Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan dalam penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai, dimana penerapannya di Indonesia untuk pertama kali yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan merupakan upaya reformasi perpajakan menggantikan pelaksanaan pemungutan pajak penjualan berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953.Pajak Pertambahan Nilai memiliki legal karakter sebagai pajak objektif dimana timbulnya suatu kewajiban pajak sangat ditentukan oleh factor objektif yaitu karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, sedangkan kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri merupakan perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai yang baru diatur dalam pasal 16.C Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 dimana kebijakan tersebut masih kurang selaras dengan memori penjelasan pada pasal 4.Disamping itu dalam memori penjelasan pasal 16.C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga belum sesuai dengan implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang telah dijalankan.Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa permasalahan pokok sebagai sumber dalam penulisan tesis ini yaitu :1. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat mempengaruhi masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.2. Bagaimana pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan NiIai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya terhadap penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai.3. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat dilaksanakan sesuai kondisi di Indonesia.Hasil analisis yang menggunakan metode desk iptif analisis melalui studi kepustakaan diketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Pengusaha Kecil, maupun membangun sendiri yang dilakukan dalam kawasan real estate tujuannya adalah untuk memajaki pengeluaran konsumsi dan adanya kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan jasa pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Dari kesimpulan diatas untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur sehingga maksud dan tujuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dioptimalkan.

---

Analysis On The Implementation Of Value Added Tax (VAT) Policy Toward Self Establishment ActivityOne type of the tax which has an important role for State revenue is Value Added Tax (VAT), which was firstly implemented in Indonesia by UU (Code of Law) number 8, 1983 and is one of tax reform action to subsirute for the implementation of sale tax collection based on Undang-undang Dana-at Number 19,1951 and Undang-undang Number 35, 1953.Value Added Tax has legal characteristics as an objective tax in which the obligation to pay the tax is fully determined by objective factors, i.e. due to a legal event or action from which the tax can be collected, where as the subjective condition of the tax payer does not determine. VAT toward self establishment activity is the extension of VAT object which is regulated an article 16C UU (Code of Law) number 11,1994, of which policy is not in accordance with the explanation of article 4.Besides, on the explanation of article 16C of VAT Code of Law, that is to stop the avoidance of VAT collection, as well as to protect low-income society which is not in accordance with the implementation of VAT policy toward self establishment activity. Based on those explanations the writer formulizes several research problems as the sources in writing this thesis, i.e.1. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can stimulate tax payers to fulfill the duty in accordance with the tax regulation.2. How the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can affect state revenue from VAT.3. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can be implemented in Indonesian setting.From the result of the analysis utilizing Descriptive method through library study, it is found that VAT policy implemented toward self establishment activity which is done outside the work by individuals, Institutions, Soft Office, as self establishment done by real estate in order to collect the tax from consumption and the tendency of tax payers to do self establishment activity by using the construction company which is not legalized as Tax Payer.It can be concluded that the effort to increase the implementation of VAT Policy toward self establishment activity should be improved especially toward the regulating policies so that the purpose of VAT collection can be optimalized."

"Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.Seiring dengan telah dikeluarkan oleh pemerintah ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan aturan Iainnya sebagai aturan pelaksanaan Pasal 16 C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Pemerintah selalu berupaya menambah potensi pajak demi peningkatan penerimaan Negara. Oleh sebab itu sekecil apapun pengaruhnya untuk penerimaan Negara harus dipantau dan diawasi oleh aparat pajak sebagai pelaksana undang-undang untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakan.Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dimana data diperoleh melalui proses wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang hasil penerimaan dari PPN membangun sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu.Mengacu kepada administrasi perpajakan dan konsep perpajakan dimana administrasi perpajakan merupakan implementasi kebijakan perpajakan guna mewujudkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Kebijakan perpajakan seyogianya memenuhi perlakuan pajak yang baik, pendekatan keadilan pajak, dan dalam penghitungan pajak didasari pada dasar pengenaan pajak. Dalam penghilungan biaya yang dikeluarkan dalam membangun sebuah bangunan dapat dilakukan melalui metode pendekatan penilaian property berupa pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparison approach), pendekatan biaya (cost approach), pendekatan pendapatan (capitalization approach), sedangkan pemungutan pajak dipakai sesuai dengan system pemungutan pajak yang berlaku.Kesimpulan yang didapat antara Iain bahwa untuk melaksanakan pengawasan PPN membangun sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu lebih banyak memberikarl himbauan kepada para pemilik bangunan sebab terbukti cukup efektif dalam upaya mengamankan penerimaan Negara. Sedangkan untuk tahun 2004 dalam penentuan pajak terutang dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada dasarnya adalah dengan menetapkan pendekatan pengeluaran biaya rata-rata per meter persegi dengan melihat perbandingan harga bangunan di pasar dan data NJOP PBB karena wajib pajak tidak mempunyai administrasi yang memadai akan data pengeluaran yang telah dilakukan dan wajib pajak pada umumnya hanya menunjukkan Surat Ijin Mendirikan bangunan yang dieluarkan oleh Pemda.Untuk itu disarankan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PPN membangun sendiri perlu ada koordinasi dengan pihak Pemda dan upaya sosialisasi ke kantor Pemda yaitu Kantor Kecamatan, serta ada pedoman dan daftar table biaya bangunan per meter persegi di wilayah tertentu yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah.

---

The implementation of tax payers supervision to improve the compliance of their tax obligation then the government through institution Directorate General of Tax seeks to always monitor the tax revenue potential. Value Added Tax is a tax on public consumption and at domestic, as Value Added Tax levy only on consumption of taxable goods and or services that carry out in domestic area.

In line with the issuance of regulation conceming Added Value Tax by government on the self-development as stipulated in Article 16 C Law Number 11 year of 1994 and other regulations as the implementation rule of Article 16 C Law Number 11 year of 1994. The government always seeks to add the tax potential in order to increase the state revenues.

Therefore how small the its influence for the state revenues it should be monitored and supervised by tax officers as the executor of the law to continuously improve the tax payer awareness on the tax obligations.

The research method used is the descriptive method which data obtained through in depth interview, bibliography study and library research. The data processing like qualitative data that produced by in depth interview and the secondary data about tax revenue from Value Added Tax on developing activity itself at KPP Jakarta Setiabudi Satu.

Point at tax administration and tax concept where the tax administration seems an implementation of tax policy to create regulations that established in tax regulations. Tax policy should fulfill good tax treatment, tax equality approach, and tax accounting based on tax imposition base. In cost accounting that paid in development a building can do trough valuation property approach as sales comparison approach, cost approach, capitalization approach, while tax collection used according to the valid tax collection system.

Conclusions that can be taken for example Value Added Tax supervision implementation developing itself at KPP Jakarta Setiabudi Satu more relies on the urges to the building owners where in reality its enough effectively to secure state revenue. While for 2004 in determining indebted tax in the issuance process of Underpaid Tax Assessment (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) basically was by establishing the average cost per m2 approach by considering the building price comparison in the market and data NJOP PBB as the tax payers do not have sufficient administration on the expenses data carried out and the tax payers in general only show License to Erect a Building (Surat Ijin Mendirikan Bangunan) issued by Local Government.

So suggest to the effort optimize revenues of the Value Added Tax developing itself it requires the coordination with the Local Government and the socialization efforts in Local Government office namely District Office in order and need guidance and cost table of building per meter quadrate at certain area which published by legal govemment committee."

"Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara Wajib pajak yang membeli rumah dan tanah dengan yang membeli kaveling saja. Atas pertimbangan itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-387/PJC2002 pada tanggal 19 Agustus 2002 yang mengatur Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain. Keputusan Dirjen Pajak tersebut merupakan pelaksana dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.0312002 tanggal 28 Juni 2002.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan realestat, apakah ada potensi pajak yang hilang akibat mekanisme tersebut, bagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya serta pemenuhan azas keadilan dalam kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada PT ABC yang merupakan pengembang perumahan di kawasan Jabotabek. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang jenis kaveling yang terjual serta biaya pembangunan dari pengembang tahun 2002.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kawasan Realestat berbeda saat pemungutan dengan saat penjualan kaveling sehingga menimbulkan potensi pajak yang hilang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dibedakan karena pembeli kaveling cepat atau lambat akan membangun rumahnya. Adapun DPP yang dapat digunakan adalah biaya pembangunan rumah sejenis oleh Pengembang atau NJOP PBB. Kebijakan Pajak diatas juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Wajib pajak maupun PKP."

"ABSTRAKSalah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan Undang Undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964, karena peraturan perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan juga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha Pengusaha yang termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dimana pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan suatu langkah awal dalam proses administrasi dalam Pajak Pertambahan Nilai, kerena tujuannya adalah memungkinkan pihak berwenang memungut pajak dengan mencatat identitas Pengusaha Kena Pajak, membimbing den mengawasi pelaksanaan pemenuhanhan kewajiban perpajakannya seperti memasukkan Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) setiap bulannya oleh pengusaha Kena Pajak, yang dapat mempengaruhi penerimaan negara Usaha maningkatkan penerimaan negara, akan dilakukan melalui peningkatan usaha dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi Ekstensifikasi dimaksudkan dengan usaha menjaring masyarakat yang sudah wajar menjadi wajib pajak dalam administrasi perpajakan Dan Intensifikasi dimaksudkan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil dari pe ngawasan terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya cukup tinggi jika hal ini tetap dapat dipertahankan, maka pajak yang menjadi sumber penerimaan negara paling diandalkan sesudah minyak dan gas bumi diperkirakan dapat memenuhi harapan, sehinga dana pembangunan dapat terjamin dan dapat mengamankan pelaksanaan pembangunan."