Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik lokasi Pasar Kaget di Kota Depok berdasarkan site dan situation, karakteristik pengunjung, dan motivasi pengunjung. Metode yang digunakan adalah analisa spasial dan deskriptif yang akan dihubungkan dengan karakteristik dan motivasi pengunjung. Kesimpulan dari hasil analisis yaitu: 1. Karakteristik lokasi Pasar Kaget paling dominan adalah Pasar Kaget dengan tipe "rendah bervariatif" serta berada di situation dengan permukiman teratur dan tidak ada trayek angkutan umum yang melewati lokasi Pasar Kaget. 2. Karakteristik pengunjung paling dominan adalah para pengunjung yang berasal dari dalam Kota Depok serta komoditas barang yang dibeli yaitu non makanan. Motivasi pengunjung yang paling dominan di Pasar Kaget adalah pengunjung dengan orientasi rekreasi. 3. Pasar Kaget "tinggi bervariatif" yang berada di pola permukiman tidak teratur serta ada trayek, Pasar Kaget "rendah bervariatif" yang berada di pola permukiman teratur serta tidak ada trayek, dan Pasar Kaget "rendah tidak bervariatif" yang berada di pola permukiman tidak teratur serta ada trayek, ketiganya masing-masing memiliki pengunjung yang berasal dari dalam Kota Depok serta komoditas barang yang dibeli yaitu non makanan dengan motivasi pengunjung berupa orientasi rekreasi. Pasar Kaget "rendah bervariatif" yang berada di pola permukiman teratur serta tidak ada trayek dengan motivasi pengunjung yaitu orientasi ekonomi dan Pasar Kaget "rendah bervariatif" yang berada di pola permukiman tidak teratur serta tidak ada trayek dengan motivasi pengunjung yaitu orientasi rekreasi, keduanya masing-masing memiliki pengunjung yang berasal dari dalam Kota Depok serta komoditas barang yang dibeli yaitu non makanan serta makanan. Pasar Kaget "tinggi bervariatif" yang berada di pola permukiman teratur serta tidak ada trayek, memiliki pengunjung yang berasal dari dalam Kota Depok serta komoditas barang yang dibeli berupa non makanan dengan motivasi pengunjung yaitu orientasi ekonomi.

---

This study aims to analyze the characteristics of the location of Pasar Kaget in Depok City based on site and situation, characteristics of visitors, and motivation of visitors. The method used spatial and descriptive analysis that will be connected with the characteristics and motivation of the visitors.

The results of the analysis are:

1. The most dominant characteristics of the location is Pasar Kaget with the type low vary as well as in the regular settlements situation and there is no public transport route that passes the location.

2. The most dominant visitors who came from Depok City with the commodity items purchased are non food.

3. Pasar Kaget with the type high vary as well as in the irregular settlement situation and there is a public transport route, Pasar Kaget with the type low vary rdquo as well as in the regular settlements situation and there is no public transport route, and Pasar Kaget with the type low not vary as well as in the irregular settlements situation and there is no public transport routes, each has a visitor who came from Depok City and the commodity items purchased are non food with the motivation of visitors is recreation.

Pasar Kaget with the type low vary as well as in the regular settlements situation and there is no public transportation route with the motivation of visitors is economic and Pasar Kaget with the type low vary as well as in the irregular settlements situation and there is no public transportation route with the motivation of visitors is recreation with the visitors who come from Depok City and the commodity items purchased is non food and food. Pasar Kaget with the type high vary as well as in a regular settlement situation and there is no public transportation route is have a visitors who came from Depok City as well as the commodity items purchased is non food with motivation of visitor is economic."