Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."

"Beragam potensi yang dimiliki oleh pasar hewan ternak Indonesia ternyata tidak serta merta membawa industri ini menjadi industri unggulan di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah, bonus demografi yang akan terjadi hingga 2030, dan kebutuhan pasar internasional yang semakin meningkat merupakan segelintir potensi yang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti determinan dari pendapatan peternak sapi/lembu dan domba/kambing di Indonesia. Studi ini berfokus kepada tiga kelompok variabel eksternal yaitu bencana alam, kondisi iklim, dan inklusivitas keuangan. Studi ini menggunakan data IFLS tahun 2007 dan 2014 yang dilakukan di 13 provinsi Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kerugian bencana dan nilai pinjaman merupakan dua variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pendapatan peternak sapi dan kambing. Temuan penting lainnya adalah variabel internal seperti kepemilikan lahan memiliki peranan yang amat besar dalam menentukan besar atau kecilnya pendapatan seorang peternak.

---

The variety of potential possessed by the Indonesian livestock market does not necessarily bring this industry to become a leading industry in Indonesia. Abundant natural wealth, demographic bonuses that will occur until 2030, and increasing international market needs are a handful of potential that Indonesia should use. This study aims to examine the determinants of the income of cattle and goat farmers in Indonesia. This study focuses on three groups of external variables namely natural disasters, climate conditions, and financial inclusiveness. This study uses IFLS data for 2007 and 2014 conducted in 13 provinces in Indonesia. The estimation results show that disaster losses and loan values are the two most influential variables on the income of cattle and goat farmers. Another important finding is internal variables such as land ownership have a very large role in determining the size or income of a farmer."

"Indonesia pasca Orde Baru telah menggulirkan banyak agenda reformasi politik secara struktural dan prosedural. Indonesia juga telah diakui sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia, sejak 2007. Namun kian lama kian banyak orang yang bertanya mengapa demokrasi tidak membawa kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Demokrasi memang mengandung banyak kelemahan. Dari perspektif ekonomi, demokrasi cenderung pro kekuatan kapitalis yang mengusung liberalisasi pasar dan perdagangan bebas, sehingga cenderung mengabaikan kelompok-kelompok yang lemah. Tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi niscaya sulit dientaskan jika negara selalu tunduk pada kekuatan pasar. Atas dasar itulah maka pengelolaan negara di bidang ekonomi harus dipadukan dengan konsep ?negara kesejahteraan?. Itu berarti pemerintah harus aktif mencampuri kehidupan rakyatnya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah harus mencanangkan berbagai program sosial (baik jaminan sosial maupun bantuan sosial) yang bersifat jangka panjang. "