Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah Palestina dapat dikategorikan sebagai Negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana status hukum alien occupation Israel atas Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu Negara berdasarkan hukum internasional; pendudukan Israel atas Palestina dapat dikategorikan sebagai alien occupation berdasarkan hukum humaniter internasional, namun Israel melanggar aturan-aturan dalam Hague Regulation, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977.

---

This thesis discusses about whether the Palestinians can be categorized as a State under international law and how the legal status of the alien occupation of Palestine by Israel based on international humanitarian law. The study was a normative study with a descriptive design. The study concluded that Palestine can be categorized as a State under international law; Israel's occupation of Palestine can be categorized as an alien occupation under international humanitarian law, but Israel has violated the rules of the Hague Regulations, the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol I 1977."

"Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis dilakukan terhadap isi perjanjian mandat, yang juga sangat berkaitan dengan Deklarasi Balfour, serta praktik pelaksanaan mandat dengan mendasarkan pada sistem mandat internasional oleh Liga Bangsa-bangsa maupun sistem perwalian oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, ditemukan bahwa pendirian negara Israel melalui keadaan yang tidak ideal, terlepas dari fakta penerimaannya sebagai anggota PBB.

---

This thesis studies the legality of Israel?s declaration of independence in Palestine territory, in the scope of international mandat and trusteeship system. Subsecquently, as a background issue, this thesis will start to describe the legal state of Palestine territory after the World War I as much as the recognition of British government as Mandatory State carried on the international mandate system by the Palestine mandate treaty from the Covenant League. Next, this thesis will explain the conceptions and practices of League mandate systems as well as to differ the latest system. Afterwards, analyze the content of mandate treaty of Palestine which happened to be legal standing of British mandate rule over those territory, as well as the emerge of Balfour Declaration in advance. Also to analyze the mandate practice over during the mandate period, accordingly to the international mandate and trusteeship system, subsequently. Qualitative approach is used to gather resources in writing this thesis. This thesis concluded by point out the legality of Israel?s declaration of independence was deliberately attemped in unideal situation, regardless the recognition and membership approval from United Nations."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bermula dari peristiwa terjadinya penggunaan kekuatan oleh Israel terhadap Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Konflik tersebut menyebabkan kehancuran terhadap tempat-tempat ibadah yang bersejarah dan bernilai budaya. Tempat-tempat ibadah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai benda budaya karena sejarah dan budaya yang melekat telah menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Palestina. Penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Palestina, sehingga dapat memudahkan Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel juga melegitimasi serangannya dengan mengklaim Hamas menggunakan perisai manusia dan menyimpan persenjataan mereka di dalam tempat-tempat ibadah di Gaza. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, bagaimana peraturan tersebut diberlakukan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya, serta bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam kasus penyerangan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza. Berdasarkan penelitian doktrinal yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional.

---

This thesis discusses the protection of places of worship as cultural properties in Gaza in the Israeli-Palestinian conflict based on international humanitarian law. This research stems from the use of force by Israel against Gaza triggered by Hamas attacks on October 7, 2023. The conflict caused the destruction of historic and culturally valuable places of worship. These places of worship can be classified as cultural properties because their history and culture have become part of the Palestinian national identity. Attacks on these places of worship can lead to the loss of Palestinian identity, making it easier for Israel to control the Palestinian territories. Israel also legitimizes its attacks by claiming Hamas uses human shields and stores their weapons inside places of worship in Gaza. Therefore, this thesis will discuss how international humanitarian law regulates the use of force and protection of places of worship, how these regulations apply to places of worship as cultural properties, and how international humanitarian law is applied in the case of Israel's attack on places of worship as cultural properties in Gaza. Based on the doctrinal research conducted, it can be concluded that Israel's use of force against places of worship as cultural properties in Gaza is not in accordance with international humanitarian law."

"Jurnal ini menjelaskan sejarah lahirnya Deklarasi Balfour sebagai sebuah peristiwa besar yang mengubah dunia. Deklarasi Balfour merupakan awal mula lahirnya sebuah Negara Yahudi yang kini dikenal dengan nama Israel. Orang-orang Yahudi yang ketika itu dihantui mimpi buruk usaha pembersihan etnis oleh gerakan Anti-Semit, mendorong gerakan internasional Zionisme. Dengan semangat Zionis ini, orang-orang Yahudi mengusahakan pendirian Negara Israel, dan lahirnya Deklarasi Balfour menjadi penanda semakin dekatnya cita-cita mereka. Para Yahudi Zionis menyambut baik Deklarasi Balfour, sehingga dalam waktu singkat terjadilah sejumlah gelombang migrasi yang cukup besar. Sampai saat ini, jauh setelah Israel berdiri, bangsa Arab merupakan penentang utama usaha pendirian Negara Yahudi karena, bagaimanapun, mereka tidak ingin menerima klaim Yahudi atas tanah Palestina.

---

This article explains about the Balfour Declaration as an important part of the history. The Balfour Declaration was mentioned as a starting-line for the establishment of Jewish state, Israel. The Jewish were haunted by the pogroms or ethnic-cleansing movement which caused international coherent movement of Jewish, called Zionism. Through its spirit, the Jewish started to fight for establishing the Israel, and the emergence of Balfour Declaration made the Jewish getting closer with their ambition. Then some huge migrations started to appear. Nowadays, decades after Israel was established, the Arabs have been being the main oppenent to the Jewish state Israel, for, as we have noticed, the establishment of Israel on the Palestine remains unacceptable for the Arabs."

"State and Religion in Israel begins with a philosophical analysis of the two main questions regarding the role of religion in liberal states: should such states institute a 'Wall of Separation' between state and religion? Should they offer religious practices and religious communities special protection? Gideon Sapir and Daniel Statman argue that liberalism in not committed to Separation, but is committed to granting religion a unique protection, albeit a narrower one than often assumed. They then use Israel as a case study for their conclusions. Although Israel is defined as a Jewish state, its Jewish identity need not be interpreted religiously, requiring that it subjects itself to the dictates of Jewish law (Halakha). The authors test this view by critically examining important topics relevant to state and religion in Israel: marriage and divorce, the drafting of yeshiva students into the army, the character of the Sabbath and more."

"Penelitian mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap proses berdirinya negara Israel (1945-1949) telah dilakukan pada bulan Maret sampai Oktober 2005, tujuannya ialah untuk memaparkan motivasi dan fakto-faktor yang menentukan pengambilan kebijakan di Amerika Serikat. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa Amerika Aerikat memberikan dukungannya terhadap berdirinya Negara Israel. Penulisan ini mengambil sudut pandang dinamika perpolitikan domistik yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika. Sumbr-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumbe primer diperoleh melalui sumber-sumber primer yang sudah diterbitkan, seperti pernyataan pengakuan kedaulatan dari Amerika terhadap Negara Israel, resolusi Majelis Umum PBB thun 1947, dan teks deklarasi berdirinya Negara Israel. Sebagian sumber tersebut terdapat dalam Public papers of the Presidents of the US: Harry Truman, 1948. Washington: United States Government Printing Office. 1946. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan situs internet. Situs internet yang digunakan adalah situs resmi Zionist Organization of America dan situs resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika untuk menganalisis teks berita konflik Israel-Palestina. Teori semiotika Barthes mengenai konotasi digunakan untuk menggali makna konotasi yang terdapat dalam sejumlah kata atau ungkapan yang menjadi tanda dalam teks berita. Korpus bersumber dari teks berita Kompas pada momentum pengajuan proposal Palestina untuk menjadi anggota PBB, yaitu September-Oktober 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa konotasi sangat berperan dalam menggambarkan tanda yang sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin diberitakan media Kompas. Hasil analisis ini juga membentuk makna konotasi yang mengungkap sudut pandang Kompas tentang Palestina, Israel, dan reaksi negaranegara di dunia selama momen tersebut.

---

This research uses qualitative method with semiotic approach to analyze the news text of the Israeli-Palestinian conflict. The semiotic theory of Barthes about connotations is used to find the meanings of the words or phrases that acted as sign in the news text. Corpus is taken from Kompas‟s news text at the moment of submission of Palestinian proposal for UN membership, during September-October 2011.

The results of the research analysis show that the connotation is crucial in describing the sign that correspond to what Kompas really want reported. The results of the research analysis also find the connotation meaning which reveal a perspective of Kompas on the Palestinian, Israel, and the reaction of countries in the world during this moment."

"Pengaruh Etnisitas Yahudi sebagai dasar dari Negara Israel terhadap kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Negara Yahudi yang berdiri di Tanah Israel dimana Tanah Israel juga merupakan pusat dari Kekristenan secara umum dan Gereja Katolik secara khusus. terhadap kepentingan Gereja Katolik di Tanah Israel. dalam hal ini beberapa sudut pandang yang melandasinnya baik filsafat teologi, sejarah, sosiologi, dan yurisdiksi. dengan menggunakan analisis teori nasionalisme etnis dari Hans Kohn dalam konteks Negara Israel, maka terdapat pengaruh kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel, khususnya pengaruh dalam hal keragaman ritus dan kota Yerusalam.

---

The influence of Jewish Ethnicity as the basis of the State of Israel on interest The bVatican City State in the State of Israel is very interesting to study. this research aims to understand the influence of the Jewish State that stands on the Land of Israel where the Land of Israel is also the center of Christianity in general and the Catholicn Church in particular. Against the interests of the Catholic Church in the Lnad of Israel. in this case, several points of view underlying it are used used such as theology, history, sociology, and jurisdiction. By using ethnic nationalism theoretical analysis of Hans Kohn in the context of the State of Israel, then there is influence of Vatican City State interest in the State of Israel. Especially the influence in terms of the diversity of rites and City of Jerusalem."

"Kolonialisme pemukim yang dilakukan oleh pemukim dan pemerintah Israel berujung kepada kekerasan dan penghapusan etnis terhadap penduduk asli Palestina di masa kini. Salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya ekspansi lahan oleh Israel adalah karena perencanaan kota yang matang di masa lalu, yaitu ketika pemukim zionis pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Palestina. Pada kasus Tepi Barat, dengan memanfaatkan kondisi geografis yang didominasi oleh puncak perbukitan, strategi surveillance dan penguasaan hilltops menjadi titik kekuatan bagi pemukim zionis untuk mempertahankan dan memperluas teritorinya. Skripsi ini membahas tentang penelusuran terhadap peran perencanaan kota dan arsitektur pada keberadaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina yang dibangun sejak tahun 1967. Dengan melakukan studi kasus pada delapan permukiman ilegal di Tepi Barat, skripsi ini akan membongkar aspek hilltops dan surveillance pada arsitektur dan perencanaan kota Israel yang bertumbuh dengan cara ditunggangi oleh paham zionisme di tanah penduduk Palestina.

---

The settler colonialism by Israeli settlers and the government has led to violence and ethnic cleansing against the indigenous Palestinian population in the present day. One of the factors contributing to the rapid land expansion by Israel is the well-planned urban planning in the past, when Zionist settlers first came to the land of Palestine. In the case of the West Bank, by leveraging the geographical conditions dominated by hilltops, the strategy of surveillance and control of hilltops has become a point of strength for Zionist settlers to maintain and expand their territory. This thesis explores the role of urban planning and architecture in the existence of illegal Israeli settlements in the West Bank, Palestine, which have been built since 1967. By conducting case studies on eight illegal settlements in the West Bank, this thesis will uncover the aspects of hilltops and surveillance in Israeli architecture and urban planning that have grown under the influence of Zionism in Palestinian land."