Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Penelitian ini bertujuan (1) pengoptimalan biaya produksi untuk menghadapi persaingan harga dengan tetap mengimpor bibit kentang. (2) mengetahui harga per unit bibit kentang yang harus ditetapkan oleh perusahaan.Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Rafina Sejahtera Prima di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis pola produksi, rasio kontribusi margin dan analisis titik impas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bibit efektif yang harus disemai selama 22 minggu adalah sebanyak 44.972 bibit.Untuk mengelola kebun kentang, diperlukan tenaga kerja lapangan dimana diperlukan 1 (satu) orang kepala kebun yang memiliki keahlian dibidang budidaya tanaman, sebagai pimpinan proyek. Untuk itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Rasio kontribusi margin yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 18,7 %, yang didasarkan pada analisa terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi dalam satu tahun.Hasil analisa titik impas diperoleh sebesar Rp. 66.628.500 dengan menetapkan harga jual bibit lokal sebesar Rp_ 7.400/Kg. Dan untuk itu perusahaan juga harus menetapkan metode harga rintangan agar pesaing tidak mudah memasuki pasar dan monopoli harga.Berdasarkan hasil analisa perlu adanya suatu kerjasama dengan lembaga terkait mengenai pembibitan penanaman kentang dan pengembangan bibit kentang impor serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal permodalan bibit tersebut."

"Pemerintah terus menggalakkan upaya meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk memperluas obyek pajak serta subyek pajak. Pajak Pertambahan Nilai dewasa ini telah menjangkau sampai ke tingkat pedagang eceran besar. Dengan dikenakannya pajak pertambahan nilai pada pedagang eceran besar, akan mempengaruhi penentuan harga jual produknya. Penulis melakukan analisis bagaimana dampak pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap harga jual produk pada pedagang eceran besar. Studi dilakukan melalui kepustakan " dari berbagai literatur tentang pajak pertambahan nilai dan penetapan harga jual. Disamping itu juga dilakukan studi lapangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Sarinah (Persero) untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan dengan membandingkan harga perolehan pada cost dengan retail pada periode sebelum menjadi PKP, pada masa peralihan dan masa setelah peralihan. Analisis tersebut merupakan analisis per departemen barang yang ada pada PT. Sarinah. Hasil studi menunjukkan adanya kenaikan harga pada barang disertai dengan adanya penurunan margin pada masa peralihan. Kemudian setelah masa peralihan harga mengalami kenaikan lagi diikuti dengan adanya kenaikan margin. Menurut penulis, kenaikan harga barang rata-rata pada suatu saat setelah masa transisi akan sarna dengan tarif pajak pertambahan nilai, "sehingga hal ini akan memberatkan konsumen."

"Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

---

This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP).

Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner."