Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman yang dikhususkan pada mitigasi dalam tahap prabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara beserta data sekunder. Hasil menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana telah diwujudkan dengan adanya upaya mitigasi fisik dan non fisik dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2005-2010. Penelitian ini menyarankan dalam mitigasi bencana perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai pendekatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas EWS; menambah jumlah personil Tim SAR beserta kelengkapannya; memberdayakan peran BPBD dengan mengembangkan kebijakan maupun kegiatan mitigasi yang baru.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis implementation of regulation number 24/2007 on Mount Merapi disaster 2010 in Sleman district especially the stage of pre-disaster in mitigation. This research uses qualitative approach and qualitative method data from interview therewith secondary data to get some research data. Result of this research mention the policy implementation of disaster management realized with the mitigation of physical and non physical from Sleman Government in RPJMD year of 2005-2010. This research suggest need to improve socialization of disaster mitigation with a variety of approaches; improve the quality and quantity of EWS; increase the personnel of SAR and the equipment too; empower the BPBD role in developing policy or activities of mitigation."

"Penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana siap pakai dalam penanganan bencana nonalam pandemi Coronavirus Disease 2019. Penggunaan dana siap pakai tidak tepat digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, disamping juga telah terdapatnya pilihan kebijakan kedaruratan untuk mengatasi situasi pandemi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep pengelolaan dana siap pakai sebagai salah satu anggaran penanggulangan bencana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga mengenai pengelolaan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Akan dipaparkan pula analisis perbandingan konsep kedua pendanaan tersebut dalam kerangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana siap pakai merupakan dana on-call yang tersedia dan dicadangkan dalam APBN yang dipakai untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, sedangkan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional.

---

This research discusses the utilization of on-call funds (dana siap pakai) in non-natural disasters management of the Coronavirus Disease 2019 pandemic. The utilization of dana siap pakai is inappropriately used to fund expenditures in the Coronavirus Disease 2019 management, as well as the existence of emergency policy options to overcome the pandemic situation. Therefore, in this research, we will discuss the concept of managing dana siap pakai as one of the disaster management budgets in the perspective of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management and also about budget management for Coronavirus Disease 2019 management in the perspective of Act No. 2 of 2020 on Issuance of Governance Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 to Become Law. A comparative analysis of the two funding concepts will also be presented in the framework of the Coronavirus Disease 2019. This research is a normative legal research that uses an explanatory method with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research show that dana siap pakai is on-call funds that are available and reserved in the APBN which are used only for disaster management activities during disaster emergency response, while the budget for the Coronavirus Disease 2019 is used to funds the response activity on pandemic and economic recovery."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyelenggaraan tanggap darurat bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan perundangan di bawahnya yang terkait dan juga penyelenggaraan tanggap darurat bencana Gunung Api Merapi di Kabupaten Sleman pada Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulisan ini menjelaskan Organisasi dan Tata Kerja Komando Tanggap Darurat Bencana dan Dana yang digunakan dalam menyelenggarakan tanggap darurat bencana. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibentuk organisasi tanggap darurat bencana tingkat komunitas/desa; Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan daerah; pengelolaan dan penggunaan dana harus terukur, jelas, dan berdaya guna, dan berhasil guna.

---

ABSTRACTThis thesis is focusing on the disaster emergency responses according to UU No. 24 Year 2007 about the Countermeasures of Disaster along with the related legislations underneath and also the enforcement of emergency responses of natural disaster at Merapi Volcano, Kabupaten Sleman in 2010. This research is using qualitative research method with descriptive design. This research contains the Organization and Procedures of Chain of Command in emergency response and the fund that was used in organizing it. The outcome of this research suggests that an organization for emergency response is needed in community/village level. The local government should integrate preventive measures and risk reduction into local policies; the fund must be managed and used in very transparent, well-measured, effective and efficient way. "

"Kawasan Rawan Bencana KRB III Gunung Merapi adalah kawasan yang letaknya dekat sumber bencana, oleh sebab itu kawasan ini harus bebas dari permukiman penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 melihat kondisi yang menyebabkan masyarakat tetap tinggal di KRB III Gunung Merapi 2 melihat kondisi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana letusan gunung api 3 membuat indeks kesiapsiagaan masyarakat dengan metode skoring dan pembobotan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method. Penentuan jumlah responden dengan rumus Slovin dengan batas toleransi 7 persen dan terpilih sebanyak 151 responden. Penentuan responden untuk kepala keluarganya dengan menggunakan sistematik random sampling. Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap tinggal di daerah rawan bencana menggunakan analisis deskriptif. Sementara untuk indeks komposit kesiapsiagaan menggunakan lima parameter yaitu pengetahuan bencana, kebijakan kesiapsiagaan bencana, rencana tanggap darurat, peringatan dini bencana dan mobilisasi sumber daya. Selanjutnya, setiap pertanyaan yang sudah dikelompokan berdasarkan parameter dikalikan dengan nilai bobot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 61,6 persen masyarakat merasa nyaman dan tenteram tetap tinggal di daerahnya meski daerahnya rawan bencana. Kenyamanan ini dikarenakan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Faktor lingkungan terutama kesuburan tanah, potensi pasir, kerikil dan batu. Sebanyak 56,9 persen penduduknya berpenghasilan lebih besar dari upah minimum regional kabupaten yang sebesar 1,4 juta rupiah per bulan. Sebanyak 92,7 persen mereka mempunyai kerabat yang masih tinggal di satu lokasi dan 95,4 persen aktif dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, pengajian, dan perkumpulan lainnya. Sementara itu indeks kesiapsiagaan di daerah penelitian dalam kategori sedang atau dalam kondisi siap dengan nilai 66,83.

---

Disaster Prone Areas KRB III of Mount Merapi is an area that located near the source of the disaster, therefore that area must be free from residential areas. This study aims to 1 considering the conditions that cause people to stay in KRB III of Mount Merapi 2 analyze the factors of community preparedness to face of volcanic eruption disaster 3 Create a community preparedness index using the scoring and weighting method. This research is conducted by mixed method approach. Determination the number of respondents carried out by Slovin formula with a tolerance limit of 7 percent and selected 151 respondents. Determination of respondent for head family by using systematic random sampling. Determination the factors that cause people to stay in disaster prone areas using descriptive analysis. As for the composite index preparedness used five parameters namely disaster knowledge, disaster preparedness policy, emergency response plan, disaster early warning, and resource mobilization. Then each question that has been grouped by parameter multiplied by the weight value.

The results showed that 61.6 percent of people feel comfortable and peaceful stay in their area despite the disaster prone areas. This convenience is due to environmental, economic, and social factors. Environmental factors, especially soil fertility, the potential of sand, gravel, and stone. 56.9 percent of the population earns more than the district minimum wage of 1.4 million rupiahs per month. About 92.7 percent of them have relatives who still live in one location and 95.4 percent active and participate in community activities such as arisan, pengajian, and other associations. Meanwhile, the index of preparedness in the research area is in the medium category with a value of 66.83."

"[Penggabungan dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai sasaran strategis dan keadaan finansial tertentu dengan melibatkan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya.Tujuan utama dari pelaksanaan penggabungan adalah untuk melakukan restrukturisasi, eksapansi, atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Adanya penggabungan perusahaan, diikuti juga dengan penggabungan aset yang dimilikimerging company ke surviving company.Peralihan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dilakukan dengan proses pendaftaran.Permasalahan timbul ketika adanya ketidak pastian dalamhal prosedur pelaksanaan peralihan hak (aset) dari merging company ke surviving company, dimana terdapat perbedaan pendapat dari beberapa Notaris mengenai cara peralihan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu bersifat yuridis normatif yang didukung dengan hasil wawancara.Tujuan peneltian ini adalah untuk menggambarkan atau memberikan data mengenai pelaksanaan peralihan aset tanah yangdisebabkan karena adanya merger perusahaan berdasarkan aturan yang tertulis pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan untuk dapat mengetahui prosedur yang paling tepat sehubungan dengan peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh penggabungan perusahaan. Hal ini perlu diketahui untuk menghindari adanya kerancuan dalam proses peralihan hak atas tanah oleh kedua perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa prosedur yang paling tepat adalah dengan membuat Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)yang dibuat berdasarkan oleh Akta Merger yang telah dibuat.;Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic of financial circumstances involving two company or more often differ in terms of character and values. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, or implementing laws and regulations in the Company. The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by the company who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existence of the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned by the company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is some difference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used a juridical normative method that are supported by doing an interview to get the data and information. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger of the company based on regulation number 40/2007. The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how to transfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is for avoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that the proper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has been created., Mergers carried out by the company with the aim toachieve the goals, strategic offinancial circumstances involving two company or more often differ in terms of character andvalues. Main purpose of the company merger is to restructure, have an expansion, orimplementing laws and regulations in the Company.The merger of the company,also followed with incorporation of assets owned by thecompany who will do the merger to surviving company. This transitional; does not happen byitself, but with should be made with the registration process. Problems arise when the existenceof the uncertainty in how toimplementing the procedures of transitional land of rights owned bythe company (assets) of the merging companies to companies that survive, whereasthere is somedifference Notary Public’s opinion regarding on how to do the procedure. This study used ajuridical normative method that are supported by doing an interview to get the data andinformation. The purpose of this study is to describe or provide data regarding theImplementation of the transitional Land of Right from the company’s tsset due to the merger ofthe company based on regulation number 40/2007.The study conducted to determining and knowing the best and right procedure on how totransfer the right of the land caused by doing the mergers. Knowing the right procedure is foravoiding the confusion on how to do the procedure. The results of this study indicate that theproper procedure is by making an Inbreng deed based on company merger’s deed that has beencreated.]"

"ABSTRACTBencana merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Indonesia termasuk dalam daerah dengan potensi bencana yang tinggi, sehingga perlu dilakukan proses penanggulangan bencana. Proses penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase yakni fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Pada penerapannya, terdapat fase tambahan atau fase transisi yang berada diantara fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Pada fase transisi inilah pemerintah dan Non-Government Organization NGO memberikan hunian sementara berupa transitional shelter. Transitional shelter adalah tempat penampungan yang layak huni, tertutup dan aman serta menggunakan material yang dapat digunakan kembali. Transitional shelter memiliki beberapa aspek yakni faktor yang mempengaruhi bentuk, prinsip, karakteristik pasca penggunaan, dan konstruksi. Pada penerapannya, transitional shelter pada bencana Gunung Merapi hanya menggunakan beberapa faktor pembentuk rumah dan hanya menggunakan tiga karakteristik pasca penggunaan. Meskipun demikian, konstruksi yang digunakan adalah tipe disassemble design dengan dua teknik lashings. Bila dipelajari lebih lanjut, transitional shelter dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat terdampak jika potensinya digunakan secara maksimal. Oleh karena itu diharapkan potensi yang dimiliki transitional shelter dapat dimaksimalkan dan penggunaannya tidak hanya terbatas pada bencana erupsi Gunung Merapi melainkan untuk bencana yang lain mengingat Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi.

---

ABSTRACTDisaster is an event that occurs suddenly and produces harm to society and the environment. Indonesia is included in areas with high potential for disaster, so that disaster management needs to be done. The disaster management process consists of three phases pre disaster phase, emergency response phase, and post disaster phase. In its application, there is an additional phase or transition phase that lies between the emergency response phase and the post disaster phase. In this transition phase, the government and Non Government Organization NGO provide transitional shelters. Transitional shelters are shelter that is liveable, closed and safe and uses reusable materials. Transitional shelter has several aspects that is factors that affect form, principle, post use characteristics and construction. In its application, the transitional shelter at Mount Merapi disaster only uses several factors of house 39 s building formers and uses only three characteristics post use. However, the construction used is a disassemble design type with two lashings techniques. When studied further, transitional shelters can provide benefits to affected communities if its potential can maximally utilized. Therefore, it is expected that the potential of transitional shelters can be maximized and the transitional shelters uses is not limited to the eruption of Mount Merapi disaster but to other disasters since Indonesia has high potential for disaster."

"ABSTRAKPermendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah BMD membahas mengenai semua barang yang diperoleh.

---

ABSTRACTThis report discusses the explanation of the flow of bookkeeping and reporting of BMD, the factual problems of the administration process, the conceptual problems of the administration process, and the recommendations. The results of the analysis are useful for improving the effectiveness and efficiency of BMD management and providing suggestion to the Ministry of Home Affairs to revise the regulation."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."