Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan sektor properti sejak dekade 1980-an mengalami pertumbuhan yang demikian pesat, sehingga potensi perpajakan di sektor properti terus mendapat perhatian untuk meningkatkan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah memberlakukan pajak final atas pelepasan dan persewaan tanah dan atau bangunan.Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah apakah dasar pembuatan peraturan ini, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan terutama bagi wajib pajak badan dan apakah bersifat lebih adil (equity).Untuk membahas pokok permasalahan dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode diskriftif dengan membandingkan kondisi sebelum diberlakukan dan sesudah diberlakukan peraturan tersebut.Dari pembahasan masalah dan analisis dengan didasari teori yang mendukung dengan membandingkan kondisi sebelum diberlakukan pajak final dan setelah diberlakukan pajak final atas perhitungan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang, sistem pembayaran, pengaruh terhadap perusahaan real estat yang memperoleh laba dan perusahaan real estat yang merugi, pengaruh penerapan pajak final terhadap wajib pajak orang pribadi serta pengujian atas kriteria keadilan baik horizontal maupun vertikal terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dengan garis besar penerapan pajak final dirasakan relatif kurang adil terutama bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan wajib pajak yang baru memulai usahanya, namun relatif lebih sederhana penerapannya. Bagi wajib pajak orang pribadi penerapan pajak final relatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.Atas pembahasan dan beberapa kesimpulan yang diperoleh, akhirnya penulis mencoba menyarankan beberapa hal, yaitu untuk meningkatkan keadilan bagi setiap wajib pajak, dan dengan adanya standar akuntansi keuangan yang memadai, maka atas wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di industri real estat sebaiknya diterapkan perhitungan pajak dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya dan tidak bersifat final, sedang bagi wajib pajak orang pribadi didasari pertimbangan efisiensi dan relatif belum memadainya sistem informasi saling menguji maka untuk sementara relatif tepat dilaksanakan pajak final."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dari Wajib Pajak terhadap kinerja Pengadilan Pajak yang berlokasi di Jakarta. Objek analisis adalah service quality, dimana responden akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuesioner yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kineija Pengadilan Pajak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mencakup hal-hal yang bersifat fisik (Tangible), layanan petugas (Responsiveness & Emphaty), kepnasan hasil putusan hakim (Assurance), Serta hal lain yang dapat menunjukkan keterhandalan (Reliability).Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Sampel diambil dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Sebelum data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode service quality, terlebih dahulu diuji dengan uji persyaratan analisis.Uji pertama yang dilakukan adalah uji validitas data dengan menggunakan uji Rank Spearman, serta uji reliabilitas menggunakan uji Cronbach?s Alpha. Seluruh item dari kedua variabel yang diikutsertakan dalam analisis memiliki nilai validitas Iebih dari 0,300, sedangkan nilai reliabilitasnya berada di atas nilai 0,700, sehingga data yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut dengan kuesioner yang telah dibuat dinyatakan valid dan reliabel.Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dari lima dimensi yang merupakan indikator dari service quality, hanya dimensi Assurance yang telah memenuhi harapan para pemohon banding. Sedangkan dan dimensi lainnya, yaitu Responsiveness & Reliability masih harus ditingkatkan karena masih di bawah harapan pemohon banding. Dua dimensi terakhir, yakni Tangible dan Emphaty, juga memiliki nilai yang rendah namun dua dimensi ini juga tidak terlalu diharapkan oleh Pemohon banding.

---

This Research is intended to explore tax payer's satisfaction towards the operational of the court of tax which is located in Jakarta, Indonesia. Object analysis is a service quality, where the respondent will be asked to answer a few question as a form of questioner. The questioner will include some of the questions regarding the operational of the court of tax it self. Furthermore, the question will also include tangible, responsiviness, emphaty, assurance, and reliability issues.

A survey method was used in this research. All samples were taken by using a Simple Random Sampling Method. All data were tested by Analysis?s test before they were tested by service quality method.

The first test is a validity data. lt was performed by using a Rank Spearman Test. There were also reliability test which was using Cronbach?s Alpha Test. All item from these two variables have the validity?s value of more than 0,300. As for the reliabilities value: more than 0,700. Therefore, all the data that were collected with those two methods were considered to be valid and reliable.

From this research, we could conclude that out of live dimensions which are indicators of a service quality, only Assurance Dimension raises the most. While the expectation. ln needs to be improved. Finally, the last two dimensions: Tangible and Emphaty. They were also beyond expecetation. People do not have high hope for these two last dimensions."

"Atas lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 450/KMK 01/2002 yang berbunyi ?Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan?. Permasalahan pokok adalah bagaimana kompetensi Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Risalah Lelang dan bagaimana kepastian hukum Risalah Lelang bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian eksploratoris serta rancangan penelitian case study desain untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dihimpun melalui studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut ternyata Risalah Lelang bukan merupakan penetapan pejabat Tata Usaha Negara melainkan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi. Oleh karenanya Risalah Lelang bukan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan objek gugatan Tata Usaha Negara melainkan masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum. Apabila terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan mengenai pembatalan Risalah Lelang maka demi terwujudnya kepastian hukum para pihak dapat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung.

---

Upon the auction that has been executed, it shall not be cancelled by The Auction Office, this is firmly stated ini the Gecree of Finance Minister Number 304/KMK 01/2002 in connection with Number 450/KMK 01/2002, sound that ?Any Auction has been executed in compliance with the prevailing provision could not be canceled?. The primary issue is how the competency of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in canceling the Minutes of Auction, and how the law conviction of the minutes of auction whenever there is adjudication of the Public Judicial Board and State Administration Judicial Board in which they are contrary each other.The research method adopted herein shall be library research with the research type of exploratory using the design research of case study design in order to obtain the information entirely, integrated in connection with the researched court adjudication, and supported by the primary, secondary and tertiary law materials. The data are collected by documentation study.The research outcome transpires that in fact on such case the Minutes of Auction is not a determination of the an Official of the State Administration but as a Minutes of Sales outcome of executed property. Therefore the Minutes of Auction is not the adjudication of the Board/Officials of the State Administration and not an accusation object of the State administration but rather than include in the authority of Public Judicial Board. In the event of occurring any adjudication of Public Judicial Board and State Administration Judicial Board concerning canceling the Minutes of Auction, in which they are contrary each other, therefore in the interest of law conviction the parties could request a binding ruling to The Supreme Court."