Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pelaku usaha di Indonesia adalah perusahaan tanpa badan hukum atau dikenal sebagai perusahaan perorangan. Peranan perusahaan perorangan cukup signifikan dalam perekonornian Indonesia. Sebagai gambaran gross output perusahaan perorangan pada tahun 2000 mencapai Rp 250 trilyun. Penghasilan yang dibayarkan kepada pekerja di perusahaan perorangan ini merupakan potensi obyek pajak penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21). Sedangkan pengusaha perusahaan peororangan yang statusnya Wajib Pajak Orang Pribadi selaku pemberi kerja wajib melakukan penghitungan,dan pemotongan PPh Ps 21 dan sekaligus melakukan penyetoran dan pelaporan kepada Kantor Pajak.Selama ini telah dilakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Perorangan agar mereka mengerti tentang fungsinya sebagai pemotong pajak penghasilan Ps 21 seperti yang ditentukan oleh undang-undang . Penyuluhan dilakukan melalui berbagai macam cara antara lain melalui media masa baik cetak maupun elektronik serta melalui publikasi lain berupa booklet, pamphlet maupun yang bersifat tatap muka antara lain pelatihan, seminar. Penyuluhan ini duharapkan mampu mendorong Pengusaha Perorangan melakukan fungsinya sebagai pemotong pajak penghasilan Ps 21. Apabila hal ini terealisir maka akan mempunyai pengaruh yang berarti dalam penerimaan keuangan Negara dalam bentuk pajak, serta yang tak kalah pentingnya adalah terlaksananya prinsip equality (keadilan) dalam pengumpulan pajak dimana beban Negara ditanggung oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Suatu hal yang peneliti memandang sebagai masalah adalah apakah penenyuluhan yang selama ini dilakukan efektif untuk membuat pengusaha perorangan melakukan kewajibannya sebagai pemotong pajak, untuk itu menarik untuk diketahui efektivitas penyuluhan terhadap Pengusaha Perorangan sebaai pemotong pajak penghasilan Ps 21 Penyuluhan pajak dalam bentuk informasi, edukasi serta bantuan teknis akan membuat persoalan pajak menjadi jelas bagi Wajib Pajak dan oleh sebab itu penyuluhan menjadi elemen yang penting dalam mendorong terselenggaranya administrasi pajak yang baik. Salah satu faktor yang menyebabkan orang kurang antusias didalam membayar pajak karena kurangaya pengetahuan tentang pajak. Secara teoritik untuk menumbuhkan sikap posisitip tentang pajak harus bermula dari adanya pengetahuan terhadap pajak itu sendiri. Sejak menganut self assessment system usaha penyuluhan pajak menjadi suatu hal yang sangat panting dan menjadi perhatian mendasar bagi pemerintah dibanyak negara untuk mencapai kemungkinan yang maksimum tercapainya kepatuhan sukarela. Administrator Pajak harus memberikan perbatian khusus untuk memelihara hubungan dengan Wajib Pajak., dalam bentuk memberikan informasi yang cukup (adequate) dan jelas (clarity) serta pelayanan yang sifatnya membantu Wajib Pajak, sebagai usaha untuk mencegah tercadinya kecurangan pajak serta sebagai elemen yang mengaralikan peningkatan kepatuhan sukarela. Informasi yang penyampaiannya kepada wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan haruslah memenuhi gagasan clarity: yaitu informasi yang diperoleh dapat membuat persoalan pajak menjadi jelas bagi masyarakat, rapidity: informasi tersebut harus dapat diperoleh dengan cepat serta accuracy, informasi tersebut harus akurat.Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang jenisnya deskriptif eksploratif, dinnana peneliti meaggali informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan menggambarkannya tanpa mengajukan hipotesis.Populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan Pengusaha Perorangan di KPP Kramat Jati. Jumlah populasi per I Januari mencapai 834 Wajib Pajak. Sampel diambil 15% dari populasi yaitu 127 responden, untuk itu disebar 150 kuesioner dan terkumpul kembali 143 bush atau 16,9% dari populasi.Dan hasil penelitian diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan selama ini telah rnenjangkau sebagian besar Wajib Pajak KPP Kramat Jati dan cukup efektif meningkatkan pemahaman Wajib Pajak Pengusaha Perorangan tentang fungsinya sebagai pemotong PPH Ps 21. Namun hanya setengah dari Waajib Pajak yang menerima penyuluhan memahami prosedur teknis yang hams dilakukan dalam melakukan pemotongan tersebut.Dari hasil penelitian ini disarakan agar penyuluhan terhadap Pengusaha Perorangan ird ditingkatkan terutama dalam bentuk pelatihan dan apabila potensi PPh Ps 21 di wilayah kerja KPP Kramat Jati ternyata besar maka perlu dibentuk suatu unit kerja khusus yang menangani penyuluhan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pelaporan SPT Tahunan melalui fasilitas e-filing di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan dalam proses kebijakan e-filing tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan implementasi kebijakan penerimaan SPT Tahunan melalui fasilitas serta kendala yang terjadi dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka studi lapangan berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan di KPP Kramat Jati melalui e-filing menggunakan Standar Operational Procedure (SOP) dalam kebijakan e-filing itu sendiri. Alasan utama Wajib Pajak Badan belum memakai e-filing adalah yang masih belum terbiasa dengan kemajuan teknologi e-filing ini dan dengan alasan keamanan Wajib Pajak belum memakai e-filing tersebut. Wajib pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunann hanya berjumlah dua Wajib Pajak. Wajib pajak masih menggunakan kurir untuk menyampaikan SPT Tahunan. Bahkan masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan datang langsung ke KPP wajib pajak terdaftar.

---

The purpose of this research is to describe the implementation and the problems during of the policy through the annual tax return processing facility of e-filing at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. This research used a descriptive research is to describe implementation of the policy through the annual tax return processing facility dropbox and any problems that occur in the process of receiving and processing the annual tax return . The research was conducted with a field study to study literature in the form of interviews and observations . The approach of this research is a qualitative approach . The results of research is this facility appropiate with the Standard Operational Procedure (SOP) in the e-filing policy itself. However , in practice there are still many obstacles, example company still unfamiliar with this electronic application. Company still uses courier or come to KPP for sent this annual tax return."

"ABSTRAKBank umum pemerintah mulai ditunjuk dan diikutsertakan dalam menerima setoran pajak masyarakat dalam tahun 1985 sebagai perluasan dari tempat-tempat penyetoran pajak yang telah ada sebelumnya, yakni Kantor Kas Negara/Kantor Perbendaharaan Negara (KKN/KPN) dan Kantor Pos. Namun jumlah setoran pajak yang berhasil dikumpulkan oleh bank-bank umum pemerintah selama tahun pertama penunjukan tersebut langsung melampaui jumlah setoran pajak yang berhasil dikumpulkan oleh KKN/KPN dan Kantor Pos. Bank X, satu dari enam bank umum pemerintah yang ditunjuk menerima setoran pajak masyarakat, juga berhasil memberikan kontribusi yang berarti terhadap penerimaan pajak nasional, khususnya pajak penghasilan, tanpa mengabaikan kegiatan pokok perbankannya. Oleh karena itu, skripsi yang bersifat deskriptif-analitis ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bagaimana carayang sudah dilakukan oleh Bank X dalam mencapai keberhasilan dalam kontribusinya, khususnya tentang faktor-faktor apa yang telah menunjang keberhasilan tersebut. Selain itu ingin diketahui apa manfaat yang didapatkan oleh Bank X dari pemberian kontribusi tersebut, serta kendala apa yang dihadapi. Dalam menganalisa penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari Laporan Tahunan Bank X. Selain itu diadakan juga wawancara dengan chief auditor Bank X mengenai pelaksanaan kontribusi pajak Bank X. Dari penelitian ditemukan pula bahwa penerimaan pajak oleh Bank X sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan Kantor Kas Negara, karena setoran pajak yang diterima Bank X baru diakui pada saat diterima oleh Kantor Kas Negara dan bukan saat diterima oleh Bank X. "

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"Set of problems in this thesis are, how does strategy of increasing the obedience of personal tax payers to increase income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng, what does strategy that has been using at KPP Jakarta Cengkareng has reached target of tax revenues planning, what constraints that has been facing to increase personal tax payers to reach target of revenues planning at KPP Jakarta Cengkareng.Research in this thesis uses descriptive analysis method with qualitative approach on the study of policy. Technique on data collection is in the form of book and field study and through depth interview with related parties.The research results in a summary, which implies that according to increase personal income tax, KPP Jakarta Cengkareng uses to the front integration strategy, market penetration strategy, market development strategy, and product development strategy. To increase new tax payers, KPP Jakarta Cengkareng uses market development strategy, through extensification activities like canvassing, tax payers operation and information instrument data. To the front integration strategy involve increasing of supervision to tax payers so increase that tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Along with the application of this strategy, KPP Jakarta Cengkareng uses supervision to tax payers, pressing a claim of tax, and law enforcement. Market penetration strategy is one of strategy that is concentrated various efforts to increase tax payers obedience to increase tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Meanwhile the application of this strategy uses intensification strategy. Product development strategy aims to increase personal income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng through increase or modify products or services, like giving service and illumination to tax payers_ Based on data, personal income tax revenues planning that can be realized by KPP Jakarta Cengkareng has been succeed because realization of personal income tax revenue in 2005 about 97,6%. According to writer opinion, there are 6 (six) factors to increase personal income tax at KPP Jakarta Cengkareng among others are: revenues planning, tax service office (KPP), procedure, strategy, tax payers, and tax payers obedience. KPP Jakarta Cengkareng faces constraints to optimally personal income tax imposition, consist of number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng is not proportional with the area of KPP Jakarta Cengkareng, lack of infrastructure at KPP Jakarta Cengkareng to support operational activities, lack of tax payers awareness and obedience to implement tax regulation, and lack of tax payers data collection.Preferably, KPP Jakarta Cengkareng gives suggestion to Directorate General of Taxation to increase number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng with professionals and top human resources to support operation activities in KPP so maximize that revenues KPP Jakarta Cengkareng should be divided into some KPP because, area of KPP Jakarta Cengkareng so wide and KPP can maximize supervision and build to tax payers. Preferably to supervise all tax payers because, according to writer monitoring, KPP Jakarta Cengkareng only supervise to tax payers who has big contribution like determining STP to 100 tax payers and another 100 tax payers. Along with law enforcement, determining STP is conducted to tax payers who hasn't filled taxation obligation as tax regulation. To increase knowledge and comprehension of tax regulation for tax payers and fiscus at KPP Jakarta Cengkareng.To increase knowledge and comprehension in system and procedure of taxation, KPP Jakarta Cengkareng gives illumination to his employee through training, so increase better services to tax payers. Illumination to tax payers is going continue and consistent with direct and indirect methods. Direct method activities to tax payers hasn't reached target because, according to writer monitoring illumination method has been doing at beginning of fiscal year, in third month preferably illumination activities conduct every two months in a year and be conducted in potential public places like shopping center, malls, political district administrative by lurah. It's necessary to modernize all infrastructure that has been available in KPP are minus, like broken printers, out of orders computers, etc, that has hampered activities of fiscus to gives services to tax payers and reach revenues target that has given to KPP Jakarta Cengkareng."