Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang salah satunya usia harapan hidup (UHH) yang diperoleh dengan metode tidak langsung. Oleh karena itu dibuat Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang merupakan kumpulan indikator kesehatan yang dapat mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan UHH. Kerangka konsep menggunakan gabungan dari konsep H.L. Blum, Kesejahteraan Sosial, Keluarga Sejahtera, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kebahagiaan, dan determinan sosial kesehatan, dengan mempertimbangkan keterbatasan data-data yang diperoleh dari Riskesdas 2007, Susenas 2007, dan Podes 2008. Sesuai tujuan penelitian maka kerangka konsep yang digunakan untuk melihat indikator kesehatan yang berperan mempengaruhi usia harapan hidup dan melihat peran indikator sektor lain yang mempengaruhi usia harapan hidup. Sampel yang digunakan 438 kabupaten/ kota yang tersebar di 33 provinsi. Pemilihan variabel sebagai kandidat dan untuk mendapatkan kelompok bobot menggunakan explanatory factor analysis, setelah terpilih dilakukan regresi linier untuk menentukan besaran bobot. Besaran bobot menunjukkan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. IPKM untuk tingkat nasional diperoleh dari 9 indikator, nilai korelasi dengan UHH 2007 sebesar 0,404 dan korelasi dengan IPM 2007 sebesar 0,497. Menggunakan hasil dari rumus terpilih dan dianalisis bersama-sama dengan komponen pembentuk IPM 2007 maka diperoleh nilai korelasi model sebesar 0,561. Pada model tersebut peran IPKM dalam menentukan nilai umur harapan hidup berkisar 17% dan peran terbesar pada pendidikan sebesar 64%. IPKM nasional dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar kabupaten/ kota. IPKM regional melihat masalah kesehatan spesifik di masing-masing regional. IPKM regional Jawa Bali mempunyai nilai korelasi terbaik sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. IPKM kabupaten dan kotamadya untuk melihat permasalah lokal di kabupaten dan kotamadya, namun model untuk kotamadya harus ditelaah kembali.

---

ABSTRACTHuman Development Index (HDI/IPM) can be used as a measure of human development status. IPM is a composite index which includes life expectancy age by indirect calculation as one of the composite variables. Therefore, the Public Health Development Index (PHDI/IPKM) is essential because it directly includes health indicators which describe health issues related to life expectancy. Conceptual framework in this study explains link between variables using numerous theoretical framework such as from H.L Blum, social welfare, family welfare, human development index, happiness indicators and social determinant of health. This study uses data from RISKESDAS 2007, SUSENAS 2007 and PODES 2008, with considering their specific limitations. This study aims to identify health indicators which contribute to life expectancy and determine other related indicators from non health sectors that associated with the life expectancy. Sample in this study includes population in 438 districts in 33 provinces in Indonesia. Candidate variables for weighted group were selected using explanatory factor analysis and followed by linear regression analysis to calculate the weight number. Weight number shows priority of the health issues that requires priority intervention. The national IPKM was calculated using nine indicators and the correlation values for 2007 life expectancy is 0.404 and correlation values for 2007 Human Development Index/IPM is 0.497. Using the selected formula and multivariate analysis of 2007 IPM components, the analysis shows model correlation value is 0.561. In this model, the IPKM contributes to the life expectancy measurement as high as 17% and the highest contribution is from the education factor (64%). The national IPKM can be used to compare performance in health development across districts. The regional IPKM describes the health issues specifically in each region. The regional IPKM for Java and Bali have the best correlation value, which means it can be used as the benchmark for health program performance in other regions. The district IPKM model can be used to illustrate the local health issues, but the model requires further analysis."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

---

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan wilayah terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data pada level kabupaten/kota tahun 2011 dan tahun 2014. Pengukuran indeks urbanisasi dilakukan dengan menggunakan principal component analysis (PCA) untuk mendapatkan nilai yang menggambarkan tingkat perkembangan tiap wilayah pada kabupaten/kota. Pada masing-masing tahun dilakukan pengukuran indeks urbanisasi dengan menggunakan 12 (dua belas) variabel yang menunjukkan kondisi physical environment, social environment dan health and social service pada tiap wilayah. Berdasarkan pengukuran indeks urbanisasi, komponen yang memiliki pengaruh paling besar dalam perkembangan wilayah pada tahun 2011 dan 2014 yaitu akses terhadap air bersih, jalan beraspal dan jumlah rumah sakit di daerah tersebut. Pada tahun 2011 daerah yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang tertinggi yaitu Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta) dan yang memiliki nilai indeks urbanisasi terendah yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang (Provinsi Papua). Pada tahun 2014 daerah yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang tertinggi yaitu Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta) dan yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang terendah yaitu Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua). Hasil empiris menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara indeks urbanisasi dengan morbidity rate. Daerah yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi atau lebih maju menyebabkan terjadinya peningkatan gangguan kesehatan masyarakat.

---

This study aims to determine the effect of regional development on public health in Indonesia. Using district data in 2011 and 2014, an index of urbanicity constructed by using principal component analysis (PCA) to obtain a value that describes the level of development of each region. Each year, the urbanization index is measured using 12 (twelve) variables that indicate the physical environment, social environment and health and social service conditions in each region. Based on the measurement of the urbanization index, the components that have the greatest influence on regional development in 2011 and 2014 are access to clean water, asphalt roads and the number of hospitals in the area. In 2011, the region with the highest urbanization index value was Central Jakarta City (DKI Jakarta Province) and the region with the lowest urbanization index value was Gunung Bintang Regency (Papua Province). In 2014, the region with the highest urbanization index value was Central Jakarta City (DKI Jakarta Province) and the region with the lowest urbanization index value was Tolikara Regency (Papua Province). The empirical results show that there is a positive relationship between the urbanization index and the morbidity rate. Region with a high level of urbanization index are more advanced cause an increase in public health problems."

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"Squatter Area merupakan suatu wilayah permukiman kumuh yang berdiri di lahan illegal. Salah satunya ialah squatter area di Ci Liwung yang secara administrasi masuk ke dalam DKI Jakarta. Berdasarkan aspek intensitas penggunaan tanahnya squatter area di bagi menjadi 3, yaitu squatter permanen, squatter tumbuh, dan squatter potensial. Kondisi lingkungan yang kumuh dan masyarakatnya yang tergolong komunitas miskin menyebabkan masyarakat di squatter area rentan terhadap masalah kesehatan. Dengan melihat indikator tingkat kesehatan masyarakat berupa tingkat kematian bayi, angka kejadian penyakit dan status gizi balita maka dapat ditentukan bagaimana tingkat kesehatan masyarakatnya. Selain itu juga dilihat berdasarkan kondisi lingkungan berupa kualitas permukimannya dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yaitu dari tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakatnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat tinggi berada pada squatter permanen, tingkat kesehatan sedang di squatter tumbuh dan tingkat kesehatan rendah di squatter potensial. Selain itu kondisi lingkungan dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dimana semakin baik kualitas permukiman dan semakin tinggi tingkat pendidikan serta tingkat pendapatan masyarakatnya maka akan semakin tinggi pula tingkat kesehatan masyarakatnya, begitu pula sebaliknya."