Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang valuasi harga saham untuk menentukan nilai wajar atas saham PT. Permatabank,Tbk (Permatabank) pada saat pemerintah melaksanakan divestasi atas kepemilikannya di Permatabank kepada konsorsium Standard chartered - Astra Intemasional (SC-AI). Nilai wajar merupakan harga saham yang mencerminkan ekspektasi investor di bursa, yang diperoleh dengan menggunakan beberapa model valuasi saham yang telah berkembang di literature keuangan, seperti Dividend discount Model, Price to Book Value (PBV), Price Earning Ration (PER), dan lainnya.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menilai nilai wajar saham Permata bank dengan menggunakan model valuasi PBV dan PER untuk menentukan apakah harga saham tersebut overvaluaed atau undervaluaed ketika divestasi pemerintah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober dan 8 Desember 2004 dibandingkan dengan harga rata-rata industri perbankan pada saat ini. Sebagai tambahan, tesis ini juga menilai apakah keputusan pemerintah untuk menjual kepemilikannya di Permatabank kepada konsorsium SC-AI telah tepat.Metodologi yang digunakan dalam tesis ini untuk memperoleh nilai wajar adalah analisis fundamental dengan pendekatan top-down, dimana analisis ini dimulai dengan menganalisa kondisi makroekonomi secara umum dan kemudian keadaan industri perbankan- Selanjutnya, analisis akan dilakukan pada kondisi fundamental Permatabank dengan menganalisa data historis atas laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2003-2004. Data yang digunakan pada valuasi harga saham dengan model PBV dan PER adalah data laporan keuangan bulanan Permatabank yang paling akhir (unaudited) sebelum pelaksanaan divestasi yaitu pada posisi September dan November 2004.Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa harga saham Permatabank pada saat pelaksanaan divestasi adalah overvalued. Berdasarkan model valuasi saham PBV, harga saham Permatabank pada tanggal 14 Oktober dan 8 Desember 2004 masing-masing adalah 2,63X dan 2,93x. Sementara itu, rata-rata harga saham industri perbankan berdasarkan model valuasi PBV pada tanggal tersebut masing-masing adalah 2,43x dan 1,73x. Selanjutnya, berdasarkan model valuasi harga saham PER, harga saham Permatabank pada tanggal 14 Oktober dan 8 Desember 2004 masing-masing adala.h 11,88x dan 11,36x. Sernentara itu, rata-rata harga saham industri berdasarkan model valuasi PER adalah 11,02x dan 8,16x. Dengan demikian, pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat deraan menjual sahamnya di Permatabank, karena harganya lebih tinggi dari nilai wajarya. Sebagai penutup, analisis fundamental perusahaan sangat penting dalam melakukan keputusan investasi, terutama analisis keuangan perusahaan. lnvestor disarankan untuk rnelakukan analisis nilai wajar dari saham yang akan diinvestasi terhadap harga rata-rata industri untuk menentukan apakah harga saham tersebut undervalued atau overvalued."

"Dalam usaha untuk menyehatkan perbankan nasional, Pemerintah melalui Bank Indonesia, mengharuskan bank-bank yang mengalami kesulitan usaha untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Merger merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil untuk tujuan penyehatan bank. Salah satu persyaratan dalam melaksanaan merger bank adalah bahwa merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan (hak-hak) karyawan bank yang akan melakukan merger, karena merger bank selalu menimbulkan dampak terhadap karyawan bank.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dengan didukung oleh alat pengumpulan data wawancara di PT Bank Permata Tbk dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya karyawan bank yang mengabungkan diri akan beralih ke dalam bank hasil penggabungan, namun tetap saja terdapat kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan karyawannya, baik karyawan yang dialihkan maupun karyawan yang mengalami PHK. Bagi karyawan yang dialihkan akan mendapatkan upah yang layak, serta pembinaan di bank hasil penggabungan. Sedangkan bagi karyawan bank yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan dibidang ketenagakerjaan."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."