Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"Skripsi ini membahas kebijakan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. Penelitian ini meneliti adanya perubahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi pelaku usaha. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mengawasi Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri beredar di masyarakat karena adanya instrumen pita cukai. akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti kendala waktu untuk pemesanan pita cukai sampai cara pelekatan pita cukai pada produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan dokumen cukai yang terlalu banyak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sebaiknya melakukan evaluasi penyempurnaan dalam hal waktu untuk pemesanan pita cukai dan perbaikan bentuk fisik pita cukai agar mudah dilekatkan.

---

This thesis discusses the Analysis of Policy Agglutinating Stamp Excise of Esen Drink Ethyl Alcohol in Internal Country. the research is changes System from excise payment to Agglutinate stamp excise by the Directorate Customs and Excise. This Policy raises a contra from the business in its implementation. The study was a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of stamp excise is easy of control ethyl alcohol beverage circulated inhabitants but there was still much to be improved as time constraints for booking bands until the excise tax stamp means agglutinating to products Ethyl Alcohol Beverage and documents that are too much. From this research, the authors give advice to the Directorate General of Customs should evaluate improvements in terms of time to order the stamp excise and repair the physical shape to be easily attached to the stamp tax."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Startegi Pencegahan Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Golongan C oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Penulis membahas hal tersebut dikarenakan maraknya terjadi penyelundupan di beberapa tahun terakhir ini tanpa adannya pencegahan khusus dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian disini penulis melihat dengan lingkup rational choice theory, tentang bagaimana pelaku melihat keuntungan dari suatu tindakan penyelundupan MMEA Golongan C hingga mempertimbangkan keuntungan ketika melakukan penyelundupan. Dibantu dengan konsep pencegahan situational crime prevention yang dapat digunakan untuk merubah sudut pandang pelaku penyelundupan untuk tidak bisa melihat adannya keuntungan yang didapatkan dari aksi menyelundupakan MMEA. Serta environmental crime yang intinya adalah memberikan dukungan atau mengusulkan pengawasan secara internal dan ekternal yang lebih baik. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi tentang strategi pencegahan pada kasus penyelundupan MMEA Golongan C. Seperti rekomendasi bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sarana dan prasarana strategi pencegahan penyelundupan MMEA Golongan C dengan sistem penjagaan di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang saling terkait."

"Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kelima variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta serta mencari variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta. Kualitas pelayanan yang ditinjau dari kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan merupakan analisis kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta merupakan selisih antara pelayanan yang diharapkan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat sebagai pengguna jasa dengan pelayanan yang diberikan KPBC Tipe A Jakarta. Hal tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan kepuasan pelayanan KPBC Tipe A Jakarta yang meliputi 5 indikator kualitas pelayanan yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Sementara itu kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat adalah perbedaan antara harapan (expectation) dan kinerja yang dirasakan (perceived performance). Oleh karena itu perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dikatakan puas apabila kinerja suatu pelayanan sekurang-kurangnya lebih yang diharapkan.Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta yang berjumlah 104 perusahaan. Sampel ditentukan sejumlah 50 responden dengan menggunakan teknik sampling yaitu Stratified Random Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.Hasil riset menunjukkan bahwa : (1) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles. reliability, responsiveness, assurance dan empathy) berpengaruh secara positif terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien regresi kelima variabel kualitas pelayanan menunjukkan angka positif. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y =24,873 + 2,166 X1 + 3,614 X2 + 1,734 X3 + 1,346 X4 + 1,439 X5 Persamaan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan yang positif.Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat, sebaliknya semakin kurang baik kualitas pelayanan maka akan semakin rendah pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan anggapan bahwa faktor-faktor lainnya tidak berubah (konstan). (2) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individual (parsial) berpengaruh relatif cukup signifikan terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Selain itu signifikansi uji parsial ditunjukkan dengan hasil uji t, dimana semua statistik uji membuktikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. (3) Di antara kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), variabeI tangibles mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dibandingkan variabel lain dengan nilai korelasi sebesar 0, 837.Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah: (1) KPBC Tipe A Jakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat melalui berbagai cara, antara lain : (a) memperhatikan dan memperbaiki kondisi fisik pelayanan seperti : penataan ruang yang mendukung pelayanan, pelayanan perizinan dari instansi terkait diusahakan di satu kantor (one stop service), peralatan komputer hendaknya on line system dan tidak hanya untuk PDE Impor atau Ekspor saja, tetapi juga dapat digunakan untuk Antar KB (b) memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta profesionalisme petugas KPBC Tipe A Jakarta dalam melayani perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan cara meningkatkan pengetahuan pegawai melalui program P2KP, short course dan pendidikan keterampilan teknis lainnya, memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, memberikan informasi secara terbuka tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran barang dari KB (c) menunjuk salah satu petugas Bea dan Cukai sebagai Public Relation yang mempunyai dasar komunikasi verbal maupun non verbal. (d) Memperkuat data base perusahaan yang diberikan pelayanan (2) melakukan analisis kualitas pelayanan secara periodik dari sudut pandang pengguna jasa dengan metode umpan balik (3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat diluar variabel kualitas pelayanan seperti pemberian fasilitas penangguhan bea masuk, kebijakan Bea dan Cukai."

"Penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh struktur tarif cukai spesifik, selain besaran tarif cukai dan sistem cukai yang digunakan, dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui apakah pengaruh simplifikasi (penyederhanaan) struktur tarif lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi rokok, serta meningkatkan penerimaan negara dibandingkan pengaruh kenaikan tarif biasa. Beberapa model estimasi terhadap data unbalanced dan subbalanced panel yaitu random effect maximum likelihood estimator (MLE) dan model PCSE (panel corrected standard error) digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi struktur tarif cukai spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan penerimaan, dibandingkan pengaruh akibat kenaikan tarif biasa. Pengaruh simplifikasi struktur tarif paling besar terjadi pada jenis hasil tembakau dari pengusaha besar (Golongan I) dan produk rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Selain itu ditemukan juga bahwa kenaikan cukai tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen melainkan sebagian ditanggung produsen.

---

This thesis estimates the impact of specific excise rate structure on cigarette consumption and government revenue. In addition to that, this study compares the impact of retructuring cigarette specific excise on cigarette price, consumption and government revenue, with the impact of regularly increase on the excise rate. Several estimation models using unbalanced and subbalanced panel data, random effect MLE and PCSEs, are used to estimate the impact.

The results indicate that restructuring cigarette specific excise rate has a greater impact than regular increased excise rate on raising cigarette prices, reducing consumption, and increasing government revenue. The greatest impact can be seen in cigarette produced by large companies and Sigaret Putih Mesin-type of cigarette. The result also suggests that cigarette excise taxes are under-shifted to consumers and producers bear some of the tax burden."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."