Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas pemberian equity compensation dalam bentuk Restricted Share Units (RSU) untuk tenaga kerja ekspatriat Tranquil Group BV yang bekerja di Indonesia. Perbedaan pengakuan biaya skema RSU yang dibebankan oleh entitas induk di luar negeri kepada entitas anak di Indonesia berdasarkan standar pencatatan akuntansi dengan sifat biaya menurut sudut pandang fiskal menyebabkan adanya timing difference. Selain itu, berbagai variasi skenario yang mungkin terjadi sehubungan dengan tax residency tenaga kerja ekspatriat, terpenuhi atau tidaknya kondisi vesting dari skema RSU, serta ketentuan forfeiture clause dalam ketentuan skema RSU menyebabkan kemungkinan adanya tax exposure bagi perusahaan. Dari sudut pandang perlakuan biaya menurut pajak, perusahaan di Indonesia memiliki dua opsi untuk mengakui beban equity compensation, apakah sebagai natura (benefit-in-kind atau BIK) atau sebagai komponen penghasilan karyawan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Opsi perlakuan sebagai BIK lebih menguntungkan untuk perusahaan, karena beban equity compensation akan dikenakan tarif pajak perusahaan sebesar 25%, lebih rendah dari tarif pajak orang pribadi di Indonesia (Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan tarif progresif yang paling tinggi sebesar 30%.

---

This report explains about the accounting and fiscal treatment of equity compensation in form of Restricted Share Units awarded to an expatriate of Tranquil Group BV working in Indonesia. The difference between cost recognition of RSU scheme recharged by a foreign parent company to its Indonesian subsidiary entity based on accounting standards with the cost nature based on tax perspective results in a timing difference. Multiple scenarios of variations in the expatriate's tax residency during the vesting period, fulfilment of vesting conditions, and the forfeiture clause of the RSU scheme, may give rise to a tax exposure for the company. From the tax perspective of the respective cost treatment, Indonesian companies have the option to treat the equity compensation cost as a benefit-in-kind (BIK), or as a component of the employee's employment income which is subject to Article 21 withholding tax. Treating the cost as a BIK is favorable as it results in a lower total cost, in which the equity compensation cost is subject to corporate income tax of 25%, lower than Indonesian individual income tax rate with the highest progressive tax rate bracket of 30%."

"The fast growing business has made the companies in Indonesia face strict business competition not only with Indonesian name companies but also overseas companies. There are many ways for company to compete in market; one of the ways is creating new products. Besides, the survive company must be supported by high qualified employee and other resources. And to make the employee have sense of belonging and responsibility to company, companies has gave the compensation. And one of the compensation is Employee Ownership Plan (ESOP). ESOP Program consist of Stock Grants, Direct Employee Stock Purchase Plan, Stock Option Plan, Employee Stock Ownership Plan and SARs. This research is intended to analyze the differences among those programs and its tax treatment, the problem arise from its tax treatments, possibility for tax planning and what action should be done by Direktorat Jenderal Pajak to anticipate the ESOP Program. The method of this research is descriptive analysis with qualitative approach. The data were collected by literature study and interviews with related sources. The result shows that the principal difference of tax treatment among ESOP Programs is the date of stock received by employee. Stock Grant and Employee Stock Purchase Plan Programs allows employee to receive stocks at the date of IPO. Nevertheless, Stock Option Plan, Employee Stock Ownership Plan and SARs allows employee to receive stocks after several requirements fulfillment. This principal difference has implicate to its tax treatment, meanwhile the regulation that govern its tax obligation has not completed yet, unless Stock Option Plan. This condition may create the tax payer to avoid their tax obligation through tax scheme Direktorat Jendral Pajak has yet to set up tax regulation on other ESOP Programs."

"Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun bank garansi dipandang sebagai instrumen perbankan yang aman berdasarkan pemikiran bahwa instrumen ini memiliki pertahanan hukum yang kuat, namun dalam beberapa kasus bank garansi dapat juga menimbulkan persoalan. Kasus bank garansi yang melibatkan antar negara seharusnya tidak menyebabkan bank nasional menghadapi kesulitan pembayaran. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan kuantitatif dengan bentuk deskriptif-analisis. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, salah satu bank nasional justru mengalami kesulitan besar ketika klaim terhadap bank garansi yang sudah dibayarkan tidak mendapatkan pembayaran dari penerbit kontra garansi yang diterbitkan oleh salah satu bank di Korea, karena bank di Korea diperintahkan oleh pengadilan nasional setempat untuk tidak membayarkan kontra garansi tersebut. Akibatnya, bank nasional mengalami kerugian besar. Dilihat dari perspektif hukum, keadaan ini sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan bank garansi yang seharusnya berlaku secara universal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur penerbitan bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dalam kasus dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank penerbit bank garansi yang diterbitkan berdasarkan kontra garansi dari bank di luar negeri. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi kepada bank nasional perlu suatu setoran jaminan sebesar nominal bank garansi walaupun telah ada kontra garansi dari bank diluar negeri yang bonafide.

---

Bank guarantee is one of the services offered by the bank to ensure smooth activities in business. This bank’s service is in line with the provision of Article 1 item 2 of Banking Law which stipulates that commercial banks may provide services for payment transactions. While bank guarantee is regarded as a banking instrument that is safe based on the conviction that it is an instrument strongly backed by the law, it may in some cases give a problem. A case of a bank guarantee that involves bilateral relationship between countries should not have caused a national bank to incur difficulty in claiming payment. The method of this writing uses bibliographic study, being descriptive and the data collection tool was study on document. However, the case dealt with in this thesis is that in which one of the national banks actually encountered a big difficulty claiming payment for the bank guarantee it had honoured when the payment claim was refused by the issuer of the counter bank guarantee – a bank in Korea. It was because, the court of jurisdiction in Korea ordered the bank in Korea to reject payment for the particular bank guarantee. This caused the national bank to incur a big loss. From the legal perspective, this situation was completely inconsistent with the provision of a bank guarantee which actually applies universally. ts. The case being dealt with is how the procedure of issuing a bank guarantee is based on a counter-guarantee in a case and how is the legal protection for the bank issuing a bank guarantee based on a counter-guarantee by a bank overseas. In order that the national banking avoid encountering the same case, it is necessary that a security deposit of the same amount as the nominal value of the bank guarantee be required despite a counter-guarantee of by a reputable bank overseas."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi pada simulasi restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Tim ACP pada PT AHK Tbk. PT AHK Tbk merupakan salah satu bank milik negara yang memiliki bisnis utama yaitu menghimpun dana berupa tabungan dan deposito dan menyalurkan dana berupa pinjaman dan kredit. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, oleh sebab itu sebagai respon untuk membantu stimulus perekonomian nasional, PT AHK Tbk sebagai bank memberikan restrukturisasi kredit kepada debiturnya. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian perlakuan akuntansi pada simulasi restrukturisasi kredit oleh Tim ACP dengan ketentuan restrukturisasi yang diatur pada Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) dan PSAK 71. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil evaluasi tersebut adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Tim ACP telah sesuai dengan BPAK Bab III tentang kredit mengenai modifikasi/restrukturisasi kredit yang diberikan kepada debitur.

---

The focus of this study is to evaluate the accounting treatment of credit restructuring on the simulation made by ACP Team at PT AHK Tbk. PT AHK Tbk is one of state-owned bank whose main business is collecting funds in the form of savings or deposits and channeling funds in the form of loans or credit. The Covid-19 pandemic had a major impact on the people’s economy, therefore as a response to help stimulate the national economy, PT THK Tbk as a bank carried out a credit restructuring. The evaluation was carried out to test the compatibility of accounting treatment on credit restructuring simulation by ACP Team with credit restructuring regulations in Buku Pedoman Akuntansi Perbankan (BPAK) and PSAK 71. The conclusion from the evaluation is that the accounting treatment carried out by ACP Team complied with the BPAK Chapter III about credit specifically section modification/restructuring to debtor."

"Periode 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat akibat turunnya nitai tukar mata uang rupiah secara drastis. Anjloknya rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal rontok serta bank-bank nasional dalam kesulitan besar. Pemerintah terpaksa melakukan tindakan likuidasi beberapa bank tanpa memperhitungkan kepanikan nasabah, walaupun ada jaminan simpanan nasabah. Kepanikan nasabah menyebabkan rush, sumber cash bank menjadi kosong. BI menyuntikkan likuiditas berupa BLBI. Namun suku bunga BLBI yang tinggi menciptakan beban tambahan karena bank juga dalam keadaan negative spread. Pemilik bank juga tak berdaya, bangkrut karena telah menyalurkan kredit dalam jumlah besar yang disalurkan ke kelompok sendiri, sehingga terjerat kredit macet.Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet, tanpa melakukan pre-audit. Akibatnya banyak bank tidak mampu mengembalikan BLBI, diambil alih oteh pemerintah dan dimasukkan dalam program rekapitalisasi penyehatan perbankan (rescue program). Pemerintah terpaksa mengeluarkan ratusan triliun rupiah metatui suntikan dana BLBI, penerbitan obligasi Negara, SUN dan program penjaminan perbankan. Menurut data Pusat Manajemen Obligasi Negara Depkeu RI, selama periode 1998-2002 hutang DN Indonesia naik Rp 551,767 triliun akibat program ini. Tahun 2002 Pemerintah membayar bunga obligasi rekap Rp 59,5 triliun, atau setara dengan 17.3% pengetuaran APBN. Periode 2003-2006 pemerintah mengeluarkan rata-rata Rp 53 triliun/tahun. Kewajiban pelunasan pokok obligasi rekapitalisasi dan SUN tak kalah memusingkan. Periode 2004-2006 pemerintah rata-rata mengetuarkan Rp 34 triliun/tahun. Kemampuan pemerintah membayar obligasi jatuh tempo ini diragukan karena kondisi keuangan negara sendiri sangat terjepit. Sekedar ilustrasi, BPPN memperkirakan beban pembayaran obligasi rekap bisa membengkak hingga Rp 7.000 trityun, bahkan Rp 14.000 trilyun, jika pemerintah melakukan roll-over pembayaran satu termin saja. Karenanya APBN mungkin dapat menjadi unsustainable dalam satu atau dua dekade ke depan karena jebakan hutang ini.Pendanaan pembayaran bunga dan pelunasan obligasi negara dapat diatasi antara lain melalui privatisasi dan penerimaan pajak. Namun kontribusi privatisasi tidak tertalu besar dalam APBN, dan tidak bersifat recurring. Sedangkan pajak adalah iuran dari warga negara untuk membiayai pengeluaran negara. Kontribusinya dalam APBN 2004 mencapai 78%. Namun hal ini berarti perilaku fraud segelintir pengusaha atau konglomerat dalam kasus BLBI menjadi tanggungan dan beban bersama jutaan warga negara pembayar pajak.PT Bank Tbk, bank swasta terbesar di Indonesia, merupakan salah satu penerima BLBI sehingga bisa survive hingga kini. Bantuan yang diterima berupa pinjaman BLBI sebesar Rp 29,9 triliun yang kemudian dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah sebesar nominal Rp 1,365 triliun (dan laku dijual sekitar Rp 7,053 triliun). PT Bank Tbk juga menerima bantuan berupa obligasi negara Rp 52 trilyun yang cukup ditukar dengan asset bernilai pasar Rp 20 triliun saja (sesuai due diligence PT Hakim). Dalam perhitungan kasar, loss pemerintah pada kasus PT Bank Tbk mencapai lebih dari Rp 62 triliun belum termasuk kewajiban pembayaran bunga sedikitnya Rp 5 triliun per tahun. Jika penerimaan perpajakan nasional tahun 2004 berjumlah Rp 278 triliun, berarti loss pemerintah pada kasus PT Bank Tbk mencapai 25% dari total penerimaan pajak nasional tahun 2004.Secara garis besar terdapat 4 transaksi besar dalam kasus PT Bank Tbk :a. Pengucuran BLBI, kuasi reorganisasi sampai dengan divestasi saham.b. Pembagian dividen setelah divestasi.c. Penerbitan obligasi pemerintah, MSAA, recovery rate, dan bunga obligasi.d. Pengambilalihan hak tagih non performing loan dengan nilai nihil oleh pemerintah.Tujuan penulisan ini adalah membahas perbandingan antara loss pemerintah dalam kasus ini dengan jumlah PPh yang seharusnya terhutang oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan terkait dengan penerimaan BLBI sesuai Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2000, dan kontribusi pembayaran pajak para pihak tersebut. Kesimpulan tulisan dapat merupakan masukan bagi pemerintah untuk tidak membiarkan potensi pajak tersebut terabaikan, dan untuk membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan law enforcement. Ke depan nanti diharapkan tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran dan secara tidak langsung membantu upaya pemerintah mewujukan masyarakat sadar dan peduli pajak."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pelaksanaan program undian berhadiah pada bank syariah dengan studi pada pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah. Maraknya perbankan syariah saat ini bukan tanpa kecaman. Banyak pihak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya, banyak bank Islam menjalankan transaksi yang justru tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai undian, karena undian sering diidentikan dengan perjudian. Selain itu, belum adanya fatwa DSN mengenai undian membuat pelaksanaan undian di bank syariah patut dipertanyakan. Undian berhadiah diatur dalam UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian serta Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian sebagai dasar hukum formal, serta hukum Islam/syariah sebagai dasar hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data melalui pendekatan secara kualitatif untuk mengkaji undian berhadiah pada BSM Gelegar hadiah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa undian telah diatur dengan baik dalam tataran hokum formal maupun dalam tataran hukum normatif (syariah). Secara umum BSM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah mengenai undian, tetapi BSM perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk dan program mereka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dapat terus terjaga.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the implementation of lottery Program in Islamic Bank by examines on BSM Gelegar Hadiah Program. The rise of islamic bank today is not without criticism. Many people believe that in practice, there are Islamic banks run the transaction which are not applying Islamic principles. One of the things that still remains debatable is about lottery program because lottery is often synonymous with gambling. Besides, the lack of DSN fatwa about the lottery makes the implementation of lottery program in Islamic banks should be questioned. The legal researh method used is normative juridical with qualitative as the method of data analysis to examine how BSM do the lottery draws on BSM Gelegar hadiah. Lottery draws license is regulated by UU No. 22 tahun 1954 also Keputusan Menteri Sosial No. 14A/Huk/2006 Tentang Izin Undian as the basic formal laws, and also Islamic laws as the normative law. The research shows that lottery draw has well regulated in formal regulation and also Islamic laws. In general, BSM has comply the formal regulation and Islamic laws about lottery draws. However, BSM should give clearance of their product and program to community in order to keep people trust in Islamic bank."