Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi olehPPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasiltindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yangberhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian inibertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaanpenghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Apakahkewenangan penghentian sementara transaksi oleh PPATK dapat melindungikepentingan nasabah PJK? Dan apakah kewenangan penghentian sementara olehPPATK sejalan dengan prinsip due of process of law. PPATK melakukanpenghentian sementara atas seluruh atau sebagian transaksi apabila terdapatinformasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau melalui suatu prosesanalisis/ pemeriksaan diketahui atau diduga terkait dengan tindak pidana. Dalamhal terdapat keberatan oleh pengguna jasa, maka terdapat hak pengguna jasadalam pengajuan keberatan, hak tindak-lanjut penanganan keberatan, hakpencabutan atas penghentian sementara transaksi, serta hak tindak-lanjutpenundaan transaksi. Proses penghentian sementara transaksi dilakukanberdasarkan standar prosedur operasi yang komprehensif dan detail dan sesuaihukum acara yang berlaku. Secara umum penghentian sementara transaksi telahmencapai tujuannya untuk mencegah berpindahnya harta kekayaan yang tidaksah, dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala yang dapat diselesaikandengan kerjasama dan koordinasi antara PPATK, Penyedia Jasa Keuangan,Penegak Hukum, serta Lembaga Pengawas dan Pengatur dengan tetapmemperhatikan kepentingan nasabah atau pengguna jasa.

---

AbstractThe concept of anti-money laundering, suspension of transactions byINTRAC is essential in order to conduct assets seizure and forfeiture of criminalproceeds to be submitted to the state or to be returned to their owners. By using anormative juridical research methods, this study aims to answer the problems,namely how is the implementation of the temporary suspension of transaction byINTRAC based on Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradicationof Money Laundering? Whether the temporary suspension of transactionsauthorized by the PPATK can protect the interests of customers of FinancialService Provider? And whether the authority to conduct temporary suspension byINTRAC is in line with the principles of due process of law. PPATK canperform temporary suspension against the entire or partial transaction if there isinformation that can be accounted for and / or through a process of analysis /examination to be known or suspected to be associated with crime. In the eventof any objection by the customer, the customer has the right to file an objection,the right of follow-up for their objection, the right of revocation of the suspensionof transaction, and the right of follow-up for the postponement the transaction.The process of suspension of transactions carried out according to acomprehensive and detailed standard operating procedures and based onappropriate procedural law. In general, suspension of the transaction has reachedits goal to prevent the transfer of property that is not valid, its implementationdeals with several obstacles that can be solved by cooperation and coordinationbetween the PPATK, Financial Services Providers, Law Enforcement, andRegulatory and Supervisory Board with due regard to the interests of customers orservice users."

"[Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memilikidampak pada kepuasan konsumen terhadap produk keuangan keuangan danservicesby menganalisis beberapa faktor yaitu prinsip-prinsip perlindungankonsumen tingkat tinggi, tujuan perlindungan konsumen, tugas perlindungankonsumen, kemampuan penanganan masalah perlindungan konsumen di , dankepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatifyang meyakinkan. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan perlindungankonsumen keuangan dan masalah kemampuan tentang perlindungan konsumenpenanganan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen keuangan. Namun,prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemampuan untuk mengatasi tugasperlindungan konsumen tidak berdampak pada kepuasan konsumen keuangan;The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction., The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction.]"

"P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka mengurangi adanya susut daya yang disebabkan faktor non teknis. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN diduga sering kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terutama mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang mengatur P2TL terkait dengan perlindungan konsumen. Salah satu contoh kasus pelanggaran pelaksanaan P2TL adalah sengketa konsumen yang melibatkan Drs. Wahidin Purba dan PT. PLN AJ Cempaka Putih yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase di BPSK. Bagaimanakah sebenarnya dasar hukum pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PLN? Apakah putusan Arbitase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang belaku? Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian analitis dekskriptif. Sebagai pelaku usaha dalam penyediaan listrik, sudah seharusnya PLN mentati peraturan-peraturan yang berlaku dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya.

---

P2TL performed by PT. PLN (Persero) in order to reduce the power losses caused by non-technical factors. In practice, PT. PLN frequently alleged for violating the regulations. Especially regarding the consumer rights which are contained in the Consumer Protection Act. This thesis discusses about the rules of P2TL related to consumer protection. An example case relating this problem is dispute between Drs. Wahidin Purba and PT. PLN AJ Cempaka Putih which took an arbitration process on BPSK to resolve this problem. How is the legal basis for implementation of P2TL which is executed by PLN? Is the arbitration decision of this case had complied with the regulations? This thesis is a juridical normative research with analytic descriptive research methods. As business operator in the electricity supplies, PLN should comply to the regulations and respects the rights possessed by the consumers."

"Digitalisasi, meningkatnya konsumerisme, dan kemajuan dalam sektor keuangan telah meningkatkan aksesibilitas produk keuangan di Indonesia. Adapun layanan pinjaman Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi digunakan oleh 26 juta peminjam pada tahun 2021. Meskipun demikian, survei oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 menemukan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 49,68%. Hal ini menimbulkan masalah dimana konsumen dapat mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan mereka sehingga dapat berdampak pada finansial jangka panjang peminjam. Periklanan memiliki peran signifikan dalam memengaruhi penggunaan layanan pinjaman dengan memberikan ruang bagi layanan pinjaman untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan produk mereka. Meskipun telah ditemukan perhatian dan kritik dari masyarakat terhadap periklanan layanan pinjaman, pelindungan konsumen periklanan layanan pinjaman di Indonesia cukup terbatas, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Australia dan Inggris. Skripsi ini berupaya untuk memahami dan membandingkan perlindungan konsumen dalam periklanan layanan pinjaman di Indonesia, Inggris, dan Australia untuk menentukan pengembangan yang dapat dilakukan terhadap perlindungan konsumen bagi periklanan layanan pinjaman di Indonesia. Skripsi ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Penelitian ini menemukan bahwa periklanan layanan pinjaman telah menjadi pokok perhatian di Inggris dan Australia untuk waktu yang lebih lama sehingga telah berkembang pengaturan dan tata kelola yang lebih kuat. Dengan demikian, Indonesia dapat merujuk pada negara tersebut untuk memperkuat pelindungan konsumen terkait dengan periklanan layanan pinjaman, di antaranya dengan menerapkan pengaturan yang dikhususkan bagi periklanan layanan pinjaman, memperkuat peran Dewan Periklanan Indonesia, serta mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan Otoritas Jasa Keuangan.

---

Digitalization, increasing consumerism, and advancements in the financial sector have heightened the accessibility of financial products in Indonesia. Notably, Peer-to-Peer Lending saw 26 million lenders using their credit services in 2021. In spite of this, a 2022 survey by Otoritas Jasa Keuangan found that Indonesia's financial literacy rate stands at only 49.68%. This presents a problem, as individuals take on loans without concern towards their financial capacity, leading to long-term financial consequences. Advertising plays a key role in influencing loan service use as it provides a platform for loan services to convey information and promote their products. Despite public attention and criticism towards loan service advertising, regulations and control mechanisms are limited in Indonesia in contrast to countries such as Australia and England. This thesis aims to understand and compare consumer protection in loan service advertising in Indonesia, England, and Australia to determine areas in which Indonesia’s consumer protection may be strengthened. This thesis is carried out with a normative juridical approach using a descriptive-analytical research typology. This research finds that England and Australia have longer-standing concerns about loan service advertising, resulting in stronger regulations and governance. As such, Indonesia may benefit from referencing said countries to strengthen consumer protection for loan service advertising, such as through creating regulations specific to loan service advertising, strengthening the role of Dewan Periklanan Indonesia, and enhancing the supervisory and enforcement mechanisms of Otoritas Jasa Keuangan."

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan perlindungan konsumen terhadap kinerja keuangan Bank Umum nasional di Indonesia pada periode 2017-2021. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori seperti Teori Perlindungan Konsumen, Teori Kesehatan Keuangan, Teori Stakeholder, dan Teori Perilaku Konsumen. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis regresi dengan sampel 92 Bank Umum nasional. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan konsumen di bank-bank tersebut telah meningkat signifikan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan. Penelitian ini mengambil pendekatan inovatif untuk menjelaskan peran vital perlindungan konsumen dalam mempertahankan kinerja keuangan industri perbankan. Dengan memfokuskan pada lima aspek kunci perlindungan konsumen - Kerahasiaan dan Keamanan Data, Edukasi, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan, Penyampaian Informasi (Pemasaran Produk), dan Perjanjian Baku. Penelitian ini mencerminkan bagaimana pelaksanaan efektif dari prinsip-prinsip ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Melalui metode statistik, termasuk uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji efek tetap pada data panel, penelitian ini menemukan pengaruh antara perlindungan konsumen dan kinerja keuangan. Secara khusus, pengamanan data, penyampaian informasi, dan perjanjian baku terbukti memiliki pengaruh yang sangat positif pada kinerja keuangan. Sementara itu, aspek edukasi dan penyelesaian pengaduan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam konteks ini. Dengan menyoroti peran krusial perlindungan konsumen dalam menjaga stabilitas keuangan, penelitian ini menawarkan rekomendasi berharga bagi regulator dan praktisi perbankan untuk memperkuat kebijakan dan praktek perlindungan konsumen. Meskipun penting, penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dan mengakui kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam dinamika kompleks antara perlindungan konsuman dan kinerja keuangan.

---

This research takes an innovative approach to elucidate the vital role of consumer protection in maintaining the financial performance of the banking industry. Focusing on five key aspects of consumer protection - Confidentiality and Data Security, Education, Service and Complaint Resolution, Information Disclosure (Product Marketing), and Standard Agreements - the research reflects on how effective implementation of these principles contributes to enhanced financial performance. Through the rigorous application of statistical methods, including multicollinearity testing, heteroskedasticity testing, and fixed effects testing on panel data from various banks, the research identifies a robust and significant relationship between consumer protection and financial performance. Specifically, data security, information disclosure, and standard agreements were found to have a notably positive impact on financial performance. Meanwhile, aspects of education and complaint resolution did not show a significant relationship in this context.By highlighting the crucial role of consumer protection in maintaining financial performance, this research offers valuable recommendations for regulators and banking practitioners to strengthen consumer protection policies and practices. Important as it is, this research acknowledges its limitations and emphasizes the need for further research to understand the complex dynamics between consumer protection and financial performance more deeply.

"

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang legalitas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengakibatkan pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang sebenarnya tidak sah. Tujuan dari tesis ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, untuk lebih berhati-hati dan cermat sebelum memutuskan untuk membeli apartemen. Hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Rumah Susun No 20 Tahun 2011, dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia. Tesis ini menganalisa bahwa sebagai pelaku usaha, penjual apartemen harus tepat dan yakin tentang total biaya dalam penjualan apartemen. Biaya tambahan tidak dapat dikenakan kepada konsumen, karena itu bukan kewajiban bagi konsumen untuk membayar biaya tambahan. Konsumen seharusnya hanya membayar untuk apa yang telah disepakati di perjanjian awal, tidak lebih. Tesis ini menyarankan bahwa konsumen harus berhati-hati dan mereka harus selalu bertanya tentang segala hal. Tesis ini akan membahas lebih lanjut tentang pengamatan hukum mengenai biaya tambahan akibat dari Peraturan Gubernur yang dikenakan oleh pelaku usaha bagi konsumen mereka di bisnis apartemen.

---

The focus of this thesis is to discuss about the legality of the additional charges imposed by the business actors to the consumers, because of the governor regulations. The governor regulations resulted in the encumbrance of additional charges by the business actors to the consumers, which is actually not legal.

The purpose of this thesis is to attempt to raise the awareness of the consumers, to be more careful and thorough before deciding to buy the apartments. The law governing this issue is the Indonesian Consumers? Protection Law No. 8 Year 1999, Indonesian Flats Law No. 20 Year 2011, and the Indonesian Civil Code.

The thesis analyzes that as a business actor, the seller of the apartments should be precise and sure about the total selling cost of the apartments. The additional charges should not be imposed to the consumers, because it is not the obligations for the consumers to pay for the additional charges. The consumers should only pay for what have been agreed in the first place, not more.

The thesis suggests that the consumers should be very careful and they should always ask for everything. This thesis will discuss further about the legal observation regarding the additional charges due to the governor regulations imposed by the business actors for their consumers in the apartment businesses."

"Ketergantungan warga negara Indonesia terhadap kartu kredit telah naik secara drastis dalam dekade terakhir ini. Hal ini mungkin menunjukan semakin bertambahnya masyarakat menengah di negara ini, tetapi sayangnya tidak semua pengguna kartu kredit sadar akan kewajiban utamanya untuk pembayaran. Di sisi yang lain, Bank-bank di Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kendala untuk menyelesaikan pembayaran kartu kredit. Sehingga, bank-bank tersebut sering menggunakan debt-collector untuk secara efektif mendapatkan pembayaran. Dalam hukum Indonesia, debt collector memang tidak dilarang. Tetapi, banyak kasus dimana debt collector menggunakan metode yang mengikutsertakan gangguan, penyiksaan, intimidasi, serangan verbal maupun fisik, blackmails dan cara-cara lainnya. Cara-cara ini mungkin efektif dalam mendapatkan pembayaran. Tetapi hal ini diduga keras melanggar hak-hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Menyikapi kekhawatiran dari berbagai macam pihak tentang metode-metode yang digunakan oleh debt collector, Bank Indonesia telah memang membuat beberapa peraturan yang mengatur tentang penagihan hutang kartu kredit. Namun, dalam analisis yuridis normatif yang digunakan dalam skripsi ini, peraturan-peraturan ini Penulis rasa tidak cukup untuk melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

---

Indonesian citizens' reliance on credit card has tremendously increased in the last decade. This fact may suggest the growing number of middle-class citizens in this country, but not all credit card users realize their primary obligation to repayment. On the other hand, Indonesian banks are confronted with a myriad of legal obstacles in securing repayment from their customers. Given such obstacles, banks often resort to hire debt collectors to effectively seek for remedy.

Under Indonesian law, debt collectors are indeed not prohibited. However, many debt collectors have used various methods involving "harassment, abuse, intimidation, verbal and physical attacks, constant blackmails and many others" to secure their clients' right to repayment. These methods might be effective to forcefully acquire the repayment, but they substantially violate the credit card users' rights to comfort, safety and security enshrined in Article 4 of Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.

In response to various stakeholders' concern on the methods used by debt collectors, Bank Indonesia has indeed enacted some regulations governing debt collection practices. The most recent ones are Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/17/DASP. However, as will be elaborated in this writing that employs legal normative analysis, these newly enacted regulations are slightly insufficient to protect the credit card users' right to comfort, safety and security."