Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan manfaat pensiun adalah suatu hal yang diinginkan oleh para pensiunan. Peningkatan manfaat pensiun ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-harinya. Dana Pensiun PLN sebagai tempat dimana para pensiunan menjadi peserta diharapkan dapat merealisasikan keinginan tersebut. Meningkatkan manfaat pensiun tidak bisa begitu saja dapat dilakukan, ada alasan-alasan yang harus dipertimbangkan. Keputusan untuk melakukan penyesuaian rumusan besar Manfaat Pensiun juga harus memperhatikan kesesuaian asumsi-asumsi aktuaria dengan realita yang ada. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan Dana Pensiun PLN sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan Manfaat Pensiun, seperti Kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun PLN, Kewajiban Solvabilitas, Kewajiban Aktuaria, Rasio Pendanaan, Rasio Solvabilitas, dan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun PLN.

---

The Increasing pension benefits is the thing that the pensioner wanted. The Increasing pension benefits is very helpful in daily life. PLN Pension Fund as a place where retirees become participants is expected can be reach that wishes. To increase pension benefits can not be done like that, there must be a reasons to considered. The decision to make a adjustment of formula Pension benefits should also consider the suitability of Actuarial assumptions with the reality. There is so many things that PLN Pensions must be considered before making a decision to increase pension benefits, such as wealth of funding Pensions PLN, Solvability Liability, Actuarial Liability, Funding ratio, Solvability ratio, and the Quality of Funding Pensions PLN."

"Program pensiun merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan jaminan di bidang finansial pada hari tuanya. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peranan dana pensiun sebagai penyelenggara program dianggap penting oleh pemerintah; hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang - undang no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan - peraturan pelaksanaamlya. Salah satu aspek yang sangat diawa.si oleh pemerintah dalam penyelenggaraan program pensiun adalah masalah investasi; untuk itu pemerintah mengeluarkan S.K. Menteri Keuangan no. 78 /KMK.017/ 1995 tentang investasi dana pensiun, menggantikan S.K. no. 231 /KMK.017/ 1993 tentang hal yang sama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti dampak yang dihasilkan oleh S.K. yang barn tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Pertamina sebagai studi kasus. Portfolio investasi yang dilakukan pada kurun waktu 1989-1993 menunjukkan adanya pos-pos yang tidak diperbolehkan oleh peraturan yaitu pada YKPP dan Rumah Ongkos Murah, serta pada beberapa asset yang termasuk dalam pos properti. Dengan rasio kecukupan dana per 31 Desember 1993 sebesar 49,9%, Dana Pensiun Pertamina masih mempunyai waktu sekitar 14 tahun untuk mencapai rasio ideal 100%. Hasil investasi pada masa tersebut rata - rata 15,08%, hal ini melebihi target yang menetapkan hasil investasi minimal 2% diatas tingkat bunga aktuaria yang digunakan yaitu 8%. Dampak dan S.K. no. 78 /KMK.017/ 1995 pada strategi investasi dana pensiun terlihat pada hilangnya pos-pos YKPP dan Rumah Ongkos Murah dalam rencana portfolio investasi. Dampak S.K. tersebut terhadap basil investasi masih hams diteliti lagi. Pengelola dana pensiun disarankan untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan investasinya serta meningkatkan kemampuan para fund manager nya untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi lagi mengingat rasio kecukupan dana yang dimiliki masih rendah."

"Dalam tahun 2002, perkembangan Reksa Dana (mutual funds) sebagal salah satu instrumen investasi di Pasar Modal Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah Reksa Dana, jumlah pemodal, dan nilai aktiva bersih. Sampai Desember 2002 total Reksa Dana adalah 131 Reksa Dana, dengan dana yang dikelola sebesar Rp 46,613 triliun dan jumlah pemodal 125.820 pemodal.Pesatnya perkembangan industri Reksa Dana tersebut tidak terlepas dan adanya insentif di bidang perpajakan terhadap industri ini berupa dikecualikannya bunga obligasi yang diperoleh atau diterima perusahaan Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Pembenan insentif ini mengingat Reksa Dana merupakan salah satu altematif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil atau pemodal yang tidak ingin menanggung risiko tinggi.Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan, yang menjadi perumusan masalah di sini adalah apakah penerapan babas pajak atas pendapatan bunga obligasi (bond interest income) yang diperoleh atau diterima Reksa Dana masih dapat dianggap relevan, dan bagaimana implikasi jika masih diterapkan aturan yang ada dan sebaliknya terhadap industri Reksa Dana.Untuk menjawab masalah tersebut, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis dengan mengambil sampel praktek perpajakan Reksa Dana di berbagai Negara dan di Indonesia. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasi sesuai pokok bahasan, kemudian dilakukan pembandingan. Dari analisis pembandingan dilakukan evaluasi kemungkinan penerapan pajak penghasilan untuk Reksa Dana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bebas pajak (tax free) alas bunga obligasi yang diperoleh atau diterima Reksa Dana dapat dianggap tidak relevan, karena sebagian besar investor yang melakukan investasi pada Reksa Dana adalah para pemodal besar, bukan pemodal kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf j UU Nomor 17 tahun 2000. Hal lni dibuktikan, dari Rp 46,613 triliun total dana kelolaan Reksa Dana sampai akhir tahun 2002 sebesar Rp 37,357 triliun (80,15%) merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang portofolio investasinya ke Obligasi. Di samping itu, batasan umur Reksa Dana yang dikenakan pajak merupakan 'loophole' para Manajer Investasi dengan cara menutup Reksa Dana yang telah berumur lebih dari 5 tahun dan menggantinya dengan Reksa Dana baru.Dari pengkajian, analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : (1) pemberian fasilitas bebas pajak untuk reksa dana dapat dianggap sudah tidak relevan lagi, (2) apabila masih diterapkan, diperlukan aturan baru sebagai batasan atau rambu-rambu yang mengatur arah penerapan kepemilikan Reksa Dana yaitu untuk kesejahteraan bangsa.Berdasarkan basil kajian, penulis memberikan saran: (1) agar peraturan di bidang perpajakan yang mengatur Reksa Dana ditinjau kembali atau diganti dengan aturan pengenaan pajak penghasilan atas Reksa Dana yang lebih bersifat netral, (2) apabila diterapkan pajak perlu aturan yang tegas dan jelas batasan investor kecil sehingga insentif pajak yang diberikan tepat sasaran, dan (3) untuk lebih menyakinkan diperlukan penelitian lebih lanjut."

"Perkembangan Lembaga Dana Pensiun saat ini semakin pesat. Oleh sebab itu Dana Pension harus meningkatkan pelayanan kepada peserta dana pensiun agar dapat bersaing dengan Dana Pensiun lain. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang andal kepada peserta dana pensiun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis penerapan akuntansi dana pensiun agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang and dan akurat. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan riset lapangan yaitu dengan cara melakukan kerja paruh waktu pada DPLK 'X' sebagai studi kasus yang dipergunakan dalam pembahasan. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pencatatan informasi keuangan pada DPLK 'X' belum dilakukan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaaan saldo iuran pensiun, investasi dane pensiun dan manfaat pensiun antara bagian kepesertaan dan keuangan dan investasi dan keuangan. Perbedaan ini disebabkan karena bagian keuangan belum melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses rekonsiliasi pada akhir tahun. Selain itu belum dibuat buku besar pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi tersebut. Peyebab lainnya adalah kurangnya tenaga pelaksana pencatatan transaksi dana pensiun yang menyebabkan adanya kesalahan pencatatan, belum dicatat maupun pencatatan ganda transaksi-transaksi tersebut. Kurang akuratnya hasil dari bagian pencatatan menyebabkan proses pelaporan juga mengalami kesulitan untuk menghasilkan informasi yang andal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan laporan bulanan yang sebagian besar menggunakan informasi dari bagian lain (Laporan Penempatan Dana dari bagian investasi). Juga pembuatan laporan keuangan akhir tahun yang memerlukan waktu yang lebih lama karena hasil dari proses pencatatan belum akurat. Oleh sebab itu penulis menyarankan DPLK 'X' untuk membuat Buku Besar Pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi bulanan dan menambah pelaksana bagian pencatatan."

"ABSTRAKDana pensiun didirikan untuk menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelahpensiun atau penghasilan keluarga yang ditinggalkan apabila karyawan tersebut meninggaldunia. Hal ini dapat tercapai melalui sistem pendanaan yaitu penghimpunan iuran dari hasilinvestasi secara sitematis sehingga diperoleh dana yang cukup untuk membayar manfaatpensiun. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan dana pensiun perlu mendapatperhatian. Pengeluaran biaya yang tidak dikontrol dengan baik dapat mengakibatkanpenurunan kualitas pendanaan dana pensiun. Dalam karya akhir mi diteliti tingkat keterkaitan biaya operasional dana pensiundengan faktor-faktor yang biasa digunakan oleh aktuaris dalam menentukan asumsi biayaoperasional dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positip antarabiaya operasional dana pensiun dan variabel aktiva bersih, basil usaha, penghasilan dasarpensiun dan jumlah peserta. Penelitian ini tidak menghasilkan persamaan regresi linier yang bersifat unik untukbiaya operasional dana pensiun. Namun demikian persamaan-persamaan regresi yangdipero)eh dapat menjadi masukan bagi aktuaris dalam menentukan asumsi biaya operasionaldana pensiun di masa yang akan datang."

"ABSTRAKUsaha menjaga kesejahtean karyawan setelah pensiun, dengan cara menjaminkelangsungan penghasilan karyawan di masa tua, semakin mempunyai arti penting. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun dilakukan dengan sistem pendanaan, yaitu melalui penghimpunan iuran dan ivestasi selama masa kerja aktif, sehingga diperoleh dana yang nantinya digunakan membayar manfaat pensiun. Untuk menjaga agar program pensiun berjalan lancar dan mencapai tujuan yangdiharapkan, perlu dilakukan evaluasi secara kontinu. Pada program pensiun manfaat pasti,evaluasi dilakukan melalui valuasi aktuaria untuk mengatahui kewajiban aktuaria, kualitaspendanaan dan besar iuran di masa datang. Seyogyanya juga dilakukan analisis fenomenainternal maupun eksternal yang menimbulkan perbedaan antara kualitas pendanaan yangdiperoleh dengan yang diharapkan. Valuasi aktuaria didasarkan pada asumsi atan prediksi tentang kondisi ekonomi dandemograpi di masa datang. Pada kondisi dimana hasil aktual lebih baik dari yang diprediksikan,terdapat gains, akan berdampak positif terhadap kualitas pendanaan. Namun apabila terjadisebaliknya, terjadi losses, berdampak kurang baik terhadap kualitas pendanaan. Maka, perluadanya analisis gains/losses, terutama pada kondisi perekonomian yang sedang bergejolak,sehingga segara dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi agar tujuan pendanan programpensiun segera dapat tercapai. Hasil analisis dari studi kasus, terjadi investment gains tahun 1998 dan 1999 (tahun1995,1996,1997 mengalami investment losses). Restrukturisasi perusahaaan tahun 1999 sebagaiIangkah perbaikan atas krisis dengan menaikkan gaji sekitar 109% menyebabkan losses.Terdapat Losses permanen pada mutasi kepesertaan karena adanya pembayaran manfaat pensiunyang tidak menggunakan prinsip nilai sekarang. Jadi, krisis ekonomi berdampak kepada danaPensiun XYZ dengan adanya peningkatan hasil investasi, namun disisi lain adanya kenaikan gajiyang luar blasa yang menyebabkan adanya peningkatan kewajiban aktuaria yang tinggi,sehingga secara menyebabkan penurunan kualitas pendanaannya. Bagaimana dengan danapensiun lain, selayaknya juga dilakukan anaIisis sebagai Iangkah evaluasi dan penetapan strategimasa datang. Langkah yang dilakukan sebagai antisipasi tergantung pada masalah yangdihadapi. Kepatuhan terhadap ketentuan, stretegi investasi dan koordinasi serta pengelolaanyang sungguh-sungguh merupakan syarat ? syarat umum yang harus dilakukan untuk mencapaikualitas pendanaan yang lebih baik."