Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai asas keadilan dan kepastian hukum terhadap perlakuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha sebagaimana diatur dalam PP.51/2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembedaan tarif PPh bagi penyedia jasa yang tidak bersertifikasi tidak memenuhi asas keadilan. Perbedaan tarif tersebut lebih didasarkan kepada perbedaan subjek pajaknya, bukan berdasarkan perbedaan kemampuan membayar. Selanjutnya, kepastian subjek, objek dan tarif pajak masih belum terpenuhi. Ketidakpastian subjek dan objek pajak terkait erat dengan ketidakpastian objek pajak, dimana tidak diatur secara tegas dan rinci mengenai pengertian dan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang menjadi objek pajak.

---

This undergraduate thesis analyzes about equity and certainty principle on income tax treatment for uncertificated construction project?s income as regulated in GR.51/2008. This research is descriptive quantitative approach.The research result conclude that income-tax tariff differentiation for uncertificated service provider is not fulfilling the equity principle. The tariff differentiation is based on tax subject or service provider's certificate possession rather than their ability-topay. Furthermore, the tax subject, object, and tariff are still not fulfilling the certainty principle. Uncertainty of tax subject and tariff strongly related with uncertainty of tax object which is not clearly regulated in terms of its scope and definition of construction activity."

"Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."