Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan."

"Pasar modal di Indonesia terus berkembang di tengah berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi balk di Iingkungan nasional maupun internasional. Dengan perkembangan tersebut pasar modal di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah perangkat peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan.Pajak Penghasilan dlkenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Penjualan saham dl pasar modal merupakan Salah satu objek pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) UU PPh.Saat ini sistem pajak penghesilan di Indonesia memberlakukan kebijakan pemungutan PPh Final untuk transaksi penjualan saham di bursa efek yang tarifnya sebesar 0,1 % untuk saham biasa dan 0,5 % untuk saham pendiri. Pemungutan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajlban perpajakan. Permasalahan yang teijadi apakah pemilihan kebijakan pemungutan PPh final tersebut menjadi pemilihan kebijakan yang efektif bagi fiskus dalam usaha menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan maupun bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajian perpajakan. Permasalahan selanjutnya selain tentang efektivitas pemungutan pajak adalah masalah keadilan (equality) yang menjadikan azas dalam pemungutan pajak.Dalam tesis ini penulis mencoba melakukan analisis terhadap permasalahan diatas dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan efektivitas pemungutan pajak penghasiIan atas transaksi penjualan saham di bursa efek dan azas keadilan dalam pemungutan pajak. Penulis menggunakan pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing. dalam mengukur efektivitas. Untuk mengukur keadilan dalam pemungutan pajak penulis menggunakan pendekatan keadilan horizontal dan keadilan vertikal.Informan yang memberikan informasi dalam penulisan tesis ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, pelaku pasar dan akademisi. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpuian bahwa kebijakan pemungutan PPh Final atas transaksi penjulan saham di bursa efek merupakan kebijakan yang efektif dalam pemungutan pajak. Efektivitas tersebut tercermin dari kemudahan, kesederhanaan dan faktor economic of collection dalam pemungutan pajak serta kepastian dalam penerimaan pajak. Efektivitas dalam pemungutan pajak tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan azas keadilan karena PPh Final yang dipungut tidak mencerminkan tax base penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

---

Capital market in Indonesia is expanding in the middle of various changes in economics and politics that occur surroundings both National and International. Along with the development of capital market in Indonesia is demanded to adjust with various changing to support the creation of condusive investment climate, one thing is tax law, especially in income tax.

Income tax is subject to income, is only realized increase in the tax payers economics well being, whether originating within or without Indonesia, that may be used for consumption or to increase the wealth of such tax payers. Selling of stock in the stock exchange is one of the object to income tax as defined in article 4 of income tax law.

Now, Indonesian income tax system put the policy into effect of final income tax collection upon transaction of stock selling on the stock exchange with rate 0,1 % for common stock and 5% for stock holder. Collection of final income tax intend to facilitate the tax payers to fulfilment his taxation, obligation. The problem that occur, whether the election of final income tax collection policy has become an effective policy for liscus in order to accumulation effort of people's fund to both development and the tax payers to fulfillment his taxation obligation. In addition to the effectiveness of tax collection, the next problem is equality that has become a principle of tax collection.

In this thesis, the writer try to analize all problems above with qualitatif method to explain the effectiveness of tax collection upon transaction of stock selling on the Stock Exchange and equality principle in tax collection. The writer uses: aims achievement approach, System approach, strategic constituency approach, and value competitive approach to measure effectiveness. To measure the equality of tax collection, the writer uses horizontal equality and vertical equity approach.

The informants who has has given informations in this thesis come from Directorate General of Taxation, practitioners, and academicians. The research results in a summary, which implies that find income tax collection policy upon transaction of stock selling on the Stock Exchange facilitate the form of effective policy in tax collection. Effectiveness is reflected from easy, simplicity, and economic of collection factors in tax collection and also certainty in tax revenues. Effectiveness in tax collection that?s not together with equality principle implementation because the collection of final income tax is not reflected the tax base of income that's received or accrued from transaction of Stock selling on the Stock exchange."

"Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan.Teori dasar perpajakan mendeskripsikan bahwa sistem pajak adil apabila pajak yang dirancang mencerminkan prinsip prinsip keadilan horizontal maupun keadilan vertikal, artinya bahwa pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan basis dasar pengenaan pajak dan basis struktur tarif yang ditentukan secara tepat. Dalam sistem pajak penghasilan prinsip keadilan horizontal dirumuskan oleh pengertian penghasilan kena pajak sedang prinsip keadilan vertikal dirumuskan oleh struktur tarif progresif yang bermakna bahwa bagi yang berpenghasilan yang lebih besar akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan positivistik dengan metoda analisis teoritis dan analisis empiris terhadap kasus nyata mengenai pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan yang diteliti.Telaah teoritis mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang didefinisikan oleh kebijakan perpajakan dimaksud tidak mencerminkan pajak penghasilan yang adil. Analisis empiris juga mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan ini tidak adil berdasarkan kenyataan yang memperlihatkan kecenderungan beban pajak yang lebih besar dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Pajak yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan ini lebih mengarah sebagai rancangan bagi suatu jenis pajak yang lain."

"Based on the provision of Article 4 paragraph (2) of Income Tax Laws/Undang-undang Ph, it is certified d that on income from stock sale transaction in stock exchange, its tax incurrence is given with special final treatment The basis for the consideration on Final Income Tax implementation over stock sale transaction in stock exchange is justice and simplicity in tax

collection.

From the survey done by the writer, there are couples of problems in this thesis. Firstly, has the basic principle of justice has been met in its implementation: Secondly, has the simplicity base of collection goal in Final Income Tax collection also been met in its collection?

The research method used is descriptive method. The data collecting technique is done through interviews with the Taxpayer running business in the field of security and the official in Jakarta Stock Exchange. As comparison, the researcher also did interviews with the Head Office of Going Public Company Tax Service.

The research result show that justice basis is not met in the implementation of Final Income Tax collection on income from stock sale transaction in stock exchange. The simple goal related with Final Income Tax collection policies on stock sale transaction in stock exchange based on survey results is found out to be met.

The conclusion from this research shows that the implementation of justice base is not met. Relating to the simple goal, the conclusion derived from the research, it was found out that administrative convenience and improvement on compliance are met.

As a suggestion from this research, fog the sake of justice in long term the validation of Final Income Tax policies as much as possible must be reduced and returned to unitary tax system."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction."