Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

---

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study.

The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself."

"Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia membawa dampak besar bagi dunia perbankan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan restukturisasi di bidang perbankan, salah satunya dengan cara melakukan merger antar bank. Dalam pelaksanaan merger bank terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah kreditor. Kreditor seringkali dirugikan dikarenakan merger bank yang dilatarbelakangi oleh itikad buruk. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam merger bank di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dirugikan dalam pelaksanaan merger bank. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menjelaskan mengenai perlindungan dan upaya hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank. Contoh kasus terkait perlindungan kreditor dalam merger bank yaitu antara PT Bank IFI dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga akan dianalisa dalam penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait perlindungan hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank, serta memberikan saran demi terjaminnya kepastian hukum bagi para kreditor.

---

In 1997, the economic crisis in Indonesia had a huge impact on the banking world. The government rsquo s effort to resolve the problem was made restructuring in the banking sector, such as implement merger between commercial banks. In the implementation of bank merger there are several parties involved, one of them is the creditor.

Most of the time, creditors rights was harmed due to bank merger backed with bad faith. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information about the legal protection for creditor in the bank merger in Indonesia and to know the legal remedies which can be done if felt disadvantaged by the implementation of bank merger.

This Juridical Normative research will explain the legal protection for creditor in the implementation of bank merger. Examples of case between PT Bank IFI and PT Bank Danamon Indonesia Tbk will be provided in this research. In the end, this research will provide conclusions regarding legal protection for creditor in the implementation of bank merger, as well as provide advice to ensure the legal certainty for the creditor."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain PT BBS yang dilakukan oleh KAP SNY untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Prosedur audit dilakukan dengan tahap perencanaan audit, audit lapangan, dan penyelesaian audit. Auditor menemukan bahwa PT BBS tidak melakukan rekonsiliasi rutin untuk akun-kas dan juga terdapat selisih antara pencatatan PT BBS dengan konfirmasi dari pihak ketiga. Namun selisih ini tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara keseluruhan, penyajian kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain PT BBS telah sesuai dengan teori dan standar berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about audit procedure on cash, placement with Bank Indonesia and other bank of PT BBS done by KAP SNY for period ended December 31, 2015. Audit procedure is done by audit planning phase, audit fieldwork, and audit completion. Auditor found PT BBS didnt make regular reconciliation for cash and there are differences between record by PT BBS and confirmation from third party. However, these differences considered immaterial so they dont need adjustments. Overall, presentation of cash, placement with Bank Indonesia and other bank of PT BBS in accordance with applied theories and standards."

"Pertukaran informasi terkait dengan perpajakan antar negara merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk penghindaran dan penggelapan pajak, salah satunya adalah berdasarkan ketentuan Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI) yang akan segera berlaku mulai tahun 2017 mendatang. Penerapan ketentuan AEOI tersebut di Indonesia berkaitan dengan aturan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank yang berlaku bagi bank di Indonesia dimana informasi keuangan nasabah dilindungi sebagai rahasia bank. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang terkait dengan hal tersebut yaitu Pertama, menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan ketentuan AEOI di Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai rahasia bank berdasarkan UU Perbankan yang berlaku di Indonesia dan Kedua, menganalisis mengenai akibat penerapan ketentuan AEOI bagi Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, penelitian yang dilakukan dengan mendasar kepada kepustakaan atau data sekunder dengan menganalisis akibat hukum dari penerapan ketentuan AEOI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kerahasiaan bank. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pertama, ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dengan diberlakukannya ketentuan pertukaran informasi perpajakan antar negara berdasarkan ketentuan AEOI. Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penerapan AEOI harus berdasarkan persetujuan dari nasabah. Kedua, akibat dari penerapan ketentuan AEOI di Indonesia bagi bank umum adalah bank umum memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada otoritas pajak di Indonesia atas nasabahnya yang tunduk pada ketentuan AEOI dengan melakukan uji tuntas untuk menentukan nasabahnya yang termasuk dalam kategori nasabah yang wajib untuk dilaporkan.

---

Exchange of information related to taxation between nations is an effort taken by countries to prevent and to overcome tax avoidance and tax evasion schemes, one of them based by provisions set out in Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI) which will come into force as of 2017. The implementation of AEOI in Indonesia will be closely related to banking secrecy regulations which binding for banks in Indonesia whereas consumer privacy is safeguarded as bank secrecy.

This study aims to discuss issues related to the implementation, First, to analyze the legal consequences arising from the implementation of AEOI in Indonesia in relation with banking secrecy regulations based on Banking Law in Indonesia, and Second, to analyze the consequences of the implementation of AEOI for commercial bank in Indonesia.

The study method is judicial normative approach, based on research conducted by the library or secondary data by analyzing the legal consequences of the implementation of AEOI subject to law and regulations prevailing in Indonesia related to bank secrecy. The research method with data collection phase used is literature study and interviews. Data analysis method used in this study is normative qualitative.

This study concluded that, First, the implementation of AEOI in Indonesia shall not set aside regulations concerning bank secrecy as regulated in Banking Law. Lifting of bank secrecy due to exchange of information based on AEOI shall required customer consent. Second, as a result of the implementation of AEOI in Indonesia for commercial have an obligation to do the reporting to the tax authorities in Indonesia for customer subject to the provisions of AEOI by conducting due diligence to determine its customers which are included in the category of accounts that are required to be reported."

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."