Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat besar. Menurut Soekardi dan Hidayat (1988) lahan gambut di Indonesia diperkirakan seluas 18,4 juta hektar. Sifat daya dukung tanah gambut sangat rendah sehingga potensi ketidakmanfaatan tanah gambut untuk kemampuan menahan beban yang lebih besar. Oleh sebab itu dilakukan upaya untuk mestabilkannya. Telah banyak upaya untuk menstabilkan tanah dengan menambahkan campuran oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu dengan dengan semen dan aspal. Bahan stabilisasi yang diberikan adalah campuran kimia sehingga akan merusak lingkungan baik dalam skala besar ataupun kecil. Pada penelitian dilakukan pencampuran dengan pupuk urea (EM4) dengan upaya lebih ramah lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan penelitian sebelumnya (Siti Muslikah, 2011) yang telah melakukan upaya stabilisasi dengan mikroorganisme asli, EM4, dan p2000z tetapi hanya sebatas pada parameter konsolidasi. Sehingga pada penelitian ini akan dilihat perubahan pada parameter CBR dan triaksial CU tetapi hanya dengan campuran urea (EM4). Tujuan penelitian ini yaitu melihat pengaruh pada parameter properti fisik (specific gravity dan atterberg limit) dan properti mekanik (compaction, CBR, dan triaksial CU) sebelum diberikan tambahan mikroorganisme dan setelah dilakukan penambahan dengan campuran 20% urea (EM4) berdasarkan berat keringnya. Kadar 20% yang diambil berdasarkan berat kering tanah gambut tersebut, sehingga sebelum proses pencampuran dilakukan pencarian kadar air natural pada tanah gambut tersebut. Pencampuran pada kadar air natural ini dimaksudkan dikondisikan seperti sesuai kondisi lapangan. Kadar air natural pada penelitian ini adalah 220%. Setelah dilakukan pencampuran kemudian dilakukan pemeraman selama 1 bulan agar terjadi aktivitas mikroorganisme. Setelah 1 bulan dilakukan pengeringan udara agar kadar air pada tanah gambut tersebut sesuai dengan kondisi pengujian yang akan dilakukan. Kemudian untuk penelitian uji pemadatan dilakukan pada beberapa titik kadar air. Pada pengujian uji pemadatan standard proctor untuk tanah gambut asli dicari pada titik dengan kadar air dari range 40%, sampai 140%. Sedangkan untuk tanah gambut setelah dilakukan pencampuran urea (EM4) dilakukan pada titik kadar air 35% sampai 90%. Pengujian compaction ini dilakukan untuk mendapatkan kadar air optimum. Pengujian CBR soaked dan unsoaked untuk tanah gambut tanpa campuran dilakukan pada kadar air pada setiap uji pemadatan. Sedangkan untuk pengujian CBR tanah gambut setelah dilakukan pencampuran urea (EM4) hanya dilakukan pada kadar air optimum hasil dari pengujian uji pemadatan yaitu pada kadar air 68%. Kemudian pengujian selanjutnya adalah triaksial CU untuk mendapatkan parameter tahanan geser dan kohesi. Pengujian triaksial CU dilakukan pada 3 sampel setiap serinya dengan tegangan isotropis 100 kPa, 200 kPa, dan 300 kPa. Pengujian triaksial CU untuk tanah gambut asli dilakukan pada kadar air 77% yaitu kadar air optimum dari hasil peneltian uji pemadatan. Sedangkan untuk penelitian triaksial CU untuk tanah gambut setelah dilakukan pencampuran dilakukan pada kadar air optimum 66% dari hasil penelitian uji pemadatan. Kurva yang didapatkan dari pengujian triaksial CU ini memperlihatkan kurva overconsolidated karena sampel tanah gambut dilakukan pemadatan terlebih dahulu. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa telah terjadi perubahan properti fisik tetapi tidak signifikan, khsusunya bertambahnya jumlah total mikroorganisme akibat aktivitasnya dan jumlah kadar serat yang menurun karena seratnya telah termakan oleh aktivitas mikroorganisme, sedangkan untuk properti mekaniknya tidak terjadi perubahan.

---

Indonesia has great numbers of peatland. According to Soekardi and Hidayat (1988), peatland in Indonesia is estimated to be 18.4 million hectares. Its soil bearing capacity is so low that it is unable to bear massive loads; therefore, the stabilized activity is indispensable. There have been many attempts by previous researchers to stabilize the soil by adding a mixture of cement and asphalt. This stabilized materials are chemical agents that will harm environment either in large or small scale. To be more environmentally friendly, This study used urea fertilizer (EM4) as the mixture. It is an continued research of Muslikah (2011) in which she developed mixture of pristine microorganisms, EM4, and p2000z but limited to the consolidation parameter. Thus, this study focused alteration of the strength of peat soil on another parameters due to the addition of urea fertilizer (EM4) with CBR and triaxial CU test.

The purpose of this study is to investigate the differences of physical properties (specific gravity and atterberg limit) and mechanical properties (compaction, CBR, and triaxial CU) in two conditions: without and with additive mixture of 20% urea (EM4) based on dry weight). The concentration of 20% is based on the dry weight of peat; therefore, prior to mixing process, it is important to determine the natural water content of peat. Mixing in natural water content is intended to practice as similar as possible to its the actual field condition. The natural water content for peat in this study is 220%. Once mixing process finished, the curing was then performed for 1 month allow microorganisms activity. Thereafter, peat was dried to make water content in accordance with the condition of the test. Compaction test was then performed at some points of water content. Standard proctor compaction test was conducted at the range of moisture content of 40% to 140% for original peat soil, and 35% to 90% for urea (EM4) mixed-peat soil. The aim of this compaction test is to obtain optimum moisture content. Soaked and unsoaked CBR test for original peat soil was performed to each water content of compaction test; on the contrary, The CBR test for urea (EM4) mixed-peat soil was conducted only to the optimum moisture content, that is 68%. The subsequent test is CU triaxial test to obtain shear resistance and cohesion parameters. The CU triaxial test was performed on three samples of each series with isotropic stress of 100 kPa, 200 kPa and 300 kPa. This test was conducted at optimum moisture content from compaction test, that is 77% and 66% for original peat soil and urea (EM4) mixed-peat soil, respectively. The curve obtained from CU triaxial test shows an overconsolidated curves, as samples were compacted in the beginning of the test. This study found that there is alteration of physical properties though insignificant : the increasing number of microorganisms because of their activities and the decreasing amount of fiber content as was consumed by microorganisms. However, there is no change in mechanical properties. "

"Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong peladang di daerah Kurulu lembah Baliem melakukan kegiatan perladangan di lereng gunung. Proses konversi hutan di daerah lereng gunung untuk perladangan sudah berlangsung dari tahun 1954 dan makin meningkat pada tahun 1970-an. Proses konversi hutan yang ditransformasikan menjadi lahan perladangan untuk menghasil-kan bahan makanan yang dapat dikonsumsikan keluarga peladang itu sendiri mulai beralih ke perladangan ekonomi subsistens arau ekonomi pasar. Kegiatan perladangan di daerah lereng gunung berlangsung dari tahun ke tahun yang mempercepat proses penggundulan hutan.Sejak masyarakat Dani kontak dengan masyarakat dari dunia Iuar yang lebih maju, secara tidak langsung mereka terseret ke dalam suatu era baru dengan proses akulturasi yang cepat dapat memberikan dampak positif mau pun dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan fisiknya.Dampak positif terhadap kehidupan sosial akibat proses akulturasi adalah mulai mengenal alat-alat perladangan baru dan hasil ladang mereka dapat ditukarkan dengan uang. Dengan demikian secara berangsur-angsur dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat penggunaan alat-alat perladangan baru ini adalah secara berlebih-lebihan merombak hutan di daerah lereng gunung yang ditransformasikan menjadi ladang yang hasilnya di jual ke pasar. Sistem manajemen tradisional yang tadinya dipergunakan secara ketat untuk mengatur penggunaan hutan dan daerah perladangan makin mengendor dengan hadirnya petugas pemerintah dan penyebar agama Kristen sebagai pemimpin formal menggeser pemimpin tradisional di daerah ini.Penggundulan hutan di daerah lereng gunung merupakan masalah ekologi marmsia yang perlu dicari jalan pemecahannya tanpa menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat di daerah ini yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatanperladangan ubi jalar. Program-program penghijauan kembali daerah gundul di lereng gunung yang dilakukan pemerintah daerah belum berhasil karena ada faktor-faktor penghambat baik yang berasal dari pihak pemerintah, pelaksana program maupun yang berasal dari masyarakat setempat.Untuk keberhasilan program penghijauan kembali daerah gundul di lereng gunung dapat disusun suatu program terpadu yang melibatkan semua sektor yang ada kaitannya dengan program pembangunan masyarakat pedesaan. Dengan demikianprogram ini bertujuan untuk menghijaukan kembali daerah lereng gunung yang sudah gundul, tetapi di sisi lain dapat memberikan peningkatan hidup kepada masyarakat Dani di daerah mereka."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian tentang komposisi dan struktur hutan pamah serta regenerasi pohon di zona inti bagian barat Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi pada bulan Oktober-November 2012. Plot seluas satu hektare diletakkan di tanah datar di punggung bukit. Plot dibagi menjadi 100 petak yang masing-masing berukuran 10x10 m untuk pencacahan pohon. Petak 5x5 m dan 1x1 m disarangkan dalam plot tersebut untuk pencacahan belta dan semai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pohon dengan diameter setinggi dada (DSD) ≥ 10 cm tercatat sebanyak 463 individu, mewakili 91 spesies dan 36 famili, dengan total area dasar (AD) 27,21 m2 dan indeks keanekaragaman shannon-wiener (H’) 4,04. Spesies dominan berdasarkan nilai kepentingan (NK) adalah Archidendron bubalinum dengan NK tertinggi sebesar 13,93%, diikuti Dacryodes sp. 12,32% dan Antidesma neurocarpum sebesar 12,17%. Archidendron bubalinum adalah spesies dengan kerapatan tertinggi (29 pohon/ha) dan frekuensi tertinggi (22). Koompassia malacensis dari famili Caesalpiniaceae memiliki AD tertinggi 2,23 m2 atau 8,18% dari total AD dalam plot. Burseraceae (32,73%) dan Dipterocarpaceae (25,78%) merupakan famili dengan NK tertinggi, sedangkan famili dengan spesies terbanyak tercatat pada famili Euphorbiaceae (7 spesies). Sebanyak 12 spesies (71 individu) masuk dalam kategori redlist IUCN, 2 di antaranya masuk dalam kategori Critically Endangered (Prashorea lucida dan Shorea acuminata), Endangered (Shorea leprosula), Lower Risk (8 spesies), dan vulnerable (1 spesies). Tercatat sebanyak 511 individu pada tingkat semai, yang diwakili oleh 57 spesies dan 32 famili. Pada tingkat belta tercatat 570 individu yang diwakili oleh 87 spesies dan 36 famili. Di antara 10 spesies pohon yang memiliki kerapatan tertinggi, terdapat 6 spesies (Archidendron bubalinum, Dacryodes sp., Antidesma neurocarpum, Ochanostachys sp., Knema laurina, dan Hydnocarpus sp.) memiliki sebaran lengkap. Empat spesies hanya memiliki sebaran anakan di tingkat belta (Koompassia malacensis, Parashorea lucida, Leptonychia caudata, dan Dacryodes rostrata). Sebanyak 65 spesies atau 71,43% dari semua spesies pohon beregenerasi dalam petak penelitian.

---

ABSTRACTStudy on the composition, structure, and regeneration of the lowland forest in the western part of the core zone of the Bukit Duabelas National Park, Jambi, was conducted in October-November 2012. A one-hectare plot was established on a flatland, over a ridge. It was divided into 100 quadrats of 10 x 10 m each for the enumeration of trees. Subplots of 5x5 m and 1x1 m were nested within the 10x10 m quadrats for enumeration of saplings and seedlings. The results showed that as many as 463 trees with a diameter at breast height (DBH) ≥ 10 cm were recorded, representing 91 species and 36 families, with a total basal area (BA) of 27.21 m2 and the Shannon-Wiener diversity index (H ') of 4.04. The prevalent species in the plot was Archidendron bubalinum with highest importance value (IV) of 13.93%, followed by Dacryodes sp. with IV of 12.32% and Antidesma neurocarpum with IV of 12.17%. Archidendron bubalinum was the species with the highest density (29 trees/ha) and highest frequency (22). Koompassia malacensis from Caesalpiniaceae was a species having the highest BA 2.23 m2 or 8.18% of the total BA in the plot. Burseraceae (32.73%) and Dipterocarpaceae (25.78%) were a families with the highest IV, while the families with the highest number of species recorded was Euphorbiaceae (7 species). A total of 12 species (71 individuals) occurring in the plot were listed in the IUCN redlist category, 2 of which were in the category of Critically Endangered (Prashorea lucida and Shorea acuminata), Endangered (Shorea leprosula), Lower Risk (8 species), and vulnerable (1 species). We recorded 511 individuals of tree seedling, representing 57 species and 32 families. At the sapling stage 570 individuals were recorded representing 87 species and 36 families. Out of 10 species of tree with the highest density, 6 species (Archidendron bubalinum, Antidesma neurocarpum, Dacryodes sp., Hydnocarpus sp., Knema laurina, and Ochanostachys sp.) had a good number of saplings and seedlings. Only four species had individuals at sapling stage (Koompassia malacensis, Parashorea lucida, Leptonychia caudata, and Dacryodes rostrata). A total of 65 species or 71.43% of all tree species were regenerating in plot."

"ABSTRAKPenelitian etnobotani tumbuhan obat belum banyak dikaitkan dengan penelitian mengenai vegetasi hutan sebagai sumber tumbuhan obat. Telah dilakukan penelitian oleh Anas (2013), Rahma (2013), dan Sehati (2013) yang mendata 213 jenis Angiospermae berhabitus pohon (tingkat pohon, belta, dan semai) dari 53familidi zona inti Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Data tersebut menjadi bahan studi potensi tumbuhan obat untuk mengetahui manfaat pengobatan spesies tumbuhan dari ketiga penelitian tersebut. Studi dilakukan melalui penelusuran pustaka, wawancara ahli, dan dokumentasi tumbuhan. Delapan puluh tiga jenis merupakan tumbuhan obat yang digunakan berbagai etnis di Indonesia dengan keragaman bagian yang digunakan dan penyakit yang diobati. Daun merupakan bagian tumbuhan obat yang paling banyak digunakan. Jenis penyakit yang paling banyak diobati dengan tumbuhan obat adalah gangguan gastrointestinal. Bioaktivitas dari 14 jenis tumbuhan telah diketahui sesuai dengan penggunaan tumbuhan tersebut. Sebanyak 28 jenis berada dalam database IUCN red list dengan 5 jenis berada dalam daftar high risk. Aquilaria malaccensis merupakan satu-satunya jenis yang berada dalam apendiks II CITES.

---

ABSTRACTAnalysis about forest vegetation are rarely related to medicinal potency of the plants. There are 213 species of Angiospermae in tree form (tree, belt, and seedling level) from 53 family recorded from Anas’ (2013), Rahma’s (2013), and Sehati’s (2013) researches in the core zone of Bukit Duabelas National Park. This data become the material of analysis about medicinal ethnobotanyto understand about medicinal properties of plant species’ from those three researches. The analysis is done by literature study, interview with ethnobotany researcher, and plant documentation. There are eighty three species used as medicinal plants in several Indonesian tribes and ethnics with high variation in use and disease.Leaves are the most frequently used part of medicinal plants and gastrointestinal disfunctions treatment are the one that use the most medicinal plants. Comparation between ethnobotanical study and bioactivity assay only shows correlation for fourteen species. Known that 28 species are in the IUCN redlist database with 5 species in highrisklist. Aquilaria malaccensis is the only plant included in the appendix II of CITES."

"[ABSTRAKPersoalan kerusakan lingkungan semakin meningkat dengan terjadinya penurunan luas lahan hutan ke non hutan. Cadangan luas hutan yang semakin terbatas menimbulkan permasalahan dari sisi suplai dan berimplikasi pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai gambaran, pada tahun 2005 sebesar 62,8% emisi GRK Indonesia dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Emisi karbon dari perubahan lahan hutan memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian (PDB) suatu wilayah. Salah satu model yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan indikator kerusakan lingkungan dan indikator ekonomi di suatu wilayah adalah Environmental Kuznets Curve (EKC). Secara umum di 7 (tujuh) wilayah terjadi penurunan emisi karbon dari perubahan penutup lahan pada periode 1997-2013. Wilayah Sumatera adalah wilayah dengan emisi karbon/tahun tertinggi yaitu 148,08 juta ton CO2, selanjutnya wilayah Kalimantan 130,51 juta ton CO2, wilayah Papua sebesar 66,34 juta ton CO2, dan wilayah Sulawesi sebesar 62,97 juta ton CO2. Sedangkan 3 (tiga) wilayah lainnya yaitu wilayah Maluku sebesar 16,21 juta ton CO2, wilayah Jawa sebesar 9,13 juta ton CO2, dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,44 juta ton CO2. Hasil estimasi data panel, hubungan emisi karbon per kapita dari perubahan penutup lahan dan PDRB per kapita di Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua digambarkan dengan bentuk kurva U yang berarti bahwa emisi karbon per kapita akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, sedangkan wilayah Jawa dan Maluku digambarkan dengan bentuk kurva U terbalik sesuai dengan hipotesis EKC yang berarti bahwa setelah mencapai titik balik emisi karbon per kapita akan terus menurun seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita.

---

ABSTRACTThe issues of environmental damage increases with changing of forest land to non-forest. Reserve forest area is more limited caused supply side problems and the implications of this is increased of Green House Gas (GHG emissions). As an illustration, in 2005, 62,8% Indonesia's GHG emissions resulting from land-use change and forestry (Ministry of Environment, 2010). Carbon emissions from changes in forest land are closely related to the economy of a region (GDP). One model that is commonly used to analyze the relationship between indicators of environmental damage and economic in a region is the Environmental Kuznets Curve (EKC). Generally in 7 (seven) region, carbon emissions from changes in land cover in the period 1997-2013 is decreased. Sumatra region is the region with carbon emissions/year is 148,08 million tonnes of CO2, Kalimantan 130,51 million tonnes of CO2, Papua is 66,34 million tonnes of CO2, and Sulawesi region is 62,97 million tonnes of CO2. While the 3 (three) other areas, namely the Moluccas with a value of 16,21 million tons CO2, Java is 9,13 million tonnes of CO2, and Bali and Nusa Tenggara region is 5,44 million tons of CO2. Relationship between emissions of carbon per capita from land cover change and GDP per capita in Sumatra, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Papua described by U curve shape which means that the carbon emissions per capita will continue to increase along with the increase in income per capita, while Java and Maluku depicted the shape of an inverted U curve according to the EKC hypothesis, which means that after reaching a turning point in carbon emissions per capita will continue to decrease with the increase of income per capita., The issues of environmental damage increases with changing of forest land to non-forest. Reserve forest area is more limited caused supply side problems and the implications of this is increased of Green House Gas (GHG emissions). As an illustration, in 2005, 62,8% Indonesia's GHG emissions resulting from land-use change and forestry (Ministry of Environment, 2010). Carbon emissions from changes in forest land are closely related to the economy of a region (GDP). One model that is commonly used to analyze the relationship between indicators of environmental damage and economic in a region is the Environmental Kuznets Curve (EKC). Generally in 7 (seven) region, carbon emissions from changes in land cover in the period 1997-2013 is decreased. Sumatra region is the region with carbon emissions/year is 148,08 million tonnes of CO2, Kalimantan 130,51 million tonnes of CO2, Papua is 66,34 million tonnes of CO2, and Sulawesi region is 62,97 million tonnes of CO2. While the 3 (three) other areas, namely the Moluccas with a value of 16,21 million tons CO2, Java is 9,13 million tonnes of CO2, and Bali and Nusa Tenggara region is 5,44 million tons of CO2. Relationship between emissions of carbon per capita from land cover change and GDP per capita in Sumatra, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Papua described by U curve shape which means that the carbon emissions per capita will continue to increase along with the increase in income per capita, while Java and Maluku depicted the shape of an inverted U curve according to the EKC hypothesis, which means that after reaching a turning point in carbon emissions per capita will continue to decrease with the increase of income per capita.]"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam.

---

This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis.

The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas. "

"Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dengan Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurang menunjangnya data fisik dimana belum terdapatnya sistem update peta secara otomatis atas segala tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil suatu kebijakan.

---

Land registration in Indonesia aims to ensure legal by giving a certificate. However in issuing the certificates often carry legal consequences for the parties. One example is the presence of dispute of the issuance of the certificate by the Land Office, which legally the region is forest area and has not, received a decision the forest area release from the Minister of Forestry. Due to this, there is an overlap between the areas of Business License Utilization of Forest Plants with Plantation Business and the rights over the land. The method used in this research is normative juridical research using secondary data. This study concluded that the lack of support that the physical data which has not been the presence of the map automatically updates the system for any legal action taken by the government, causing an error in taking a policy."