Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator outcomes bidang kesehatan. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator dari segi pengeluaran, yaitu persentase realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Selain itu penelitian ini juga meneliti faktor-faktor determinan yang juga mempengaruhi Angka Harapan Hidup, yaitu PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005-2009 dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja fungsi kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup. Faktor determinan PDRB per kapita, rasio puskesmas per 100.000 penduduk, dan angka melek huruf juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Angka Harapan Hidup, sedangkan rasio tenaga medis per 100.000 penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup.

---

This study examines the impact of fiscal decentralization on life expectancy rate, one of health outcomes indicator. This research uses portion of health expenditure on total expenditure for each provinces as fiscal decentralization indicator. This study also examines the impact of determinant factors on life expectancy rate, those are GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, ratio of medical practitioners per 100.000 population, and illiteracy rate. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia for 2005-2009 with Fixed Effect Model approach.

The results showed that percentage of health expenditure affect life expectancy rate significantly positive. Determinant factors, GRDP per capita, ratio of puskesmas per 100.000 population, and illiteracy rate also affect life expectancy rate significantly positive, while ratio of medical practitioners per 100.000 population affect life expectancy rate not significantly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."

"Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai penyedia barang publik, salah satunya pendidikan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendidikan di Indonesia belum dapat disimpulkan kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang berbeda. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia, dengan interval tahun 2002-2011, dilakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcome pendidikan yang diwakili oleh angka partisipasi murni SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal signifikan memengaruhi peningkatan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA.

---

Fiscal decentralization can improve efficiency in the implementation of government's duty as provider of public goods, including education. The impact of fiscal decentralization on education outcomes in Indonesia could not be concluded yet as the previous studies have different findings. Using panel data of 33 provinces from 2002-2011, this research is performed to estimates the impact of fiscal decentralization on educational outcomes in Indonesia that can be represented by by primary, middle and high school net enrollment rate. This research finds that fiscal decentralization significantly affect the increase on primary, middle and high school net enrollment rate."

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

---

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"[ABSTRAKPenelitian ini menyelidiki pengaruh perubahan kebijakan fiskal selamapelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. Denganmenggunakan data panel dari 27 provinsi selama periode 2001-2012, penelitianini menjelaskan dampak dari peraturan baru tentang desentralisasi fiskal terhadapketimpangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan koefisien Gini, Theil L,dan Theil T sebagai ukuran ketimpangan, sedangkan variabel independen meliputiindeks desentralisasi fiskal (FDA dan FDB), PDRB per kapita (pcGRDP) danPDRB per kapita kuadrat (pcGRDP kuadrat). Variabel independen PDRB perkapita dan PDRB per kapita kuadrat berfungsi sebagai variabel kontrol.Hasil regresi panel menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (2001-2004), desentralisasi fiskal berdampaknegatif pada ketimpangan. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskalmengakibatkan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Semakin besardesentralisasi fiskal menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran.Perubahan undang-undang desentralisasi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwaketimpangan dapat dikurangi. Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal padaketimpangan masih negatif setelah tahun 2004, besar dampaknya jauh lebih kecil.

---

ABSTRACTThis study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller., This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.]"