Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan sementara penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak dapat banyak diandalkan lagi, maka usaha-usaha pengerahan dana dalam negeri perlu ditingkatkan. Dalam keadaan seperti ini tabungan masyarakat akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pembangunan dan karenanya peranan bidang moneter perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu kebijaksanaan mendasar dalam bidang moneter, Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 ini telah mempengaruhi perbankan dalam setiap aspek kegiatannya. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan yang dimainkan oleh perbankan Indonesia dalam mendukung hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang, setelah dikeluarkannya Deregulasi Perbankan pada tanggal 1 Juni 1983. Perkembangan perbankan Indonesia begitu reaktif setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyangkut peranan perbankan Indonesia. Namun demikian sekian banyak kebijakan-kebijakan itu, kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan awal bagi perkembangan perbankan Indonesia. Peran perbankan Indonesia bukan hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisional perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tapi semakin berkembang lebih jauh lagi. Terutama peranan yang berkaitan dengan pengamanan devisa Indonesia dari luar negeri, dan menyalurkan biaya impor ke luar negeri. Perdagangan Indonesia dengan Jepang, bagi Indonesia adalah yang terbesar, baik dilihat dari sisi ekspor maupun impornya. Pembayaran-pembayaran akibat rea1isasi perdagangan, sebagian besar menggunakan jasa perbankan. Dan bagi perbankan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983, adalah sudah sewajarnya untuk lebih melibatkan diri dalam transaksi pembayaran internasional. Bukan hanya mengamankan devisa yang berasal dari ekspor ke Jepang atau pembayaran pembayaran biaya impor dari Jepang, namun perbankan Indonesia juga berperan menggairahkan beberapa sektor Indonesia untuk meningkatkan mutu maupun jumlah produksinya, lewat pemberian kredit perbankan. Jasa sebagai sumber informasi pasar internasional, juga dimainkan oleh Perbankan kita. Keterlibatan perbankan Indonesia dalam mendukung perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara tampak semakin besar, terutama setelah Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankannya pada tanggal jepang, pemerintah 1 Juni 1983."

"ABSTRAKMasuknya kembali bank-bank asing di Indonesia setelah medio60-an dengan segala implikasinya yang berbareng dengn lahirnyaUndang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 masih segar dalamingatan kita. Sekitar dua dekade yang lalu itu, perbankan nasionalumumnya dan sektor perbankan swasta khususnya mencatat sejarahtersendiri. Puluhan bank swasta berjatuhan terkena skorsingkliring. Ada yang berhasil bangkit kembali, namun banyak pulayang terpaksa keluar dan gelanggang. Kelemahan internal dalammanajemen bank-bank swasta cukup menonjol, dibarengi denganfaktor eksternal antara lain berupa tingginya bunga deposito padabank-bank pemerintah dengan subsidi dari Bank Sentral dankompetisi dari bank-bank asing yang membawa manajemen modern danmodal yang berskala besar. Ronde pertama seleksi alamiah tersebuttelah merontokkan sejumlah bank yang kemudian harus minggir darimedan bisnis perbankan. Babak kedua benlanjut lagi melalui proses merger di-awaltahun 1970-an. Berbagai keringanan fasilitas dan rangsangan dariBank Indonesia terhadap bank?bank yang merger, pada era ini telahberhasil menciutkan sejumlah bank swasta, yang sekaligusmengobati penyakit kekecilannya yang dialami sebelumnya. Bank-Bank yang kena caplok pun lambat laun dapat menikmati kemajuanproses merger tersebut melalui peningkatan volume usaha.peningkatan modal sendiri, tingkat laba dan sebagainya, sekaligus sasaran pemerintah untuk menyederhenakan iumlah bank swastamenjadi sekitar 30 bank, belum juga terwujud. Ronde berikutnya adalah deregulasi perbankan 1 Juni 1987yang justru mencetak kemajuan?kemajuan spektakuler. Pangsa pasarperbankan Swasta mampu meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun1967 dibanding 5 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,68%.Ronde berikut kita masuki babak baru yakni PAKTO 27 tahun 1988.Banyak sekali sasaran bidik yang ingin dicapai, antara lainmeningkatkan lebih lanjut mobilisasi dana masyarakat, ekspor nonmigas dan efisiensi. lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. Bankasing kini tidak lagi dilarang beroperasi di luar Jakarta sepertiperiode sebelumnya melainkan sudah boleb beroperasi di 6 kotabesar di Indonesia. Sebagaiinaria lazimnya tuntutan deregulasinaka PAKTO 27 juga semakin mendorong kearah efisiensi danprofesionalisne, yang justru merupakan pilar-pilar utamaderegulasi. Efisiensi dan profesionalisne yang tinggi akanmemungkinkan bank tetap hidup dan berkembang di tengah kompetisiyang semakin dahsyat. Dapat dilihat betapa semakin sengitnyabank menarik nasabah dan tenaga profesional oleh bank?bank sejak1 Juni 1983, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak etis.Bagaimanapun, setiap perubahan dan persaingan senantiasamemberikan implikasi dan dinamika baru. Tajamnya. persaingan,belakangan ini telah memacu bank-bank meningkatkan kreasinyaberupa produk/jasa bank baru. Sehingga nasabah dengan demikiandiberikan berbagai alternatif. Efisiensi dan profesionalisme yang tinggi akan dapat menekanBiaya overhead dan resiko pengembalian kredit bank yang selamaIni dianggap masih terlalu tinggi. Semakin sehat, efisien dantingginya profesionalisme perbankan , diharapkan dapat menekanbunga kredit yang masih terlalu mahal di negara kita. Dihadapkanpada kompetisi yang hebat dan bank-bank asing yang efisien dantingginya tingkat Proresionalismenya itu, maka bank-bank nasionaldidorong kearah skala yang memadai, baik dalam skala bisnisnya,kualitas tenaga kerja dan mutu pelayanannya. Dorongan ke arahmerger dalam arti yang sebenarnya yakni antar bank-bank yangsehat untuk membentuk skala bisnis yang lebih kuat akan semakinrelevan dewasa ini Ronde-ronde persaingan seusai PAKTO 27 cukupmenarik perhatian dan mengundang keluhan, paling tidak dari BadanPerkreditan Rakyat. Sekalipun legalitasnya sudah dipertegas,namun ruang geraknya semakin sempit, karena beroperasi dikecamatan-kecamatan terasa sangat sesak, sedangkan mau naik kebank bank umum haruc mampu engumpulkan dana Rp.10 milyar. Kalau kita lihat apa yang terjadi di negara-negara maju,Amerika Serikat misalnya, semakin banyaknya bank yang bangkrutSejak tahun 1983, hampir mencapai seperempat dari jumlah seluruhbank di sana. Hal ini berbareng dengan perubahan kondisi ekonomideregulasi di dunia pada umumnya. PAKTO 27 yang menuntutadanya perubahan-perubahan lebih mendasar terhadap perbankannasional kita,dengan demikian memerlukan pengawasan lebihcanggih lagi. Semakin jauh proses deregulasi, semakin ketatpengawasan yang diperlukan dan semakin besar pula tuntutan kearah efisiensi dan profesionalisme. Tugas pengawasan yang berada pada Bank Indonesia semakinberat, yang meliputi pula pengawasan terhadap alokasi kredit kegrup-grup perusahaan atau lebih dikenal dengan istilahkonglomerat dan di samping memantau pula efektifitas tugaspengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris pada setiap bankyang sampai saat ini menurut pengamatan penulis belum dapatdiandaikan sebagai pengawasan melekat."

"Akumulasi modal yang terjadi dari waktu ke waktu sangat penting bagi perkembangan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi yang terjadi selain penting sebagai elemen perhitungan produk domestik bruto (PDB) dalam periode yang bersangkutan ; dengan adanya investasi yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut menjadi lebih tinggi pula. Selain itu dengan adanya investasi tersebut , menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang.Di dalam proses menjadi negara industri maju yang mampu bersaing dalam perekonomian internasional seperti yang digariskan dalam REPELITA juga di dalam KONSEP TINGGAL LANDAS , akumulasi modal yang terjadi merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut . Dengan adanya pertumbuhan investasi yang tinggi dapat memberi tanda bagi adanya penggunaan teknologi produksi yang selain menjadi semakin padat modal juga menjadi semakin canggih dalam rangka mencapai efisiensi produksi, terutama dalam sektor pabrikan (manufactur).Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 1973-1983, menunjukkan adanya pertumbuhan yang memuaskan sebagai sebuah negara yang baru."

"Pada tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagal dampak dari resesi yang dialami banyak negara maju. Kenaikan produk domestik bruto rill pada tahun 1982 hanya 2,2%, suatu penurunan dibandingkan dengan tahun 1981 yang mencapai kenaikan 7% dan tahun 1980 mencapai kenaikan 9,9%. Sementara itu, neraca pembayaran dan transaksi berjalan sejak tahun 1981 terus mengalami defisit. Tahun 1982 defisit neraca pembayaran mencapai nilai US$ 1,9 milyar dan deflsit transaksi berjalan mencapai nilai US$ 5,5 milyar. Permasalahan ekonomi Ini dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan."