Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun selalu masuk dalam kategori lima besar instansi yang memperoleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar. Namun demikian penyimpangan yang bersifat ketidakefisienan, juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga 2007. Dalam pengawasan fungsional yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Departemen PU apabila ditemukan adanya indikasi inefisiensi (pemborosan) akibat ketidakwajaran harga konstruksi, analisis pemilihan tipe/jenis konstruksi, perhitungan konstruksi, maupun metode konstruksi, maka akan direkomendasikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melakukan value engineering (VE), dengan demikian diharapkan kesiapan, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam penerapan VE tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi tingkat kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE dan menganalisis tingkat pengaruh penerapan VE terhadap pencapaian efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU. Selain itu dalam tugas akhir ini juga diuraikan langkah-langkah pelaksanaan studi VE sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE adalah regulasi, ketersediaan sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan, personil yang bersertifikat keahlian VE, tingkat pemahaman, dan komposisi personil di lingkungan Pengguna Jasa. Variabel penerapan VE dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU mempunyai pengaruh yang kuat (74,8%) terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian diharapkan para pengambil kebijakan di Departemen PU dapat menerapkan VE sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

---

Ministry of Public Works of Republic Indonesia is one of the big five institutions which get the biggest budget. Nevertheless the ineficiency deviation was also increasing from 2005 to 2007. In functional audit performed by Inspectorate General of Ministry of Public Works, if there are ineficiency indications as the consequences of illogical construction price, analysis of construction type selection, construction calculation as well as construction method, the Employer or Contractor will be recommended to undertake value engineering (VE). For that reason, the readiness of the Employer and Contractor in implementing the VE is required.

The research is conducted to identify dominant factors that affect the readiness level of the Employer in VE application and analyze the level of VE application effect to increase the effectivity of budget usage in infrastructure public work sector implementation in Ministry of Public Works. In this paper, the VE apllication steps are also elaborated as the case study.

The result indicates that some factors which influence the readiness of the Employer in applying VE are regulations, human resource availability in terms of education level, personnel with VE certificate, understanding level, and personnel composition of the Employer. VE application in public work sector infrastructure implementation in Ministry of Public Work has strong influence (74,8%) to the effectivity of budget usage. It is expected that the policy maker in Ministry of Public Work can apply VE as one of alternatives to improve the effectivity of budget usage."

"Departemen Pekerjaan Umum dari tahun ke tahun selalu masuk dalam kategori lima besar instansi yang memperoleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar. Namun demikian penyimpangan yang bersifat ketidakefisienan, juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga 2007. Dalam pengawasan fungsional yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Departemen PU apabila ditemukan adanya indikasi inefisiensi (pemborosan) akibat ketidakwajaran harga konstruksi, analisis pemilihan lipe/jenis konstruksi, perhitungan konstruksi, maupun metode konstruksi, maka akan direkomendasikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melakukan value engineering (VE), dengan demikian diharapkan kesiapan, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dalam penerapan VE tersebut.Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi tingkat kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE dan menganalisis tingkat pengaruh penerapan VE terhadap pencapaian efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU. Selain itu dalam tugas akhir ini juga diuraikan langkah-langkah pelaksanaan studi VE sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan Pengguna Jasa dalam penerapan VE adalah regulasi, ketersediaan sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan, personil yang bersertifikat keahlian VE, tingkat pemahaman, dan komposisi personil di lingkungan Pengguna Jasa. Variabel penerapan VE dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang ke-PU-an di lingkungan Departemen PU mempunyai pengaruh yang kuat (74,8%) terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian diharapkan para pengambil kebijakan di Departemen PU dapat menerapkan VE sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

---

Ministry of Public Works of Republic Indonesia is one of the big five institutions which get the biggest budget. Nevertheless the ineficiency deviation was also increasing froni 2005 to 2007. In functional audit performed by Inspectorate General of Ministry of Public Works, if there are ineficiency indications as the consequences of illogical construction price, analysis of construction type selection, construction calculation as well as construction method, the Employer or Contractor will be recommended to underlake value engineering (VE). For that reason, the readiness of the Employer and Contractor in implementing the VE is required.

The research is conducted to identify dominant factors that affect the readiness level of the Employer in VE application and analyze the level of VE application effect to increase the effectivity of budget usage in infrastructure public work sector implementation in Ministry of Public Works. In this paper, the VE apllication steps are also elaborated as the case sludy. The result indicates that some factors which influence the readiness of the Employer in applying VE are regulations, human resource availability in terms of education level, personnel with VE certificate, understanding level, and personnel composition of the Employer. VE application in public work sector infrastructure implementation in Ministry of Public Work has strong influence (74,8%) to the effectivity of budget usage. It is expected that the policy maker in Ministry of Public Work can apply VE as one of alternatives to improve the effectivity of budget usage."

"Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan, terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran.Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh dan dalam kondisi yang sebenarnya.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum.Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat kembali."

"In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the processis in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged byregulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 includes:Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of ProposalEvaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No.' l 8/l 999,PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: dl/2004. In fact, theimplementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts thatappropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacleswhether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) orprocurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in followingconsulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputuson Menteri Permukimandan Prasarona Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. From data collecting with questionnaire distributionobtained 40 respondents answered the expert limitedness affected by 2l factors in major i.e. consultantcompany, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, lNl(lNDO, LPJK, andowner in this case Ministry of Public Works. Will: Statistical Analysis (SPSS 13.0 for Windows) consistsof Correlation-lntercorrelation Analysis, Factor Analysis, Regression Analysis and Model Test resultedthere are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack ofawareness in expert tar payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budgetlimitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi besar dan dinamis tercermin oleh pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6% per tahun. Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu mega proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang akan menghabiskan biaya sekitar US$ 25 miliar. Dengan minimnya value for money yang diperoleh menjadi kendala utama JSS sehingga belum dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek. Pengadaan infrastruktur dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) konvensional tidak dapat berjalan optimal sesuai harapan, jadi diperlukan alternatif model skema pembiayaan lain seperti skema Aliansi Strategis dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (AS-KPS) untuk meningkatkan minat pihak swasta. Pendekatan model skema AS-KPS pada JSS dengan melakukan inovasi fungsi proyek dari satu fungsi menjadi multi fungsi (multi stakeholders). Konseptual desain proyek JSS pada awalnya hanya berfungsi untuk penyeberangan orang dan barang antara dua pulau utama di Indonesia, setelah dilakukan proses inovasi fungsi berbasis value engineering maka dihasilkan penambahan fungsi pariwisata, kawasan industri, telekomunikasi, instalasi pipa minyak dan gas serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan forecasting demand dengan system dynamic pada studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisa kelayakan Jembatan Selat Sunda dengan menggunakan skema SA-PPP berbasis value engineering dapat meningkatkan pendapatan proyek secara keseluruhan hingga 683,27%, meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) hingga 7,37% dengan Net Present Value (NPV) positif.

---

Indonesia is a country with a great economic activity and dynamically reflected by economic growth has reached 6% per year. Sunda Strait Bridge (SSB) is one of the mega project is being offered by the Government of Indonesia which will cost around US$ 25 billion. The lack of value for money obtained a major obstacle SSB so haven?t been able to increase investment of private parties. Procurement of infrastructure with conventional Pubic-Private Partnership (PPP) scheme can not run optimally match expectations, so it is necessary for other alternative financing scheme such Strategic Alliance in Public-Private Partnership (SA-PPP) scheme to boost interest in private parties.

Approach to the model SA-PPP scheme on SSB with innovating projects from a single function to a multi functional (multi stakeholders). The conceptual design of the SSB was originally only for people and goods crossing between the two main islands in Indonesia, after a process of innovation-based vaue engineering then produced the addition function is tourism, industrial, telecommunication, oil and gas pipeline installations as well as the utilization of renewable energy.

This research approach forecasting demand using system dynamics in the case study. This research showed that the analysis of the feasibility of the SSB project used SAPPP scheme can increase the overall revenue projects up to 683,7%, Internal Rate of Return (IRR) improved to 7,37% and get a positive Net Present Value (NPV)."