Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi status kewarganegaraan para pelaku perkawinan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau dengan kata lain baik itu perempuan maupun laki-laki dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendakinya walaupun mereka terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk disriminasi terhadap perempuan yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah perwujudan perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena Cristian Gonzales yang melakukan perkawinan dengan seorang WNI yang bernama Eva Norida sama-sama dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti yang dikehendakinya walaupun mereka terikat suatu perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dalam permohonan Naturalisasi sebagai suatu perlindungan hak kewarganegaraan.

---

This thesis discussed the applications of the principle of an equation degrees inside the Act of No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia which is implemented based on the principle of spirit to remove all forms of discrimination in the system of citizenship Indonesia, especially in gender discrimination against women which resulted in a violation of human rights. The principle of an equation degrees is the principle that determines status of citizenship based on mixed marriages in which the bonds of marriage was not affecting the status of the nationality of the players in marriage both female and male or in other words whether it?s female and male can be freely chosen, retain and replace citizenship in accordance with they desired even if they were bound by a lawful matrimony. The application of the principle of is intended to remove all forms of discrimination against women in the system of citizenship Indonesia at the time before enactment of the Act No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia. Naturalized done by Cristian Gonzales is the embodiment of the protection of the rights of citizenship based on the principle of an equation degrees because Cristian Gonzales who performs marriage with the one Indonesian citizens who were named Eva Norida equally can be freely chosen, retain and replace citizenship as they desired even though they were tied a lawful matrimony. Methods used in this research is a method of research juridical normative by using data secondary. Data collection is carried out by the library study conducted to be able to know as much as possible of opinions and/or the concept of experts the field of law, especially in the event that the application of the principle of an equation degrees in supplication naturalized as a protection of the rights of citizenship."

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut" atau lebih dikenal dengan "asas legalitas". Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, sangatlah tidak adil bila para pelakunya dapat terbebas dari kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik asas legalitas. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.Bahwa pelanggaran HAM berat telah diakui sebagai prinsip umum hukum internasional sebagai salah satu kejahatan yang paling keji. Sejarah telah mencatat bahwa para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia ke II, telah dituntut melalui Mahkamah Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu. Mahkamah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menyimpangi asas legalitas, yaitu "asas retroaktif". Dengan asas retroaktif, hukum dapat diberlakukan surut. Penyimpangan ini bukanlah merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi penyimpangan ini dilakukan karena justru untuk melindungi hak asasi manusia juga, yaitu hak asasi para korban, yang dilaksanakan dengan adanya berbagai persyaratan dan adanya suatu keadaan yang darurat sifatnya. Ketentuan mengenai asas legalitas dan asas retroaktif dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia."