuhan kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri dengan semangat kerja seseorang."

"Tujuan penelitian adalah menganalisa adanya pengaruh Keterampilan TI dan Kecerdasan Emosi terhadap Daya Saing PNS dalam Implementasi Sistem e-Procurement pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Departemen PU. Metodologi penelitian secara kuantitatif dengan metode survey. Responden penelitian adalah PNS yang bekerja di Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, dengan sampel sebanyak 80 orang terpilih secara acak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, bahwa ada pengaruh positif dari Keterampilan TI sebesar 39.7 %, Kecerdasan Emosi sebesar 31.8 % dan secara bersama ? sama adalah sebesar 54.5 % terhadap Daya Saing PNS.

---

The purpose of this research is to analyze the affection of IT Skills and Emotional Intelligence towards the Government Civil Workers Competitiveness in the Implementation of e-Procurement System of Goods/Services Procurement Process at the Department of Public Works. The research methodology conducted a quantitative research with a survey method. The respondents are the workers at the Directorate General of Cipta Karya, Department of Public Works with total sample of 80 people, selective randomly. The research outcome discovered that there is a positive affection for 39.7% of IT Skills, 31.8% of Emotional Intelligence and 54.5% of both towards the Government Civil Workers? Competitiveness."

"Dalam rangka mencapai tujuan, pimpinan organisasi selalu berusaha mengelola SDM dan potensi yang dimilikinya secara optimal, namun upaya mengelola SDM tersebut bukanlah hal yang mudah, karena tidak semua pimpinan memiliki dan memahami strategi menggerakan bawahan, sehingga yang timbul kemudian adalah hal-hal yang kontraproduktif dan benturan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan pegawainya. Sering terjadi pula, karena kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada pegawai mengenai tujuan organisasi, maka tercapainya tujuan organisasi dianggap sebagai prestasi pimpinan dan bukan tanggungjawab seluruh pegawai organisasi tersebut.Beberapa variabel sentral yang sangat mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu antara lain perilaku atau gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi, ia baik masing-masing maupun secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai.Pokok permasalahan yang diteliti, adalah menyangkut apakah variabel-variabel bebas seperti gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi tersebut, dapat mempengaruhi kinerja pegawai baik masing-masing atau secam bersama-sama. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, adalah bahwa kinerja yang baik seharusnya dilandasi antara Iain oleh gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi yang baik pula.Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit eselon I baru Departemen Keuangan, yang dibentuk sebagai amanat reformasi manajemen keuangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang strategis di bidang keuangan negara khususnya yang menyangkut perbendaharaan negara. Tugas pokok dan fungsi yang strategis tersebut seyogianya didukung dengan SDM yang berkemampuan baik secara konseptual maupun teknis.Hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti, sehingga dalam penulisan tesis ini mengambil judul "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan". Penelitian ini, adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu untuk menjelaskan apakah variabel-variabel bebas gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi mempunyai hubungan/pengaruh terhadap kinenja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan jumlah 2.152 pegawai, dan yang diambil sampel sebanyak 240 pegawai dengan teknik cluster random sampling.Hasil penelitian secara keseluruhan, temyata persepsi responden menyatakan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Persepsi responden yang menyatakan skor kurang baik hanya sebagian kecil, yaitu sekitar kurang lebih 3 %. Namun, walaupun persepsi negatif tersebut hanya sebagian kecil, hal ini perlu mendapat perhatian pimpinan agar dikemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif.

---

In the attainment of organizational goals, the management always attempted to manage its human resources and all its potentials optimally. However, it was not an easy task because not all management possessed and understood the strategies to actuate their subordinates. Instead they caused such problems as counterproductive acts, and conflicts of interests between those of the organization and those of the individual employees. This was often caused by the lack of communication and approach to the employees about the organizational goals. This resulted in the employees having false perceptions towards the organizational goals achievement, i.e. they thought that it only benefitted the management not them. This false perceptions caused them to deny their responsibility to achieve the organizational goals.

Several central variables that really influenced the employees' performance, i.e. amongst others were leadership styles or behaviours, motivation and organizational culture either individually or simulatenously they could influence the employees' performance.

The key issues researched were related with as to whether such free variables as leadership styles, motivation and organizational culture could influence their employees' performance either individually or simultaneously. The concept of this research was good performance should be based amongst others on the good leadership styles, motivation and conducive organizational culture.

The Directorate General of Treasury as one of the new echelon I work units in the Ministry of Finance, which was established as a mandate of the finance management reform and has strategic tasks and functions in controlling State Finance particularly anything that are related with state treasury. Such strategic tasks and functions should be supported by skilled manpower both conceptually and technically.

The above mentioned aspects were worth researching. Therefore the thesis entitled ?Impacts of Leadership Styles, Motivation and Organizational Culture Towards Employees? Performance in the Directorate General of Treasury".

The method used in this research was descriptive correlational that was intended to justify such free variables as leadership styles, motivation and organizational culture having some impacts towards the employees' perfomiance in the Directorate General of Treasury. The population of the research were 240 out 2,152 (11.15%) personnel ofthe Directorate General of Treasury at the central level as samples with cluster random sampling.

The research findings as a whole showed that the free variables of leadership style, motivation and organizational culture proved to have significant impacts towards the employees' performance. The respondents who gave low scores were the minority, i.e.. approximately 3%. Although the percentage was small, the management should necessarily pay attention to it, so that it would not create counterproductive matters in the future."