Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tidak dipungut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) lebih digunakan oleh industri garmen dibanding dengan industri serat benang dan kain sebagai penyedia bahan baku dalam industri tekstil. Pemberian insentif menghambat berkembangnya industri serat benang dan kain, serta mendistorsi penggunaan bahan baku lokal karena fasilitas hanya untuk bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada industri garmen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian fasilitas PPN terutang tidak dipungut merupakan penerapan fungsi pemerintahan yang diungkapkan oleh Musgrave berupa fungsi stabilisasi. Komitmen dan pengetahuan penerapan baik perpajakan dan administrasi sangat penting dalam penerapan fasilitas PPN KITE. Komitmen dari pemerintah dan Kementerian terkait saling bersinergi untuk mengoptimalkan penerapan fasilitas secara efisien. Pemberian fasilitas untuk impor bahan baku yang diolah tujuan ekspor dianggap tidak netral karena mendistorsi pilihan untuk menggunakan bahan baku lokal. Bila diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut untuk bahan baku lokal yang diolah tujuan ekspor dari segi pengawasan akan sulit dan restitusi harus dilakukan bukan hanya di industri garmen saja tetapi juga industri serat benang dan industri kain.

---

The Incentive of uncollected Value Added Tax (VAT) Facility for Ease of Import Purpose of Exports (KITE) is more used by the garment industry than The Yarn and Fabric Fiber Industry as a provider of raw materials in the textile industry. In addition, the provision of incentives inhibits the development of the yarn and fabric fiber industry and distorts the use of local raw materials because the facilities are only for imported raw materials. The aim of this research is to analyse the application of VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports in the garment industry. The research approach used in this research is a qualitative approach and descriptive research type. Data collection techniques that are used in this research are literature studies and interviews. The result of this research show that the provision of uncollected VAT facilities is the application of the Government function revealed by Musgrave, that is the stabilization function. Commitment and knowledge of both taxation and administration is very important in the application of the VAT Facility for Ease of Import Purpose of Exports. Government and related ministry commitments are mutually synergistic to optimize the implementation of facilities efficiently. Providing facilities for importing raw materials to be processed for export purposes is considered not neutral because it distorts the choice to use local raw materials. If incentive of uncollected VAT facility is also given for local raw materials to be processed for export purposes, there will be difficulties in order to supervise the implementation. Besides, the restitution must be applied not only in the Garment Industry but also in the Yarn Fiber Industry and the Fabric Industry."

"Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing), serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya. Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak.Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana, jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing pihak.

---

Policy of centralization of VAT reporting by using electronic media released by Directorate General of Taxation as follow-up from applying of rule of the submission of SPT (Tax Advice Form) by online. This rule enhances the rule which have preexisted before, so that gives the more choice to taxpayer to do their tax obligations. Its target is to improve service to taxpayer by making simpler in tax administration and procedure.

This research is to compare between policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) against without using electronic media (e-filing), and know whether do policy released by Directorate General of Taxation can simplify tax administration for both taxpayer and also Directorate General of Taxation. In order to answer problems and reach the goal of this research, theory that used in this thesis among such as theory, about public policy, four maxims theory, e Government and theory about public service.

Research methodologies which is used in this thesis is qualitative and descriptive, and using source of primary data in the form of interview with persons who have responsibility in implementation of centralization of VAT

Reporting by using electronic media (e filing) and also secondary data in the form of regulations, books and literature related to the topic.

The result of this research is that policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) represents addition of rule which have preexisted, with a few difference of treatment among both. This policy represents facility provided by Directorate General of Taxation to taxpayer submitting SPT VAT by online (e- filing). Mechanism and procedure of centralization of submitting VAT by using electronic media is simpler than without e-filing. With the centralization of place to report VAT by using electronic media, both taxpayer and Directorate General of Taxation get the benefit, that is decreasing clerical work of documentation and administration in order to execution of obligation of taxation, because the delivery of data conducted centrally and sent "real time" and online by exploiting information technology had by Directorate General of Taxation.

The development of information technology by Directorate General of Taxation in order to simplify the tax administration can be told as one of the implementation of e-Government with aim to serve the taxpayer more easily. So that the taxpayer is easier in executing its obligation, and in the end it can improve voluntary compliance of the taxpayer.

To give maximal benefit for both taxpayer and Directorate General of Taxation, the Directorate General of Taxation have to realize that as governmental institution, one of their duty is to give better service to taxpayer not only by providing medium in the form of a set simple policy, clear, and easy to be comprehended and executed but also not oppose against to other policy. For that reason, professional attitude, commitment and active role from all related party in Directorate General of Taxation is needed."

"Sistim self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan masih dipandang perlu untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas merupakan pajak terutang menurut hasil pemeriksaan dan variabel tidak bebas merupakan pajak terutang menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Tim Gabungan Pemeriksaan Pajak DJP-BPKP Jakarta Raya Paripurna 1 dan Jakarta Paripurna II sebanyak 88 LPP.Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus "Korelasi Pangkat Spearman" (The Spearman Rank Correlation) pada taraf signifikansi a = 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak terutang wajib pajak badan. Berhubung dengan kebenaran hipotesis tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan dan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas dan atas hasil pemeriksaan hendaknya ditindak lanjuti secara tuntas mulai dari penerbitan Surat Ketetapan hingga pelunasannya."