Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebangkitan ekonomi Tiongkok menghadirkan pergeseran poros ekonomi global yang mengundang peninjauan ulang kepentingan berbagai negara. Tidak hanya negara besar, kebangkitan Tiongkok juga diperhatikan oleh negara-negara kecil yang sangat bergantung dengan perdagangan internasional. Salah satunya adalah Selandia Baru. Tinjauan pustaka ini dibuat untuk memetakan, mencari celah, merefleksi, dan mensintesiskan bahasan akademik mengenai kebijakan perdagangan bilateral Selandia Baru dengan Tiongkok, khususnya mengenai perkembangan historis, aspek perdagangan, dan hubungannya dengan geopolitik. Berdasarkan 22 literatur akademik yang diseleksi dari Scopus dan Google Scholar, tinjauan ini mengungkap bahwa literatur akademik hubungan internasional banyak membahas aspek ekonomi, politik, dan strategi dari kebijakan perdagangan Selandia Baru dengan Tiongkok. Selandia Baru giat mengelola relasi perdagangan krusialnya dengan Tiongkok yang dihadapi problematika geopolitik kawasan, perbedaan sistem pemerintahan, dan norma antar kedua negara. Para akademisi cukup sepaham dan tidak banyak saling menentang terutama dalam memandang signifikansi perdagangan sebagai perihal yang berkaitan kuat dengan keberlangsungan dan keamanan Selandia Baru. Hasil tinjauan pustaka ini melihat celah bahwa kajian mengenai kebijakan Selandia Baru dalam menghadapi Tiongkok tergolong cukup jarang dan belum banyak mengambil perspektif analisis negara kecil. Tinjauan ini merekomendasikan untuk memperbanyak kajian mengenai topik terkait, terutama dalam bidang perdagangan terhadap negara-negara lain di kawasan yang mungkin mempunyai perbedaan sistem dan nilai politik.

---

China's economic rise presents a shift in global axis that invites reviews of interests of various countries. Not only large countries, China's rise is also noticed by small countries that are very dependent on international trade. One of them is New Zealand. This review is created to map, find gaps, reflect and synthesize discussions regarding New Zealand's bilateral trade policy with China, especially on historical developments, trade, and geopolitics. Based on 22 academic literature selected from Scopus and Google Scholar, this review reveals that international relations literatures largely discusses economics, politics and strategies of New Zealand's policy. New Zealand actively manage its crucial trade with China which are faced with problems of geopolitics, differences in government systems, and norms. Academics are quite in agreement and do not contradict each other, especially in viewing the significance of trade as it is strongly relates to New Zealand’s survivability. Results of this review shows a gap that studies regarding New Zealand's policy on China are quite rare and have not taken many small country analysis perspectives. This review recommends further research of the topic, especially in the field of trade with countries in the region which may have variative political systems and values."

"Peningkatan urgensi isu perubahan iklim dalam sistem internasional tidak terlepas dari peran aktor-aktor pasar, sehingga memunculkan solusi iklim berbasis pasar — terutama dalam bentuk perdagangan karbon. Negosiasi dalam Protokol Kyoto hingga Perjanjian Paris turut membahas konsep perdagangan karbon, dan realisasinya telah diimplementasikan dan direncanakan di berbagai yurisdiksi. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur berskala internasional yang telah melalui peer-review, tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan dan menganalisis 52 literatur yang relevan dengan menggunakan metode taksonomi. Tulisan ini akan menjawab rumusan permasalahan utama, yakni bagaimana perkembangan perdagangan karbon dikaji dalam literatur dan kerangka pemikiran hubungan internasional? Hasil pemetaan literatur menunjukkan adanya konsensus mengenai diskursus iklim dan lingkungan, aspek ekonomi, posisi Uni Eropa, serta sikap skeptis terhadap integritas lingkungan dalam konteks perdagangan karbon. Sementara itu, terdapat perdebatan di antara para akademisi mengenai evaluasi perdagangan karbon sebagai kebijakan lingkungan, potensi linking, peran sektor swasta, dan posisi negara berkembang. Analisis penulis menghasilkan sebuah sintesis umum bahwa pembahasan tentang perdagangan karbon dalam hubungan internasional telah melebur dalam diskursus iklim, dengan kekhasan perdebatan tentang hubungan Utara-Selatan, aspek ekonomi dan pembangunan, serta peran aktor non-negara. Penulis juga menemukan adanya celah penelitian berdasarkan tema dan konteks waktu penulisan, tema yurisdiksi yang dibahas, dan paradigma pemikiran yang digunakan.

---

The increasing urgency of the climate change in the international system is inseparable from the role of market actors, giving rise to market-based climate solutions — especially in the form of carbon trading. Negotiations in the Kyoto Protocol to the Paris Agreement have also incorporated the concept of carbon trading, and its realization has been implemented and planned in various jurisdictions. By conducting a search of peer- reviewed international literatures, this literature review seeks to map and analyze 52 relevant literatures using the taxonomic method. This paper will answer the formulation of the main problem, namely, how is the development of carbon trading studied in the literature and framework of international relations? The results of the literature mapping show that there is a consensus regarding the climate and environmental discourse, economic aspects, the position of the European Union, and skepticism about environmental integrity in the context of carbon trading. Meanwhile, debate among academics have revolved around the evaluation of carbon trading as an environmental policy, the potential of linking, the role of the private sector, and the position of developing countries. The author's analysis results in a general synthesis that discussions about carbon trading in international relations have merged into the climate discourse, with the particularity of debates on North-South relations, economic and development aspects, and the role of non-state actors. The author also finds that there are several research gaps based on the theme and context of writing, the jurisdictional themes that have been discussed, and the thought paradigms being used."