Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revision occurred on Annual Corporate Income Tax Returns (Surat Pemberitahuan Tahunan) commenced from year 2002 is the application of financial statements of financial accounting system as main data resource to fulfill them. The previous development is that all companies either issuing obligations traded to public (as public companies) or others company since book year of 2001 should apply Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Aktuitansi Keuangan/PSAK) 46 entitled ?Accounting for Income Taxes? for their accounting policy.In this research there are two main research questions to be revealed. Firstly, It PSAK 46 application may result in financial statements as calculation base of Owed Income Tax on Annual Corporate Income Tax Returns is. Secondly, It possible to align format of Annual Income Tax Retum presentation suitable with resulted financial statements from PSAK 46's application is.The implementations of self assessment system by trusting corporate tax payers for calculating by their self regarding total Owed Income Tax both efficiently and effectively, are require any data resource as material for fulfilling Annual Income Tax Returns? form. Financial statements as final result of process or accounting cycle providing information on financial position, performance and changes of financial position of any company will give benefit for most of users in making economic decisions. PSAK 46 implement calculation of current tax expense and deferred tax expense as set of profit or loss calculation closure for one accounting period, subsequently, it will be presented in profit or loss statement (income statement). Financial items related with such tax imposition acquisition are very benefit when company as Corporate Tax Payer will fulfill form of Annual Tax Rettm1s(form 1771).The research methodology in this thesis is social qualitative research method by descriptive description. Its objective is to reveal and clarify a real subject and object of research. This research is conducted against twelve Corporate Tax Payers who applied PSAK 46. Conveniently and accidentally, the samples are obtained from Optimizing Team of State Revenue. Materials and research data among them financial statements resulted from financial accounting implementation and Annual Corporate Income Tax Returns (a complete set of form 1771) for book or fiscal year 2002.Those twelve Corporate Tax Payers at accounting accounts relating with Income Tax in income statement and notes for financial statements - as its value adjustment finance - had presented the data value same as announced at Annual Tax Returns. These data value similarity at Annual Tax Retums are found at (a) form 1771-I : (1) accounting net income (pretax accounting income) and (2) fiscal net income; and (b) form 15771 : (1) taxable income and (2) owed income tax. Generally, the models or formats of Corporate Income Tax Retums having been revised since 2002, especially for form 1771-I (Calculation of Fiscal Net Income), it had been able to accomodate iinancial statements information resulted from PSAK 46. But, for some certain segments, e.g, Accounting Net income on Other Business Expenses segment specially (subsegment 1.c), Positive and Negative Fiscal Adjustments (segments of 3 and 4), they are necessary improved in order to suitable with resulted financial statements Bom PSAK 46 application. On segment 2 regarding Income had been imposed Final Income Tax and income excluding tax objects, had not been related with form l77l-IV.Research result as had been revealed in this thesis present suggestions to Directorate General of Fiscal in order to improve form 1771-I on those segments above while considering convenience, simplicity, compatibility with financial accounting standard and integrated with other 177] forms. Specially, for fiscal adjustments segment, it is suggested to issue guide or practical instructions for abridging adjustment among juridical and fiscal aspects using financial aspects from financial accounting standard (PSAK 46)."

"Pemahaman umum Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan perusahaan: makin besar laba, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang bisa berbeda disebabkan koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara, atas konsep laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan perpajakan. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperbesar laba komersil, tetapi cenderung menghindari pajak atas laba "tambahan" yang seharusnya tidak ada. Untuk menghindari pajak atas laba "tambahan" ini perusahaan ini harus mengalihkan ke koreksi negatif khususnya beda temporer. Atas dasar ini dilakukan pengujian-pengujian terhadap hubungan antara kualitas laba perusahaan dan elemen/komponen koreksi beda temporer perusahaan. Penelitian dan analisa dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dari seleksi ditemukan beberapa perusahaan belum menerapkan PSAK 46, mungkin terkait dengan aspek immaterial (0,1% dari total asset) atau lainnya. Selanjutnya data dikelompokan atas dasar besaran pajak tangguhan dalam tahun 2006 yang dihitung dalam persentase terhadap rata-rata total asset (2005-2006). Data perusahaan yang memiliki pajak tangguhan lebih dari 0,003 terseleksi sebanyak 45 perusahaan, untuk mendapatkan pembanding dipilih 45 perusahaan yang memiliki pajak tangguhan yang kurang dan (0,002). Kesimpulannya adalah perusahaan dengan pajak tangguhan yang besar juga memiliki total asset lebih besar dari perusahaan tandingannya. Elemen/komponen terbesar dari pajak tangguhan berasal dari tax carry forward (rugi), yang jika merefer Phillips et al, hal ini merupakan non discretionary manajemen. Untuk bisa menggunakan pajak tangguhan dengan komponennya sebagai pendeteksi manajemen laba harus di tentukan kembali kategori daripada discretionary manajemen dan yang bukan discretionary manajemen"

"Penyempurmaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 77 menjadi PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengubah pelaporan beban pajak dari pendekatan laba rugi (deferred method/income statement approach) menjadi pendekatan neraca (balance sheet approach) merupakan langkah awal yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia.Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif. PSAK No. 46 mulai berlaku e£ekiif pads tanggal I Januari 1999 untuk perusahaan yang go public dan tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan non go public.Laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mencoba mengangkat masalah kompleksitas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan pengaruhuya terhadap laporan keuangan khususnya terhadap perubahan laba kena pajak, mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut dalam dunia usaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengiventarisasi penyebab timbulnya aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan dan mengetahui apakah penyajian Realty sudah sesuai dengan PSAK No. 46, serta untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan menyebabkan kampleksitas dalam penglhitungannya.Metodologi penelitian dalam karya akhir ini adalah melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan penelitian lapangan ke PT Wika Realty dengan cara observasi langsung dan mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusuuan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan.Kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada PT Wika Realty, yaitu: terdapat unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan masa manfaat untuk aktiva tetap antara taksiran masa manfaat secara akuntansi komersial dengan ketentuan pajak. PT Wika Realty telah melakukan penyajian aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang sesuai PSAK No. 46 sejak tahun 2001 secara retrospektif; serta dalam hal kompleksitas penghitungan dalam penerapan PSAK No. 46 sebenarnya hanya terjadi pads tahun pertama pemberlakuan saja, sedangkan untuk tahun selanjutnya perusahaan dimudahkan dengan pemberlakuan balance sheet approach karena hanya membandingkan dengan periode sebelumnya dan itu pun telah dapat diidentifikasi jumlahnya di neraca periode sebelumnya tanpa melakukan perhitungan ulang setiap tahunnya terlebih dahulu.Saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir ini adalah perusahaan tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 tersebut, karena hal ini terkait dengan Undang undang Perseroan Terbatas Pasal 58; metode pengakuan pajak terutang dart perubahan income statement approach ke balance sheet approach pads dasarnya kan mempengaruhi laba kena pajak, hanya berbeda dari segi pengungkapannya saja di neraka, sehingga perubahan ini lebih kepada tujuan pelaporan kenangan untuk komersial saja, bukan pajak. Sebenamya pajak tidak terlalu membutuhkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut, sehingga pemberlakuan PSAK No. 46 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Selain itu, saran yang lain untuk PT Wika Realty adalah perlu adanya penyesuaian atas masa manfaat aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, agar rekonsiliasi fiskal atas perbedaan temporer tidak perlu dilakukan lagi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan PSAK 46 Pajak Penghasilan Revisi 2013 terhadap penyajian pajak final perusahaan. Penelitian menggunakan perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 ndash; 2016 sebagai sampel. Pajak final tidak lagi dicakup dalam lingkup PSAK 46. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam klasifikasi penyajian pajak final dalam perusahaan, serta dari hasil uji beda rata-rata rasio keuangan yang terdiri dari tarif pajak efektif, cash ETR dan operating profit margin menunjukkan bahwa keberagaman penyajian pajak final memiliki dampak yang signifikan terhadap ketiga rasio tersebut. Implikasi yang muncul dari keberagaman penyajian pajak final adalah laporan keuangan sulit dibandingkan.

---

The objective of this study is to analyze the impact of changing in Indonesian Accounting Standards 46 PSAK 46 Income Tax Revised 2013 on final tax presentation in financial statements. This study used a construction and real estate companies which listed on the Indonesian Stock Exchange for book period 2014 2016 as the sample. The result shows that there are six classifications of final tax presentation in the company, also the result of average testing of financial ratios consisting of effective tax rate, cash ETR and operating profit margin indicates that the variety of final tax presentations have a significant impact on those three ratios. The implications arising from the diversity of final tax presentations are financial statement is uncomparable."

"[Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada perusahaan tambang dan konstruksi yaitu PT XYZ. Studi kasus ini membahas penentuan mata uangfungsional, proses pengukuran kembali, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan PT XYZ. Selain itu studi kasus ini juga membahas tentang pengaruh kurs valuta asing terhadap pajak terutang perusahaan. Analisa juga ditambahdengan analisis terhadap dampak peraturan baru Bank Indonesia yaitu Per 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah di Indonesia bagi industri secara umum dan PT XYZ secara khusus.

---

This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3/PBI/2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.;This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised

2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and

construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the

determination of functional currency, the process of the re-measurement,

recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the

company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of

new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use

currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in

particular PT. XYZ., This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised

2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and

construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the

determination of functional currency, the process of the re-measurement,

recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that,

this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the

company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of

new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use

currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in

particular PT. XYZ.]"

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."