Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Reformasi administrasi melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama merupakan kelanjutan sekaligus duplikasi dari administrasi perpajakan modern sebelumnya, yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di kantor pajak wajib pajak besar dan madya (large and medium taxpayer office). Namun demikian, administrasi pajak modern pratama memiliki perbedaan karakteristik dibanding yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada prosedur kerja, jenis pajak yang diadministrasikan, wilayah kerja dan basis wajib pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut berimbas pada perbedaan struktur organisasi, beban kerja dan pengukuran kinerja. Karena itu, walaupun reformasi administrasi perpajakan dinilai berhasil, namun efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama belum pernah dievaluasi secara objektif. Tujuan utama setiap reformasi administrasi adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam administrasi perpajakan, keadaan yang lebih baik tersebut ditandai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, pengukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, misalnya berdasarkan realisasi penerimaan pajak semata. Berdasarkan teori organisasi, pengukuran efektivitas yang paling tepat, menyeluruh dan integratif adalah pendekatan konstituensi strategis. Pendekatan ini mempertimbangkan semua pihak yang berperan penting dalam menentukan efektivitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, konstituen yang memiliki kepentingan strategis adalah pemerintah, pegawai dan wajib pajak. Efektivitas administrasi dari perspektif pemerintah diukur berdasarkan kemampuan administrasi perpajakan merealisasikan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kinerja atau efisiensi administrasi secara umum. Sedangkan dari perspektif pegawai dan wajib pajak, efektivitas administrasi diukur berdasarkan tingkat kepuasan masing-masing konstituen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah dan pegawai, reformasi administrasi telah berjalan secara efektif. Sedangkan dari perspektif wajib pajak, reformasi administrasi belum berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak. Hal ini ditandai oleh tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang masih jauh dari ekspektasi dan lebih rendah dibanding tingkat kepuasan wajib pajak di kantor pajak wajib pajak besar. Reformasi yang hanya efektif dari perpektif pemerintah dan pegawai tersebut menandakan bahwa administrasi pajak setelah reformasi masih cenderung menggunakan pendekatan enforcement daripada peningkatan pelayanan. Hal ini juga menunjukkan pembentukan administrasi perpajakan modern pratama baru sekadar pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan sukarela yang merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan bisa diwujudkan jika administrasi pajak berhasil menekan biaya kepatuhan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua gagal memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan wajib pajak, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama masih rendah.

---

Administrative reform through the establishment of pratama modern tax administration is an extension and a duplication of previous modern tax administration, namely modern tax administration system that successfully applied in large and medium taxpayer office. Pratama modern tax administration, however, has different characteristic than the others. The differences lie in its work procedure, its type of the tax that must to be administered, its work regional, and its taxpayer basis. The differences have effect on organization structure, workload, and performance measurement. Therefore, although tax administration reform is claimed as success achievement, the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is never been evaluated objectively before. The main goal of administrative reform is a better condition for all stakeholders. In tax administration, the better condition lies on the improvement of taxpayer compliance. Therefore, effectiveness measurement on tax administration should be done on comprehensive approach, not partially, base on tax revenue only, for instance. Base on organization theory, strategic constituency is the most appropriate, comprehensive and integrative approach in measurement the effectiveness. The approach is take of all actors that have important role in determining the effectiveness of tax administration into account. In this study, the constituent that have strategic interest are government, staff/officer, and taxpayer. Administration effectiveness from government perspective is measured base on the achievement of the tax administration on collect money to treasury, improvement in tax compliance and performance or efficiency of the administration generally. From staff and taxpayer point of view, administration effectiveness is measured base on their satisfaction level respectively. The study finds that from government and staff perspective, the administrative reform is running effectively. But from taxpayer point of view, the administrative reform has not fulfilled their satisfactions yet. It is shown by the level of taxpayer satisfaction on the service quality of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua that is far below their expectations and it is lower than the level of taxpayer satisfaction at large taxpayer office (LTO). The administrative reform that is effective from the government and staff perspective only, shows that post-reform tax administration is tend to applying enforcement approach rather than improving service quality. In addition, it is shows that the establishment of pratama modern tax administration is just internal improvement of Directorate General of Taxation (DJP). Voluntary compliance, that is main goal of tax administration reform, can become into real if tax administration success in minimizing compliance gap through improving service quality. Base on the result of the study that KPP Pratama Jakarta Gambir Dua fails in delivering excellent service to meet the taxpayer satisfaction, then, generally it can be said that the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is low."

"Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Jakarta Khusus yang dibentuk pada Tahun 2002. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat selain dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak juga untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak PMA khususnya yang bergerak di bidang tekstil, makanan dan minuman, kayu, industri kulit dan sepatu. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak senantiasa diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kinerja penerimaan pada KPP PMA Empat, maka telah dilaksanakan penerapan sistem administrasi modern yang meliputi perubahan administratif dan perubahan teknologi sistem informasi perpajakan. Berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja tadi, maka perlu ada suatu cara atau metode yang berhubungan dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi penilaian kinerja tadi. Selama ini pengukuran kinerja hanya terbatas pada penilaian atas pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP PMA 4, sedangkan aspek penilaian lainnya belum menjadi perhatian. Aspek lainnya seperti kepuasan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan perpajakan, penilaian kinerja pada perspektif WP selaku pelanggan KPP adalah salah satu perspektif penilaian yang perlu diperhatikan bagi kinerja KPP. Selain itu penilaian kinerja lainnya yang menjadi penting untuk dilakukan pengukuran adalah pengukuran pertumbuhan dan pembelajaran organisasi KPP. Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi merupakan pengukuran kinerja yang didasarkan pada kedewasaan organisasi melalui proses pembelajaran. Perspektif lainnya dalam penilaian kinerja KPP adalah pada penilaian kinerja proses pelayanan, yaitu pengukuran kinerja yang menekankan pada kecepatan dan kemudahan WP dalam melakukan pembayaran pajak. Kecepatan dan kemudahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan penyusunan sistem dan prosedur yang ringkas dan tidak dengan birokrasi yang berbelit. Sehingga kondisi ini dapat menekan terjadinya permainan atau penggelapan dana pajak antara oknum pegawai dan wajib Pajak. Ketiga perspektif yang telah dijelaskan di atas yaitu pelanggan, proses kerja dan pembelajaran merupakan tiga dari empat perspektif yang ada dalam konsep pengukuran kinerja Balanced Scorecard (BSC). Jika organisasi memiliki keberhasilan dalam ketiga perspektif tersebut maka dampaknya pada pencapaian kinerja keuangan jangka panjang. Perspektif keuangan tersebut merupakan perspektif utama dari pengukuran kinerja pada BSC. Konsep pengukuran kinerja organisasi dengan menggunakan BSC dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Konsep pengukuran tersebut sangat jauh berbeda dari konsep pengukuran kinerja konvensional yang hanya menilai kinerja organisasi berdasarkan kinerja keuangan semata. Pengukuran kinerja BSC memiliki konsep pengukuran kinerja yang lebih luas, komprehensif dan koheren. Sehingga jika organisasi dapat mempertahankan kinerja pada keempat perspektif tersebut maka dapat dipastikan organisasi memiliki kemampuan survival jangka panjang. Untuk dapat menganalisis kinerja pada KPP PMA 4 maka dilakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian ini lebih memfokuskan dalam analisis kinerja organisasi berdasarkan angka-angka secara kuantitatif dalam mengukur kinerja tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap data KPP PMA 4 dapat diambil kesimpulan, bahwa KPP PMA 4 masih perlu melakukan perbaikan atas layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang telah dilakukan di atas. KPP PMA 4 perlu melakukan pengukuran kinerja organisasi secara komprehensif, yakni selain aspek pencapaian kinerja keuangan, juga meliputi aspek kualitas pelayanan, aspek internal proses. Dengan diperbaikinya semua aspek tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara Wajib Pajak dan KPP PMA 4 dalam pelayanan pembayaran perpajakan.

---

Tax Services Office for Foreign Investment #4 (KPP PMA 4) is Tax Services Office that located at working area of Special Jakarta Regional Office, esrablished on 2002. The establishment of Tax Services Office for Foreign Investment #4 is intended to optimize the duty of General Directorate of Tax in order to assure state revenue from tax sector, and also to increase services to mandatory foreign investment tax payers especially at textile, food and beverage, wood, and leather and shoes industries. Various efforts in order to secure the state tax revenue always follow by the increase of services quality for tax payers. To increase revenue performance at KPP PMA 4, modern administration system has been applied that include administrative changes and tax information system technology changes. Related to the effort of performance increase, certain method to measure and evaluate the performance appraisal. Until now, the performance measurement is only limited to appraisal on the achievement of tax revenue target set for KPP PMA 4, while other appraisal aspects are unnoticed. Other aspects such as taxpayer satisfaction on quality of taxation services, performance appraisal at taxpayer prespective as KPP?s customer is one of appraisal perspective that needed to notice regarding KPP performance. The other important aspect to measure is the growth and learning process of KPP organization. Growth and organizational learning process appraisal is performance appraisal that based on maturity of organization through learning process. Other perspective on performance appraisal of KPP is on services process, which is focus on time and convenience aspects of taxpayer to pay the tax. Time and convenience will only achieve by development of simple system and procedure without complex bureaucracy. Therefore, the condition will minimize tax fraud collusion between tax officer and tax payer. The above three perspectives which are customer, business processm and learning process are parts of four perspectives on concept of Balance Scorecard (BSC) performance appraisal. If organization obtains achievement on the three aspects, it will give impact on financial performance for long term perspective. The financial perspective is main perspective of performance appraisal on BSC. The concept of performance appraisal using BSC is developed by Kaplan and Norton. The measurement concept is very different to conventional performance measurement that only measure organizational performance based on financial performance. Performance appraisal by BSC obtain broader, more comprehensive, and more coherent performance measurement concept. Therefore, if organization is able to maintain performance on the four aspects then certainly the organization has ability of long term survival. Research will be conducted to be able to do performance analysis on KPP PMA 4. The research will use quantitative method as approach, which means that the research will be focus on performance analysis on organization based on quantitative figures to measure performance. Based on data analysis of KPP PMA 4, it can be conclude that KPP PMA 4 needs further improvement regarding some services such as services procedure and services quality with the above mentioned indicators. KPP PMA 4 needs to conduct comprehensive organizational performance measurement, which is financial performance aspect, and also include services quality aspect and internal process aspect. The improvement of the above mentioned aspects hopefully will improve cooperation among taxpayer and KPP PMA 4 regarding taxation payment services."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi wajib pajak (pelanggan) dan kinerja pelayanan rill yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen SERVQUAL (service quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan, yakni: daya tanggap, bukti fisik, jaminan, keandaian, dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-kuantitatif, yaitu metode ini penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 90 orang wajib pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan bantuan perhitungan statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan pelayanan antara harapan wajib pajak dengan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan rill (kinerja) Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. dimulai dari yang paling penting, dimensi-dimensi pelayanan Kantor Pelayanan. Pajak Jakarta Pulogadung adalah keandalan, jaminan, daya tanggap, empati, dan bukti fisik. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan wajib pajak dan SERVQUAL Score setiap dimensi, diketahui Pula teriadi ketidaksesuaian antara prioritas kepentingan wajib pajak dengan kualitas pelayanan.Dengan hasil demikian maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu melakukan perbaikan pelayanan dengan mengacu pada kepentingan para wajib pajak berdasarkan skala prioritas dengan urutan: keandalan, jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan empati. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan dengan menggunakan indikator lain seperti 7S dari Mc-Kinsey yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan menggunakan teknik analisis Diagram Kartesius."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem self assesment yang diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang Perpajakan Nasional di akhir tahun 1983 dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan perpajakan yang baik sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem self assesment adalah peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedang aparat perpajakan berperan sebagai pembimbing dan pengawas dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pembayaran Masa PPh Pasal 25 mempunyai arti penting bagi negara karena dengan pemungutan pembayaran masa PPh Pasal 25, maka Kas Negara akan selalu terisi dana Sehingga kelangsungan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin akan selalu terjaga. Dengan bantuan kepustakaan dan hasil wawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga, diketahui bahwa tinqkat kepatuhan bulanan wajib pajak di Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25. Kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 terletak pada keterlambatan proses penyaluran dan penyortiran segi-segi pembayaran yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pengawasan pembayaran masa serta mengakibatkan keterlambatan pada proses penerbitan STP. Adanya berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Instansi Pajak, turut menyebabkan belum efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 selama ini. Administrasi pemungutan PPh Pasal 25 yang efektif dan taat asas adalah suatu hal yanq harus dipenuhi agar dapat membawa dampak positif terhadap citra Instansi Pajak sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan."