Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."

"ABSTRAKPT. PPN saat ini rncrupakan salah satu peruasahaan kontraktor pertambangan batubara yang memegang market leader dalam dunia kontraktor pertambangan batubara di Indonesia. Sebagai market leader PT. PPN menghadapi persaingan yang sangat sengit dari para kompetitor kontraktor penambangan dalam negeri dan luar negeri. Berbagai langkah-Iangkah strategis dilakukan para kompetitor seperti mengusahakan kepemilikan saham pada perusahaan pemilik tambang (integrasi vertikal) termasuk memberikan level harga pada level yang sangat kompetitif.Agar PT. PPN tetap dapat mempertahankan kepemimpinan pasarnya dan mengalahkan pesaing yang ada maka implementasi corporate strategy pada level operasional harus dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam kurun waktu 3 tahun belakang ini PT. PPN menghadapi penurunan pangsa pasar dalam industri ini, sementara itu perusahaan pemegang tambang memberikan porsi yang lebih besar pertumbuhan produksi mereka kepada pesaing PT. PPN, sementara itu secara finansial kondisi keuangan PT. PPN belum dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dengan beberapa parameter kinerja keuangan yang belum memuaskan sehingga upaya-upaya pengendalian biaya menjadi persoalan penting bagi kesehatan finansial dan juga kemampuan kompetitif terhadap persaingan dengan perusahaan kompetitor.Cost leadershw saat ini menjadi satu-satunya pilihan strategi yang harus dimiliki PT. PPN disamping upaya menjamin pertumbuhan revenue dan profit sebagai persyaratan fundamental yang harus dipenuhi agar dapat memenangkan persaingan bisnis kontraktor pertambangan batubara. Proses operasional yang terkait dengan penciptaan biaya harus mendapatkan perhatian yang sangat khusus terlebih pada sumber / pos biaya terbesar. Fungsi kontrol dan improvement atas aktivitas produksi menjadi hal yang paling menentukan dalam keberhasilan implementasi strategi perusahaan.Karya akhir ini berusaha melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber biaya yang paling berpengaruh dalam struktur biaya operasional perusahaan untuk kemudian dipelajari akar masalah yang menyebabkan tingginya biaya operasional yang terjadi serta berbagai hal yang terkait dan saling berpengaruh terhadap sumber biaya tersebut. Studi atas alternatif-alternatif solusi atas masalah yang terjadi dilakukan dan merumuskan rekomendasi yang perlu untuk dilakukan.Sumber biaya terbesar datang dari konsumsi bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan unit, biaya subkontraktor dan biaya depresiasi. Berbagai sumber biaya tersebut saling terkait dan dipengaruhi oleh aktivitas operasional penambangan serta kondisi tambang yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya operasional diantaranya meningkatkan fungsi kontrol dalam pengelolaan bahan baker dan penerapan teknologi autornasi dalam pendistribusian dan pencatatan dalam data base, standarisasi parameter operasi yang telah teruji efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar, kontrol atas inetisiensi berupa delay dalam aktivitas produksi serta upaya-upaya komprehensif dalam pengelolaan perawatan unit produksi."

"Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut."

"Fenomena Global bermunculannya maskapai penerbangan dengan konsep minimalis atau dikenal dengan nama "Low Cost Carriers" pada awal 2000-an, tidak hanya melanda wilayah Amerika dan Eropa saja tetapi juga wilayah Asia tidak terkecuali Indonesia AirAsia, maskapai asal Malaysia, merupakan salah satu maskapai penerbangan yang mengusung konsep "Low Cost Carriers" yang saat ini gemanya cukup kuat mempengaruhi industri penerbangan Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Di saat maskapai penerbangan lokal mengalami mati suri akibat besarnya biaya operasional (cost) yang harus ditanggung, AirAsia justru mampu mengeruk keuntungan besar.Dengan Visi dan Misi ingin menempatkan diri sebagai maskapai penerbangan biaya rendah terdepan di Asia, Indonesia merupakan salah satu pilihan bagi AirAsia untuk melebarkan sayapnya. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia jelas merupakan pasar yang sangat potensial. Di samping itu, sejak krisis moneter melanda, penjuaian tiket pesawat mengalami kenaikan 10% dibandingkan penjualan tiket alat transportasi lainnya.Ketenarikan AirAsia yang sebelum nya memakai nama AWAIR untuk memasuki pasar Indonesia diwujudkan dengan mengubah namanya menjadi Indonesia AirAsia pada Desember 2005 dimana kepemilikan saham terbesar (51%) dikuasai oleh orang Indonesia. Dengan tagline nya ?Kini Siapapun Bisa Terbang? atau "Now Everyone Can Fly" kini Indonesia AirAsia mampu menancapkan positioning nya sebagai maskapai murah meriah yang dapat dijangkau oleh kalangan kelas bawah sekalipun Unit analisis dari penelitian ini adalah sebuah maskapai penerbangan, Indonesia AirAsia, yang berkedudukan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta. Setelah sempat berhenti beropersi pada tahun 2001 dan beberapa kali mengalami pergantian kepemilikan, pada Desember 2002 dengan munculnya Tony Femandez sebagai CEO, maskapai ini kembali beroperasi dengan berganti nama menjadi AirAsia. Dan sejak saat itu, AirAsia mampu mengejar ketertinggalan nya dengan mengantongi 15% dari revenue 36 juta Dollar. Sedangkan untuk Indonesia AirAsia sendiri mampu meraup keuntungan hingga 60% dalam waktu 2 tahun.Strategi Komunikasi Pemasaran Indonesia AirAsia akan di analisis dengan menggunakan model perencanaan IMC (lntegrared Marketing Communication) atau Komunikasi Pemasaran Telpadu (KPT). Dengan model tersebut, penulis akan melakukan tinjauan atas pelaksanan strategi komunikasi pemasaran untuk melihat ke efektifan dan efisien nya Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus tunggal holistik (tipe 1).Metode ini dipilih untuk meneliti sebuah kasus secara umum guna menguji teori komunikasi pemasaran yang telah disusun dengan baik. Sedangkan kajian penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan tentang suatu objek dari segi kualitas bukan dengan perhitungan angka-angka. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam sebagai data primer dan studi berbagai dokumen sebagai data sekunder.Hasil penelitian ini berupa tinjauan yang mendeskirpsikan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Indonesia AirAsia dalam menghadapi persaingan industri penerbangan melalui konsep-konsep dalam Integrated Marketing Communication. Meskipun positioning Indonesia AirAsia saat ini dalam keadaan stabil, bukan berarti peljalanannya berhenti sampai disitu saja. Indonesia AirAsia harus tetap mampu mempertahankan positioning dari para pesaing nya. Agar mampu bersaing, dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran yang tepat agar perusahaan dapat bertahan dan tetap dikenal oleh pelanggannya.Penelitian ini merupakan tinjauan yang menggambarkan konsep komunikasi pemasaran pada maskapai penerbangan guna menyusun rekomendasi yang dapat di gunakan dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini dengan berpatokan pada konsep minimalis yang diusung. Tinjauan mengenai strategi komunikasi pemasaran yang diaplikasikan oleh Indonesia AirAsia, dimaksudkan untuk melihat apakah strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan sudah efektif dan efisien. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan masukan danfatau kritik yang kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang lebih baik lagi."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dikenakan pada perusahaan pelayaran dalam negeri. Penerapan asas cabotage yang dimulai pada tahun 2005 membawa kemajuan bagi industri pelayaran nasional. Keberhasilan penerapan asas ini membawa dampak pada penerimaan PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 mengatur penggunaan Norma Penghitungan Khusus bagi perusahaan pelayaran dalam menghitung PPh terutang. Perubahan tarif PPh Badan pada UU PPh terbaru (UU No. 36 Tahun 2008) pun diyakini dapat berdampak pada besaran tarif PPh pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang penentuan tarif 1,2% pada tahun 1996, tarif PPh pelayaran sebenarnya dapat turun seiring dengan turunnya PPh Badan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Meskipun sisi keadilan kurang ditekankan, penggunaan Norma Penghitungan Khusus dan tarif final dirasakan sudah tepat bagi Wajib Pajak, terutama karena sisi kesederhanaannya. Selain itu, berlakunya asas cabotage dalam dunia pelayaran ternyata turut memengaruhi penerimaan PPh Pasal 15, sehingga fungsi budgetair (revenue productivity) berjalan dengan baik pada pasal ini. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan penerimaan PPh 15 dari tahun ke tahun dari sektor industri pelayaran.

---

This research is about Income Tax Article 15 Law No.36/2008 of national shipping company. The implementation of cabotage principle has begun on 2005, brings such an improvement for national shipping industry. One of the effect of cabotage is related to the revenue of Article 15. Article 15 contains the use of presumptive taxation for national shipping company namely Norma Penghitungan Khusus, to calculate its corporate income tax payable. The changing rate of corporate income tax on the recent income tax law (Law No.36/2008) can have effect to the rate of shipping income tax.

This research uses qualitative approach and the method of data collection is depth interview and library research. The result of this research is based on the background of rates? adjustment of 1,2% at 1996, actually income tax rates can move decreasely along with corporate income tax Article 17 at Law 36/2008. Although it?s lack of equity, the use of presumptive taxation and Final rate can be considered as a right treatment for Taxpayer, especially because of its simplicity. Besides, the implementation of cabotage priciple on industry shipping can affect to income tax Art.15?s revenue. It shows us that revenue productivity is increased as cabotage principle is implemented. "

"PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

---

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction."

"Dalam pengaturan kartel di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Rule of Reason, dengan kata lain harus ada proses pembuktian yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi praktek kartel diantara para pelaku usaha. Diseluruh negara di dunia yang memberlakukan Hukum Persaingan Usaha, praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (direct evidence/hard evidence), mengingat pada umumya perjanjian kartel tidak dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Dikarenakan kesulitan tersebut, munculnya praktek penggunaan indirect evidence sebagai alat bukti pun banyak dilakukan di berbagai negara, didasari pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari praktek kartel. Pada praktiknya, yang kerap digunakan KPPU sebagai indirect evidence adalah hasil analisis terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya supernormal profit yang terjadi bukan karena peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jika melihat putusan KPPU atas kasus dugaan kartel fuel surcharge (komponen tarif baru yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur sebagai imbas dari kenaikan harga minyak dunia) oleh sembilan maskapai penerbangan di Indonesia, maka kasus ini diputus didasarkan pada bukti tidak langsung (indirect evidence). Dalam putusannya Majelis KPPU menggunakan uji korelasi dan homogeneity variance test, yang sampai pada kesimpulan bahwa pergerakan fuel surcharge menunjukkan adanya trend yang sama diantara para terlapor (maskapai penerbangan). KPPU menilai sejak diberlakukan komponen tarif baru ini, fuel surcharge penerbangan mengalami kenaikan yang signifikan, dan tetap diberlakukan meskipun harga minyak dunia (avtur) mengalami penurunan yang signifikan. Dari apa yang terdapat dalam Peraturan KPPU, maka indirect evidence termasuk dalam kategori bukti petunjuk. Namun dalam Peraturan KPPU tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang termasuk dalam alat bukti petunjuk, hanya saja disebutkan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

---

In analyzing the cartel, there are two kinds of business competition law approach is used, i.e. Per Se Illegal and Rule of Reason. In the cartel arrangements in Indonesia, the approach used is Rule of Reason, in other words there should be a process of evidence showing that indeed there has been a cartel practices among business actors. Around country in the world imposing a Business Competition Law, the cartel practice is a violation that is very difficult to prove. It because of cartel cases rarely or do not have direct evidence which is not generally made under a written agreement. Due to these difficulties, the emergence of using practice of indirect evidence as a proof was mostly done in many countries, based on the consideration it was difficult to obtain direct evidence. In practice, that is often used by the Business Competition Supervisory Commission as indirect evidence is the result of an analysis of data processing reflecting the occurrence of supernormal profits which is not due to the increased efficiency and productivity of the company. In its decision in case of alleged cartel fuel surcharge (new tariff component intended to cover expenses as the impact of the increased aviation fuel price affected by the rising world oil prices) by nine airlines in Indonesia, commission decided it based on indirect evidence (indirect evidence). In its decision the Commission used correlation and variance homogeneity test, which brought to the conclusion that the movement of fuel surcharge showed the same trend among the reported (airlines). The Commission considered since enacted the new tariff components, the fuel surcharge flights experienced a significant increase, and remain in place despite world oil prices (aviation fuel) has decreased significantly. From what is contained in the Commission's Regulations, indirect evidence is categorized as clue proof. In the Regulation itself is not explained further what is included in the clue proof, it's just mentioned that the clue is the knowledge by which the Commission is known and believed the truth."